Malam 18 Agustus 2019, masih dalam rangka memperingati 17 Agustus 2019, saya berdialog dengan salah seorang mantan petinggi Kepolisian Republik Indonesia (RI) yang minta kepada saya untuk tidak disebutkan namanya. Ia berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat (Sumbar).
Banyak komentarnya yang menarik, salah satunya: "Pemberontakan PRRI.Pemberontakan setengah hati. Rakyat Sumbar yang jadi korban," ujarnya.
Kalimat pemberontakan, saya secara pribadi menjawab "tidak." Alasannya, saya pada hari Minggu, 26 April 2015 didampingi Yusron Lamisi, adik ipar Ahmad Husein dan juga teman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia berkunjung ke rumah Ahmad Husein di Ciganjur, Jakarta Selatan.
Pernyataan Ahmad Husein bahwa ia bukan pemberontak merupakan sumber primeir untuk saya, karena berbicara langsung dengan Ahmad Husein.
Tetapi perwira polisi itu yang menurut saya belum pernah bertemu Ahmad Husein seperti saya, tetap menganggapnya sebagai pemberontak. Bagaimana tidak, ujarnya. Ia menjelaskan, bahwa Sumbar kehilangan sumber daya manusianya satu generasi, kejatuhan moril.
Banyak orang Minang yang tidak mau mengakui bahwa ia orang Minang, walaupun logatnya tidak mungkin bisa hilang, karena takut dikucilkan, diskriminasi.
Diakuinya, ia saja kelahiran 1952 mengalaminya, karena masih saja dianggap pemberontak, tetapi ia tidak pernah takut mengaku sebagai orang Minang, meski sudah jadi perwira tinggi dan dua kali jadi Kapolda.
Peristiwa ini, jelasnya, jadi pelajaran untuk generasi muda Minang, pilihan politik itu harus cerdas, contohlah Jogyakarta, Sulawesi Selatan sekarang. Daerahnya maju sejalan dengan Program Pemerintah yang ada. Akhirnya perlahan kemakmuran dirasakan masyarakatnya.
Memang pada bulan Maret 1958, terjadilah perang saudara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemerintah Republik Revolusioner Indonesia/PRRI) di kota Padang, Sumatera Barat. Perang berakhir pada bulan Agustus 1961.
Sebetulnya Perdana Menteri Djuanda terus terang melukiskan, keputusan pemerintah untuk melakukan aksi militer guna memadamkan perlawanan merupakan pilihan yang sulit.
Mengapa Djuanda berpikiran demikian? Karena dalam pandangan pribadinya, bagaimanapun juga aksi militer akan memakan korban jiwa di kedua belah pihak. Tetapi Djuanda juga menyatakan mengapa dari pihak PRRI tidak memberikan pilihan lain kepada pemerintah pusat.
Pun tidak dapat dipungkiri adalah gerak gerik Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) yang digerakkan untuk menuju ke perairan Singapura. Kekuatan itu terdiri dari kapal penjelajah berat USS Bremerton, destroyer USS Ticonderoga. Gugus Tugas 75 ini membawa serta dua batalion pasukan marinir "United States Marine Corps (USMC) dalam kondisi siap tempur.
Keterlibatan AS dalam membantu gerakan anti Soekarno adalah suatu kenyataan dari kebijakan politik luar negeri AS waktu itu, yaitu di masa Perang Dingin. Berkaitan dengan Indonesia tahun 1957, Kongres AS menyetujui usulan Presiden AS Eisenhower yang disebut "Doktrin Eisenhower," yaitu dengan memberikan dana sebesar 10 juta dollar AS dalam bentuk cek kosong.
Program Eisenhower ini dibuat untuk memerangi pengaruh komunisme di negara-negara miskin di Asia dengan berbagai cara seperti memberi pinjaman yang harus dipakai untuk membeli sesuatu dari AS.
Misalnya beras dan senjata atau menggunakan CIA (Agen Intelijen Pusat) untuk menggulingkan kepala negara yang tidak sportif terhadap politik AS, yaitu dengan mendukung gerakan opisisi. Maksudnya adalah agar supaya pemerintahan yang baru tidak ragu-ragu lagi menjadi suatu pemerintahan yang pro Amerika.
Pada akhirnya rencana AS ini gagal di Indonesia setelah Kolonel Achmad Yani yang dibantu Mayor Sudomo selaku Kepala Staf ATF-17 menyerang habis-habisan Markas Besar PRRI di Padang. Ahmad Husein sebagai pemimpinnya lari ke luar kota bersama sisa-sisa anak buahnya.
Sebetulnya sebelum perang meletus, Presiden Soekarno pada tanggal 2 Februari 1957 pernah membuat surat pribadi kepada Ahmad Husein, yang memanggilnya sebagai anak. Tetapi himbauan itu tidak dihiraukan Ahmad Husein.
Malah lebih membuat Bung Karno marah karena AS ikut campur dalam negeri Indonesia. Begitu pula himbauan Bung Hatta dalam suratnya tanggal 4 Maret 1957, pun tidak digubris Ahmad Husein.
Ahmad Husein kemudian memang minta dimakamkan di Makam Pahlawan Kuranji, Padang. Pemerintah mengabulkannya. Ahmad Husein wafat pada 28 November 1998.
