Kata Bang Haji Rhoma Irama terkait dengan masalah rupiah dinyatakan sebagai berikut : Sering karena rupiah
Jadi pertumpahan darah
Sering karena rupiah
Saudara jadi pecah
Memang karena rupiah
Orang menjadi megah
Kalau tidak ada rupiah
Orang menjadi susah " (Rupiah, Rhoma Irama)
Masalah rupiah, dalam kontek pemerintah daerah, tentu tercermin dalam apa yang disebut sebagai APBD, bagi Pemprof DKI Jakarta, tentu saja tercermin dalam APBD DKI Jakarta. Dan terkait dengan APBD DKI Jakarta khususnya APBD tahun 2018 kini sedang menjadi sorotan terkait dengan pembengkakan jumlah rupiah itu sendiri dari 2 M menjadi 28 M, yang tentu saja sangat wajar menjadi soroton.
Menanggapi sorotan angka itu, Gubernur Anies Baswedan mengapresiasi dan berterima kasih sebab berarti masyarakat (banyak mata) yang mengawasi masalah keuangan yang bisa menjadi godaan dan fitnah, bajkan tragedi berdarah sebagaimana digambarkan oleh Bang Haji pada lirik yang dikutip di awal tulisan ini. Sebagai warga DKI Jakarta, penulispun ingin mengungkapkan opini sebatas masalah jumlah rupiah yang menjadi sorotan utama itu.
Tim Gubernur sebelumnya anggaran cuma 2 M, dari akun Twitter tim sukses Ahok, diperoleh jawaban yang menyatakan tim gubernur digaji dengan biaya operasional gubernur, Lantas perasional gubernur sendiri dibiayai darimana ? Jika jawabnya dari gaji gubernur, Maka pertanyaan pelacak selanjutnya adalah terus keluarga dibiayai dari mana ?
Jika benara dari gaji gubernur maka dengan kehidupan keluarga gubernur sendiri apa tidak menguras rekening Ahok ? Maka pertanyaannya adalah, lantas apa rekening Ahok berkurang selama jadi gubernur ? Jika bertambah maka layak dipertanyakan
Jawaban paling mungkin adalah dibiayai dari dana non budgeter Pemprof DKI yang memang sangat marak saat Ahok. Jika dibiayai dari dana Non Budget, maka pertanyaan selanjutnya adalah dari mana dana Non Butget tersebut berasal ? Jika dari swasta, maka menjadi PAS apa yang diungkapkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Hanya saja Anies baswedan menyatakannya langsung ke sumber. Penulis yakin tim synkronisasi Gubernur Anies Baswedan yang diketuai oleh Soedirman Said sudah menelisiknya jauh-jauh hari.
Dalam satu kesempatan reuni sesama alumni SMAN 1 Brebes Idul Fitri lalu, di aula SMAN 1 Brebes, Soedirman Said kurang lebih menyatakan bahwa tim synkronisasi menemukan banyak proyek pembangunan saat Ahok yang tidak berjalan sebagaimana semestinya, Kita selama ini mendengar alasan dibiayai dari dana non Budgeter, yang tidak dianggarkan di APBD Pemprof DKI Jakarta.
Masalahnya adalah, dana NB tak terkontrol dan besarnya dapat saja jauh berlipat lebih tinggi. Dari situlah mungkin tim gubernur mendapatkan upetinya yang mungkin saja jauh lebih besar dari yang Gubernur sekarang anggarkan. Hal ini bisa dipahami mengapa mereka tak bisa Move on kehilangan yang besar itu kan ?
Sikap Gubernur Anies Baswedan yang bertekad membiayai seluruh aktivitas pembangunan di Jakarta dengan dana APBD bagi penulis sangat penulis hargai, sebab dengan demikian akuntabilitasnya sangat tinggi. Setiap tupiah yang dianggarkan dapat ditelisik dari mana dan untuk apa penggunaannya. Justru penulis sangat heran, mengapa kita diam dengan fakta telanjang bahwa proyek-poyek di Jakarta dibiayai dari pihak-pihak yang tidak jelas termasuk tidak jelas mereka memberikan apa dan mendapat apa dengan besaran yang bagaimana ?