Presiden Joko Widodo ketika memberikan kata sambutan di Rakornas Transisi Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta (26/1/2023), menceriterakan suasana kebatinan yang dirasakan pemerintah saat pertama sekali menghadapi pandemi.
Mengangkat kembali cerita kronologi kemunculan dan upaya mengatasi Pandemi Covid 19 layak dikemukakan kembali sebagai bahan refleksi ulang, mengingatkan kembali bahwa kita pernah dilandasi ancaman kematian menakutkan dan dari fenomena itu mengantarkan kita ke rasa syukur atau mengumpatnya.
Setelah selamat dari ancaman mengerikan pandemi Covid 19, layak kita merenung siapa sesungguhnya kita sebagai manusia, serta menyadari sesungguhnya kita hidup di tengah ketidakpastian, berada di tepi jurang ancaman kematian yang setiap saat bisa saja muncul.
Itulah salah satu makna penting bahan evaluasi dan permenungan setelah kita melalui ancaman pandemi Covid 19 yang tersirat dari apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, sehingga kita terhindar dari sikap antipati, mempolitisir kebijakan pemerintah untuk kepentingan pribadi, misalnya framing atau memviralkan Utang Negara sebagai komoditas politik tanpa mengungkit utang tersebut sebagai efek pandemi Covid 19 yang melanda semua belahan dunia ini.
Saat pertama sekali seluruh dunia diterpa pandemi covid, semua tidak memiliki pengalaman menangani Covid, pemerintah di berbagai negara, dan WHO sendiri masih kebingungan memutuskan kebijakan paling tepat.
Semua pemerintah di belahan dunia dihadapkan kepada pilihan dilematis, antara memutuskan melakukan lock down atau tidak.
Pemerintah Indonesia sendiri dalam rapat Kabinet menurut penuturan Presiden Jokowi, 80 persen menteri kabinet mengusulkan dilakukan penerapan lock down.Â
Lock Down merupakan pilihan sulit dan membutuhkan kemampuan memutuskan dengan pertimbangkan berdasarkan skala prioritas, mana yang diutamakan.
Lock Down merupakan pilihan utama untuk menghindari interaksi phisik yang rentan menimbulkan penularan Virus Covid, namun disisi lain lock down juga bisa menyebabkan kelumpuhan ekonomi yang mengancam kemampuan manusia memenuhi kebutuhannya. Dilematis bukan ?
Kemudian pemerintahan Jokowi memilih tidak buru-buru menerapkan lock down karena kuatir akan menimbulkan kerusuhan atau tindakan anarkis dari masyarakat.
