Dalam sebuah tata pemerintahan, pembangunan memanglah penting bagi kehidupan bermasyarakat demi kenyamanan dan kemajuan bersama. Untuk lebih jelasnya, dapat diketahui bahwa sebuah pembangunan merupakan suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak menjawab atas kebutuhan yang dirasakan oleh setiap warga. Tugas Negara adalah untuk memenuhi dan mencapai aspirasi tersebut dengan tata cara yang paling manusiawi. Bukan hanya itu saja yang perlu diperhatikan, tapi juga keberadaan lembaga-lembaga Negara yang harus diberdayakan fungsinya bahkan ditingkatkan.
Proses pembangunan dalam sebuah tatanan pemerintahan tidak hanya sebagai sebuah program kerja yang tidak ada realisasinya. Namun haruslah ada aktualisasi dari program kerja sebagaimana yang telah dicanangkan atau mungkin lebih tepatnya dipromosikan saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PilKaDa), seperti halnya yang terjadi didaerah Pati. Setiap masing-masing calon kandidat ketua daerah tentulah mempunyai visi-misi, bukan hanya sebuah pencitraan semata yang mereka agung-agungkan jikalau tanpa aktualisasi. Banyak yang mereka canangkan untuk membangun daerahnya kedepan, sudah dua tahun pula sebuah daerah tersebut memiliki seorang pemimpin dengan berbagai pencitraannya. Namun, dari apa yang telah mereka lakukan selama ini hanyalah retorika belaka.
Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang sinergis, saling ketergantungan dan saling terkait. Dengan dalih mampu mengembangkan pembangunan yang telah tercanang di visi-misi awal. Namun terkadang pimpinan daerah gagal untuk melakukanperencanaan, pengendalian dan pelaksanaan visi-misinya secara baik. Hal semacam ini umumnya disebabkan oleh rendahnya kompetensi kepala daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, minimnya komitmen social dan akuntabilitas public, serta kurangnya komunikasi politik dalam mengintegrasikan seluruh proses penganggaran dalam pembangunan.
Untuk meluruskan dari permasalahan ini, semestinya ada sebuah tindakan yang bijak oleh pemimpin daerah sebagai Bupati ataupun anggota Parlemen daerah –DPRD-, dimana ia mampu memainkan peran yang nyata dalam memimpin seluruh lapisan lembaga untuk membenahi infrastruktur tersebut. Permasalahan tersebut seyogyanya dapat menjadi cermin untuk menyusun kembali rancangan pembangunan, sehingga nantinya akan tercipta sebuah keyakinan masyarakat atas kemajuan infrastruktur yang telah teraktualisasi.
Perubahan dari yang telah dicanangkan dulu harus dimulai dengan kesadaran dan kejujuran untuk mengakui sejauh apa perkembangan daerah ini. Kala ini, sungguh kemirisanlah yang telah disajikan oleh pemimpin daerah. Hanya kata prihatin yang bisa terucap dari bibir, ketika melihat struktur badan jalan yang sangat vital ini menjadi suguhan pemandangan tidak sedap oleh setiap masyarakat yang melewatinya. Masyarakat saat ini merasa sangat kecewa akan sikap pemerintah daerah yang apatis, banyak pencitraan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terpampang di lapangan. Masyarakat menunggu akan peran pemerintahan yang kerap kali menjengkelkan terhadap pembangunan, berharap perubahan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Jika kita sendiri tidak jujur mengakui kondisi yang terjadi, maka selamanyalah pembangunan dan kesejahteraan hanya menjadi impian atau paling tidak menjadi bual-bualan saat Pilkada periode ke depan diselenggarakan.
Contoh kecil adalahpembangunan infrastruktur yang terjadi dalam daerah Pati. Pembangunan besar-besaran yang dijanjikan pada saat kampanye-kampanye yang diselenggarakan kemarin ternyata hanya mengantarkan daerah Pati pada kondisi yang sungguh memprihatinkan. Jalan-jalan yang menghubungkan antar kota misalnya, pada desa Sendangrejo sebagai penghubung antara Pati dengan Jepara dan juga Tayu yang sudah lama mengalami kerusakan parah di sebagian besar ruas jalan. Sehingga akibat yang ditimbulkan para penikmat jalan mengalami kemacetan dan menimbulkan semakin parah kehancuran jalan tersebut. Seharusnya, hal-hal kecil seperti ini ditanggapi dengan penanganan serius oleh pihak pemerintah terkait. Tujuannya jelas, supayapara masyarakat sekitar tidak lagi mengalami kekecewaan yang berkepanjangan. Atau paling tidak, untuk memenuhi janji yang terus terdengar pada saat pesta demokrasi berlangsung kemarin.
Perubahan harus dimulai dengan kesadaran dan kejujuran untuk mengakui perkembangan atas pembangunan tersebut. Ketertinggalan di pelbagai bidang saat ini harus dipicu untuk mampu keluar dan bangkit. Apapun itu, kesejahteraan masyarakat harus jadi prioritas. Terlepas dari sebuah intervensi politik, dan bebas dari kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu. Prioritas pembangunan menuntut peran serta seluruh elemen masyarakat daerah Pati, maka perlu adanya komunikasi aktif antar kepala daerah maupun antar kepala desa, sehingga seluruh rancangan desain bisa tersalurkan di tengah-tengah masyarakat.
*Ahmad Dawam Pratiknyo '93, Mahasiswa Sosiologi Agama yang berproses di HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga berasal dari Pati.
