Berkenalan dengan tokoh salah satu partai politik di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membawa arti tersendiri buat saya, terutama menambah perbendaharaan nama-nama tokoh partai politik di negara kita.
Ketika hiruk pikuk beberapa partai politik yang boleh disebut pendukung calon presiden no. 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno setelah dikalahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, ingin bergabung dengan pemenang Pemilihan Presiden no.01, Jokowi (Joko Widodo)-Ma'ruf Amin, PKS menyatakan diri lebih menyukai menjadi pihak opisisi yang tetap menyuarakan suara-suara kritis demi mengingatkan pemerintah yang sedang berjalan.
Saya bertemu Hidayat Nur Wahid ketika ia menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Periode 2004-2009. Saya (berbaju biru, sebelah kiri, bersebelahan dengan Hidayat Nur Wahid), waktu itu ingin menggali pemikiran-pemikirannya tentang Indonesia ke depan. Sedang waktu itu saya sebagai Editor Jurnal Bulanan "Diplomat Indonesia," dan Redaktur Senior Majalah "Biografi Politik."
Hidayat Nur Wahid lahir dari lingkungan keluarga Muslim taat di Jawa Tengah, ia belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor dan kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sebelum menempuh studi magister dan doktor di Universitas Islam Madinah. Karier politiknya dimulai setelah ikut mendeklarasikan berdirinya Partai Keadilan (PK) pada tanggal 20 Juli 1998.
Kemudian, ia menjadi ketua partai tersebut sejak bulan Mei 2000, dan ikut berperan dalam mentransformasikan PK menjadi PKS pada bulan Juli 2003.
Mundur dari jabatan presiden pada Oktober 2004 setelah terpilih menjadi wakil rakyat di DPR, ia kemudian terpilih pula menjadi Ketua MPR untuk periode 2004-2009.
Pada tahun 2012, ia turut serta dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta sebagai calon gubernur dengan menggandeng Didik J. Rachbini dari Partai Amanat Nasional; namun pada putaran pertama, ia hanya menempati peringkat ketiga di bawah Joko Widodo dan Fauzi Bowo, sehingga gagal lolos ke putaran kedua. Menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, ia menjadi salah satu kandidat calon presiden dari PKS.
Di "Liputan6.com," pernah memberitakan, bahwa pada hari Jumat, 19 Oktober 2018, nama Hidayat Nur Wahid termasuk di antara 65 ulama dunia yang berasal dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan beberapa negara lain berkumpul di Mekah, Arab Saudi, Ju
Para ulama yang merupakan anggota Majelis Tertinggi Rabithah Al Alam Al Islami (Liga Islam Dunia) itu tengah mengikuti Sidang ke-43.
Beberapa sosok ulama dunia yang hadir dalam Majelis Tertinggi tersebut antara lain Imam Besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Abdurrahman bin Abdul Aziz As Sudais, Pimpinan Umum Perhimpunan Ulama Besar Arab Saudi Fahd bin Sa'ad Al Majid, dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Dr. Hidayat Nur Wahid.
Jika kita lihat ke belakang, PKS yang waktu itu diwakili Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk mengedepankan proses hukum mantan Presiden Soeharto.
Ia mengingatkan, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme masih berlaku.
Ketetapan MPR tersebut, Pasal 4, menyebutkan, Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memerhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2002 mengukuhkan bahwa Tap MPR No XI/MPR/1998 masih berlaku. Tap MPR I/MPR/2003 Pasal 4 menyebutkan, Tap XI/MPR/1998 masih berlaku sampai terlaksananya semua ketentuan dalam ketetapan tersebut, kata Hidayat.
Kita boleh heran melihat sikap PKS bergabung bersama keluarga Soeharto yang pernah dikecamnya di Pilpres 2019 dengan mendukung Capres 02.
Kita juga boleh heran mengapa Prabowo merapat ke 01 melalui Megawati Soekarnoputri. Tetapi itulah politik. Tidak ada teman atau lawan. Yang ada adalah kepentingan.
