baru-baru ini, ada pengamat politik sekalian konsultan politik memandang rendah makna petugas partai, dan menganganggap seakan arti petugas partai identik dengan mengamankan kepentingan oligarki politik. Sejelek itukah makna petugas partai ?
Sebelum bicara lebih jauh, sebagai bahan permenungan ada sebuah kisah menarik tentang peran partai politik dimata seorang gubernur seperti ini "
Suatu ketika ada wartawan bertanya kepada seorang gubernur :
"Kenapa Bapak sekarang mengabaikan Partai X yang sebelumnya mencalonkan anda saat Pilkada ?"
Kemudian Gubernur menjawab "Partai politik itu bagaikan perahu sewaan berbayar, dan ketika kita sudah diantar ke tujuan maka perahu itu kita tambatkan di tepi pantai, karena tugasnya sudah selesai".
Begitu lah rendahnya pandangan seorang Gubernur melihat peran partai politik dalam sistem demokrasi liberal yang dominan mengandalkan uang. Sang Gubernur ketika mencari partai politik untuk mengusungnya maju di konstestasi pemilihan gubernur tidak memiliki ikatan idiologis dan moral terhadap partai politik, karena dia memang bukan kader partai politik, bahkan sebelumnya tidak pernah aktif di partai politik.Â
Tetapi ketika dia ingin maju bertarung di Pilkada maka dia mencari partai politik pendukung, dan uang yang diserahkan kepada partai politik dianggap sebagai mahar atau uang membeli partai. Sehingga hubungan antara kandidat dengan partai politik dianggap hanya sebatas sewa beli. Ketika dia memenangkan kontestasi dan kemudian duduk di kursi gubernur maka dia merasa tidak memiliki keterikatan dalam bentuk apapun dengan partai politik.
Fenomena ini sering sekali terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum bupati,walikota maupun gubernur, sehingga terjadi degradasi arti dan fungsi partai politik. Banyak pihak menganggap partai politik itu hanya sekedar perahu tumpangan, dan hanya diperlukan saat dibutuhkan untuk mengusung atau mencalonkan seseorang untuk berkompetisi dalam pemilihan umum.
Oleh karena itu semakin hari semakin buruk lah citra partai politik bagi publik, pemilihan umum juga terjerumus dalam praktik demokrasi prosedural belaka tanpa mempertimbangkan kualitas. Karena pelaksanaan pemilihan umum dipandang hanya sebatas sarana mencapai tujuan dan kepentingan sempit sekelompok orang, maupun hanya sekedar jalan untuk melampiaskan hasrat pribadi seseorang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai penting yang tersirat dalam arti sesungguhnya demokrasi.
Maka tidak mengherankan jika partai politik sering dimanfaatkan oleh kaum opurtunis hanya untuk mencapai kepentingan pribadi, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki orientasi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat karena memang pemimpin yang terpilih itu sesungguhnya tidak memiliki latar belakang kerangka pemikirin yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam kepemimpinannya.
Ironi inilah yang menjadi tantangan bagi partai politik saat ini, karena sesungguhnya partai politik itu ketika didirikan memiliki orientasi yang jelas tentang tujuan yang hendak direalisasikannya, yaitu umumnya partai politik didirikan adalah untuk kepentingan masyarakat umum, terutama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarkat.
