Akhir-akhir ini di media massa diberitakan maraknya dukungan terhadap Sri Mulyani, mantan menteri keuangan kabinet SBY yang sekarang menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) di tahun 2014. Selain itu muncul pula berita dukungan dari sebagaian kader Partai Golkar terhadap Aburizal Bakrie untuk menjadi Presiden RI pada tahun 2014 mendatang. Lantas, kita seperti digiring bahwa seakan-akan jika tidak ikut mendukung Sri Mulyani maka ada di pihak Aburizal Bakrie. Seakan-akan tahun 2014 adalah milik Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie. Sri Mulyani mungkin adalah orang yang bersih, dalam arti tidak korupsi. Namun persoalan di negeri ini bukan hanya persoalan korupsi. Masuknya Indonesia pada jebakan utang luar negeri yang membuat kebijakan Indonesia didekte kepentingan luar negeri dan lembaga-lembaga bisnis bantuan internasional adalah persoalan yang sama beratnya dengan persoalan korupsi. Jebakan utang itu membuat negeri ini tidak berdaya ketika harus menjalani perundingan-perundingan di tingkat internasional. Utamanya tentu perundingan perdagangan bebas. Karena posisi tawar yang lemah itulah akhirnya Indonesia (dan juga negara-negara berkembang lainnya) menerima klausul perjanjian perdagangan bebas. Akibatnya, sudah mulai kelihatan, beberapa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak mulai diliberalisasi. Selain itu, jebakan utang pula yang membuat Indonesia tak kuasa untuk meliberalisasi sumber-sumber kehidupan masyarakat. Privatisasi sumber daya air adalah salah satu contohnya. Nah, jika nanti Sri Mulyani menjadi Presiden RI tahun 2014, beranikah beliau mengatakan STOP UTANG terhadap Bank Dunia dan ADB? Beranikah ia mengatakan TIDAK pada proyek-proyek pembangunan Bank Dunia dan ADB yang akan menjadikan Indonesia semakin terjerumus dalam jebakan utang? Beranikah Sri Mulyani mengatakan STOP LIBERALISASI CABANG-CABANG PRODUKSI YANG PENTING BAGI NEGARA DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK? Beranikah seorang Sri Mulyani mengatakan kepada pihak asing STOP MENGEKSPLOITASI DAN MERUSAK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA? Rasanya sulit membayangkan Sri Mulyani akan berani mengatakan itu semua. Lantas bagaimana dengan Aburizal Bakrie? Ya kasus Lapindo. ..Selama ini Aburizal Bakrie mengaku tidak lagi mengurusi Group Bakrie. Namun di saat bersamaan ia selalu saja membela kepentingan Lapindo dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo. Di berbagai media, ia selalu mengatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo bukan akibat pengeboran namun bencana alam. Persis seperti juru bicara sebuah perusahaan tambang daripada seorang ketua umum partai dan juga kandidat Presiden sebuah negara yang besar. Padahal hasil audit BPK dan dokumen rahasia MEDCO, rekan Lapindo dalam mengebor, justru mengungkapkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo akibat pengeboran. Nah, jika jadi Aburizal Bakrie yang jadi Presiden RI 2014, beranikah ia dengan jujur mengatakan bahwa SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO BUKAN KARENA BENCANA ALAM NAMUN AKIBAT PENGEBORAN? Beranikah ia, jika menjadi Presiden RI mengatakan bahwa KASUS LAPINDO BUKAN HANYA SEKEDAR SEMBURAN LUMPUR, NAMUN JUGA PERSOALAN PERIJINAN TAMBANG DI KAWASAN PADAT HUNI YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN WARGA? Jika ia menjadi Presiden RI, beranikah ia berkata bahwa LAPINDO HARUS MEMBAYAR GANTI RUGI BUKAN JUAL BELI ASET, MENGGANTI SEMUA KERUGIAN WARGA AKIBAT SEMBURAN LUMPUR, DARI KEHILANGAN TANAH, RUMAH, GANGGUAN KESEHATAN DAN MEREHABILITASI KEHANCURAN LINGKUNGAN DI PORONG SEPERTI SEDIA KALA SEBELUM MUNCUL SEMBURAN LUMPUR. Beranikah Aburizal Bakrie, jika menjadi Presiden RI 2014, berkata, DALAM KASUS LAPINDO, TIDAK ADA UANG APBN YANG DIGUNAKAN UNTUK GANTI RUGI, SEMUA GANTI RUGI DITANGGUNG GROUP BAKRIE? Sulit juga rasanya membayangkan seorang Aburizal Bakrie berani mengatakan itu semua. Jadi untuk Indonesia yang lebih baik, tahun 2014 bukan untuk Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie. Masih banyak anak bangsa yang tidak memiliki beban sejarah untuk membela kehidupan rakyat Indonesia.