Baru-baru ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla berkunjung ke Makam Pahlawan Kuranji, Padang. Ia mengangkat tangannya berdoa untuk almarhum Ahmad Husein.
Letnan Kolonel Ahmad Husein, di dalam tulisan ingin membuktikan, bahwa PRRI itu bukan pemberontak. Kalau kita berbicara fakta, memang membuktikan, bahwa Ahmad Husein dan beberapa rekannya tidak bisa dikatakan pemberontak.
Hal ini berlaku pula terhadap Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo (ayah Prabowo) yang waktu itu Menteri Perhubungan dan Pelayaran PRRI. Di masa Pemerintahan Soeharto, ayah Prabowo diangkat sebagai menteri. Oleh karena itu tidak ada masalah dengan masa lalu PRRI.
Berikutnya adalah Data Sekunder, di mana Kolonel Maludin Simbolon, di masa Soeharto tidak lagi di karantina. Ia dibebaskan. Kalaulah kita harus membalik sejarah ke belakang, saat Kolonel Maludin Simbolon jadi Menteri Luar Negeri PRRI.
Ia yang menolak keras ide agen rahasia Amerika Serikat CIA (Central Intelligence Agency) agar PRRI mau meledakkan minyak Caltex di Riau. Jika diledakkan ada alasan CIA masuk ke Indonesia, karena kepentingannya di Indonesia diganggu.
Tentang minyak Caltex ini diungkap jelas dalam buku: Payung Bangun:" Kolonel Maludin Simbolon Liku-Liku Perjuangan dalam Pembangunan Bangsa."(Jakarta:Pustaka Sinar hal.256-257 : "Informasi jawaban mengenai misi CIA diperolehnya dari seorang anggota CIA yang datang ke Padang.
Kemudian orang itu mengatakan, bahwa pemberian bantuan persenjataan dalam rangka menjamin adanya daerah 'de facto' PRRI. Amerika memerlukan untuk dapat dijadikan alasan pengakuan sebagai suatu pemerintahan dan dengan demikian mempunyai dasar keabsahan yang kuat bagi jalinan hubungan, sekaligus dapat pula menjadi basis operasi militernya bila diperlukan dalam rangka membendung perluasan kekuatan komunis ke kawasan itu.
Lalu orang tersebut pernah menyarankan agar Kolonel Maludin Simbolon memerintahkan meledakkan instalasi tambang minyak Caltex di Riau.
Sebagai seorang petugas negara dan sebagai TNI sejati yang ingin bertanggung-jawab bersama masyarakat dalam rangka usaha untuk menyelamatkan nusa dan bangsa," ujar Ahmad Husein.
Ahmad Husein melanjutkan bahwa ia tidak dapat mengesampingkan fakta-fakta yang tumbuh dan hidup di sekelilingnya. Latar belakangnya sumber pada pengalaman pahit selama sebelas tahun dalam melaksanakan apa yang dinamakan demokrasi.
Penyalahgunaan demokrasi yang meningkat kepada "politieke verwording" dan "verwording van het partijwezen" yang memang diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang oleh sistem-sistem sentralisme.
Tidak dapat disangkal, tegas Ahmad Husein, bahwa sistem sentralisasi mengakibatkan birokrasi yang tidak sehat, stagnasi dalam segala lapangan pembangunan daerah.
Sehingga mengakibatkan seakan-akan seluruh rakyat menjadi apatis dan kehilangan inisiatif, apalagi adanya unsur-unsur dan golongan-golongan yang tidak bertanggung-jawab yang hendak memaksakan kemauan mereka yang tidak sesuai dengan alam pikiran rakyat Indonesia yang demokratis dan bersendikan ke-Tuhanan.
Keadaan yang seperti itulah, tegas Ahmad Husein, pada umumnya menjadi latar belakang dan sebab musabab dari tumbuhnya gerakan daerah di Sumatera Tengah (sekarang Sumatera Barat) dan daerah-daerah lain.
Jelaslah bahwa perjuangan atau gerakan-gerakan tersebut bersumber dari tujuan yang suci ke arah pembinaan suatu masyarakat yang adil, makmur dan berwatak, seperti berbahagia di bawah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat; di mana terkandung unsur-unsur persamaan, bukan saja dalam lapangan politik dan hukum, tetapi juga persamaan dalam lapangan ekonomi, sosial dan kebudayaan.
Ada tempatnya kiranya pemimpin negara berterima kasih kepada gerakan-gerakan rakyat di daerah-daerah, yang ingin mencegah pembelotan cita-cita Proklamasi 1945, yang disebabkan oleh usaha tidak jujur dari pemimpin-pemimpin yang berkuasa di masa lalu.
"Tetapi alangkah kecewanya saya mendengar reaksi-reaksi dari beberapa pemimpin dan golongan di ibu kota ini, seakan-akan gerakan-gerakan yang timbul di daerah itu adalah suatu kesalahan besar. Saya menolak keras dan tegas segala provokasi dan propaganda palsu yang dilancarkan oleh siapa pun yang mencap perjuangan suci rakyat di daerah-daerah sebagai gerakan separatisme, agen imperialisme dan nama-nama lain. Apabila kita boleh berkata tentang penghianatan, maka sejarahlah yang telah dan akan menentukannya," demikian Ahmad Husein.
