Mohon tunggu...
Darwono Guru Kita
Darwono Guru Kita Mohon Tunggu... profesional -

**************************************** \r\n DARWONO, ALUMNI PONDOK PESANTREN BUDI MULIA , FKH UGM, MANTAN AKTIVIS HMI, LEMBAGA DAKWAH KAMPUS JAMA'AH SHALAHUDDIN UGM, KPMDB, KAPPEMAJA dll *****************************************\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPemikiran di www.theholisticleadership.blogspot.com\r\n\r\nJejak aktivitas di youtube.com/doitsoteam. \r\n\r\n\r\n*****************************************\r\n\r\nSaat ini bekerja sebagai Pendidik, Penulis, Motivator/Trainer Nasional dan relawan Pengembangan Masyarakat serta Penggerak Penyembuhan Terpadu dan Cerdas Politik Untuk Indonesia Lebih baik\r\n*****************************************

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dukungan untuk Anies Baswedan

17 Oktober 2017   07:23 Diperbarui: 17 Oktober 2017   08:37 1527
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Harus diakui, akselerasi dukungan terhadap Anies dimulai pasca Habieb Rizieq secara terbuka mendukungnya. Sebelum itu, berdasar survei-survei yang ada pasangan ASA berada diurutan buncit. AlasanHRS mendukung Anies sebagaimana penulis ungkapkan pada salah satu tulisan di kompasiana sbb " Satu hal penting yang membuat Habieb Rizieq merasa bahwa Anies bersama Habib dan pengikutnya adalah karena Anies calon Gubernur DKI yang secara tegas menolak reklamasi. 

Anies dan Habib menjadi sejalan  sebagai orang yang anti reklamasi, Habib juga berharap Anies bisa memenuhi komitmennya membangun manusia Jakarta. Dengan begitu, warga Jakarta bisa menjadi tuan di rumah sendiri. Rupanya ini yang membuat dua orang yang dalam dirinya mengalir darah berjuang kepmudian terlihat saling mendukung. Dapatkah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenuhi hal itu ? Beranikah Anies menghadapi mereka yang berkepentingan dengan reklamasi ? " (Kompasiana, 4 Januari 2017)

Kutipan di atas menunjukan bahwa Anies didukung rakyat Jakarta karena Anti Reklamasi, dan Anies adalah Gubernur DKI yang punya otonomi, jadi sudah seharusnya Anies berpihak pada aspirasi warga DKI, yakni terlindunginya kepentihan dan kehidupan para nelayan yang tercerabut ahibat adanya reklamasi. 

Jika pemerintah pusat menghormati demokrasi, maka jangan memaksakan kehendak, hormatilah aspirasi warga DKI yg terbukti memilih yang anti Reklamasi ! Oleh karena itu Terkait dengan pencabutan moratorium, penulis telah mengungkapkan di kompasiana. Sayang Tulisan itu telah "Menghilang" dari kompasiana tanpa diketahui penyebabnya. Namun penulis  sudah membuat screenshot sebelum dihilangkan. Screean shot dibuat 9 Oktober 2017 ketika pengunjungung tulusan itu mencapai 49 orang, screen shot sendiri dibuat untuk sharing di media sosial lain, seperti WA dan Instagram. 

Secara garis besar Isi dari tulisan berjudul "Pencabutan Moratorium Reklamasi Bisa Menjadi Bumerang Bagi Jokowi"  itu ada 4 point :

1.Mempertanyakan keabsahan SK Luhut yg berbeda landasan dengan SK Rizal Ramli, hal ini mengingat alasan dikeluarkannya SK Moratorium tidak sejalan dengan SK Pencabutan Moratorium.
2. SK Luhut bisa diinterpretasikan mengadu vis et vis Anies  Baswedan dan Pendukungnya
3. SK Memiliki potensi memunculkan kekisruhan DKI dan pusat Jika pusat terus memaksakan pencabutan
4. Dapat menjadi bumerang bagi Jokowi
Entah poin mana yang menjadikan ada pihak yang merasa tulisan itu harus dihilangkan dari kompasiana, tetapi yang pasti, tulisan itu sekedar memberi penialaian tanpa pretensi menhakimi. 

Bagaimana dengan Janji Penghentian Reklamasi oleh Anies melalui Kampanyenya ? Selama ini Penulis mengenal Anies Baswedan sebagai figur yang memegang teguh janji, satu kata dan perbuatan.  Apalagi Anies menyatakan bahwa 23 hal yang disampaikan saat kampanyenya sebagai Janji bukan sekedar program. Oleh karenanya penulis sangat yakin Anies Baswedan akan memegang teguh janji kampanyenya. Hal itu karena Anies juga menyatakan bahwa esensi seorang pemimpin adalah memegang janji. 

Oleh karena itu sebaiknya pemerintah pusat harus menghormati as[irasi dan hak demokrasi rakyat DKI Jakarta, jika pemerintah pusat tetep mejaksakan kehendaknya sesuai dengan SK Luhut, maka berarti point 3 dari isi tulisan "Pencabutan Moratorium Reklamasi Bisa menjadi Bumerang" akan terjadi. Jika  hal ini  terjadi, maka sejarah Fatahilah menghadapi kesewenang wenangan Portugis etrhadap Sunda Kelapa bisa saja terjadi berulang.

Satu hal yang perlu diperhatikan juga, jika Anies benar-benar menunaikan  janjinya, maka rakyat akan yakin bahwa Anies adalah pemimpin sejati yang diharapkan kehadirannya oleh kita semua untuk membangun Indonesia. Terkait dengan hal   itu, maka para pendukung Anies Baswedan harus terus mengawal untuk memberikan masukan, teguran, peringatan dalam proses memakmurkan kota jakarta. 

Mari kita lihat.hal 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun