Saat virus covid-19 melanda Indonesia pada bulan maret tahun 2020, mulai saat itulah orang-orang di Indonesia khususnya harus bersiap untuk menghadapi kenyataan bahwa virus yang berasal dari china tersebut akhirnya masuk Indonesia dan pertama kali di temukan di Indonesia yaitu di Kota Depok. Hingga kini sudah 1 tahun lebih masyarakat Indonesia harus menghadapi polemik masalah yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan tentu akhirnya banyak sekali lapangan pekerjaan yang akhirnya gulung tikar karena tidak kuat karena usahanya harus tutup atau karyawannya WFH yang kurang efisien.
Saat kondisi yang makin mencekam ini karena banyak sekali orang yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan, pemerintah tengah mempertimbang untuk mengadakan vaksin berbayar yang dinamai “Vaksin Gotong Royong” untuk warga Indonesia. Program vaksinasi ini dibawahi oleh perusahaan pemerintah yaitu PT Kimia Farma, namun karena banyak perdebatan akhirnya program vaksin ini harus di tunda. Mengapa ? karena banyaknya kritrik dari berbagai kalangan dan menilai program tersebut dapat membuat susah masyarakat yang sudah susah mendapatkan vaksin bahkan masyarakat kelas bawah pun akan makin susah karena tidak mempunyai pemasukan.
Menurut PT Kimia Farma selaku penyedia vaksin ini menyatakan bahwa vaksin gotong royong individu ini sama seperti yang digunakan oleh vaksin gotong royong perusahaan yaitu vaksin Sinopharm. Vaksin ini dihargai Rp 321.660 per dosisnya, namun tidak hanya vaksin saja yang dibayarkan melainkan ada biaya tarif pelayan sebesar Rp 117.910 per dosisnya yang berarti masyarakat yang ingin membeli vaksin berbayar ini harus merogoh kocek per dosisnya sebesar Rp 439.570 dan per individu tersebut harus membutuhkan 2 dosis yang artinya Rp439.570 x 2 dosis yaitu Rp879.140.
Menurut Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, kebijakan vaksin berbayar ini tidak etis karena vaksin ini diadakan saat virus corona ini sedang bergejolak bahkan mengganas di Indonesia dan tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara pun juga sama, ,menurutnya vaksin berbayar ini dapat membuat masyarakat beropini vaksin ini di perjual belikan dan dapat membuat masyarakat pun menjadi malas untuk vaksin alih alih untuk meringankan, yang ada hanya dapat membebankan masyarakat terutama masyarakat yang golongan bawah. Di negara lain, pemerintahannya bahkan membuat hadiah bagi orang yang sudah vaksin, hadiahnya pun tidak tanggung-tanggung, Rusia saja sampai menghadiahkan mobil bagi masyarakatnya yang sudah vaksin untuk dapat menekan masyarakat segara bervaksin.
Worldwide Health Organization selaku Organisasi dunia mengkritik kebijakan vaksinasi berbayar ini. Hal ini disampaikan Kepala Unit Program Imunisasi WHO Ann Lindstrand pada konferensi pers covid-19 yang diadakan WHO, menurutnya apabila ada masyrakat yang harus membayar, ia khawatir masyarakat yang paling rentan akan mendapatkan kesulitan terhadap akses vaksin berbayar ini. Pembayaran dalam bentuk apapun dapat menimbulkan masalah terutama ketika pandemi. Alasan dasar penerapan vaksin berbayar ini tidak cukup kuat, karena banyak negara yang mendapatkan vaksin ini melalui mekanisme kerja sama multilateral COVAX Facility yang mana itu dibawahi oleh WHO. Ya memang dalam pengiriman vaksin tersebut membutuhkan biaya namun biaya tersebut sudah ditanggung melalui bank pembangunan multilateral, Bank Dunia dan juga Lembaga internasional lainnya.
Setelah akhirnya banyak sekali yang mengkritik tentang vaksin berbayar ini, pada tanggal 16 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan vaksin covid-19 berbayar ini yang sebelumnya direncanakan akan di salurkan melalui Kimia Farma. Penyataan tersebut disampaikan oleh sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta. Setelah mendapatkan masukan serta respon dari masyarakat hinggak WHO akhirnya Presiden telah memberikan arahan untuk membatalkan vaksin berbayar ini dan demikin hingga saat ini mekanisme vaksin tetaplah gratis tanpa dipungut biaya. Seharusnya pemerintah saat ini harus berfokus pada pogram vaksin yang sudah ada seperti menambah tenaga vaksinator dan juga menekan serta menambah kuota di wilayah yang kurang mendapatkan vaksin ini, karena vaksin ini terlihat dilakukan tidak secara merata.
Referensi
