Bantuan Pemerintah Kota Makassar berupa buku pelajaran (paket), buku tulis, tas buku, pencil, alat praga, pulven dan insentif jam mengajar guru honor terhadap sejumlah sekolah bersubsidi telah memasuki tahun ketiga. Bahkan, bantuan tersebut pada tahun pertama dan kedua terbilang masih terpenuhi dan kena sasaran. Namun, tahun ketiga sekarang ini tinggal buku pelajaran dan insentif jam mengajar bagi guru honor yang turun ke sekolah. Malah, khusus buku pelajaran tahun ini sudah terlambat didroup oleh pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar ke sekolah. Akibatnya, buku tersebut tidak sempat dibaca murid terutama yang mau menghadapi ujian aklhir sekolah dan ujian nasional.
Permasalahan ini dikemukakan sejumlah kepala sekolah mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Mereka menilai, pihak Disdik Kota Makassar tidak memberi penjelasan kepada pihak sekolah kenapa bantuan yang dimaksud di atas tidak lagi sesuai harapan seperti tahun pertama dan kedua terbilang lengkap. Namun, tahun ketiga ini, justru sejumlah kebutuhan vital bagi murid mulai ditiadakan tanpa ada alasan yang jelas dari pihak Disdik Kota Makassar.
Bukan hanya itu, buku-buku pelajaran yang didroup pihak Disdik Kota Makassar, kadang isinya tidak lagi relevan dengan tuntutan dan kebutuhan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di setiap sekolah. Akibatnya, buku pelajaran bantuan Pemkot Makassar yang disalurkan dengan melibatkan pihak penerbit buku tertentu, tampaknya hanya mubazir. Buktinya, buku pelajaran yang hasil droping pihak Disdik Kota Makassar tinggal saja dipajang di lemari buku perpustakaan, tidak dibaca murid. "Kita mau tolak dan kembalikan buku yang tidak sesuai kebutuhan KTSP, nanti lagi pihak sekolah terutama kepala sekolah jadi sasaran sorotan dari pihak Disdik Kota Makassar. Tapi kalau bapak Wali Kota Makassar tahun masalah ini, pasti marah, bahkan bisa menurunkan pihak inspektorat untuk mengaudit oknum pejabat terkait pemanfaatan dana bantuan sekolah bersubsidi tersebut ," demikian sejumlah kepala sekolah yang menolak di sebut namanya.
Sikap akal-akalan pihak Disdik Kota Makassar terhadap bantuan sekolah bersubsidi, tidak bisa dibiarkan karena hanya merugikan negara dan peserta didik yang amat membutuhkan fasilitas belajar dari pemerintah. Meski, ada keinginan dari pihak sekolah untuk meminta kebijakan dari Pemkot Makassar agar bantuan sekolah bersubsidi tersebut langsung diberikan kepada pihak sekolah berupa uang, kemudian uang tersebut dibelanjakan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan riil sekolah. Namun, sebagian kepala sekolah, justru mengharapkan kebijakan seperti itu. Bahkan, menurutnya, lebih baik lagi bantuan sekolah bersubisidi itu sepenuhnya dikelola pihak sekolah, sehingga tak ada lagi permainan dengan pihak lain terutama penerbit buku.
Tapi sebagian kepala sekolah lainnya tampak pesimis terhadap keinginan itu. Malah dia berpendapat, sulit permintaan kepala sekolah akan tewujud karena terkait "pembagian kue" alias proyek. Bisa saja, pihak Disdik Kota Makassar bekerja sama dengan penerbit buku tertentu dengan menyalurkan buku pelajaran apa adanya dengan harga yang murah serta kualitas rendah. Tapi dalam pelaporan pertanggungjawaban mereka, justru buku-buku dengan harga tinggi. Jadi, sulit dihindari praktik mark up dan kolusi yang melibatkan pihak birokrasi di lingkup Disdik Kota Makassar. Kalau kemudian, bantuan sekolah bersubsidi itu dialihkan langsung pengelolaannya ke pihak sekolah, maka pihak Disdik Kota Makassar akan kehilangan "kue" alias proyek. Siapa pun dan dari instansi pemerintah mana saja, tak akan rela melapaskan namanya proyek yang sudah menjadi lahan empuk bagi oknum pejabat di negeri ini. Kecuali setelah ada kasus yang merugikan Negara dan pemerintah setempat dapat bersikap tegas agar tidak terjadi pembiaran penyalahgunaan kewenangan.
Indikasi korupsi oknum pejabat Disidik Kota Makassar terhadap bantuan sekolah bersubsidi, sudah cukup alasan oleh pihak berwenang untuk melakukan investigasi. Minimal mereka segera mengaudit pihak Disdik Kota Makassar yang diduga menyalahgunakan dana APBD Kota Makassar. Kalau perlu, pihak penerbit buku yang kerja sama dengan pihak Disidik Kota Makassar dalam buku pelajaran, juga harus dimintai penjelasannya sehingga tidak ada pihak dikambinghitamkan.
Dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Makassar, Ir. H Ilham Arif Sirajuddin, MM menegaskan, bantuan sekolah bersubsidi yang diterima berupa komponen bahan material pembelajaran di sekolah, diharapkan dapat membantu sekolah itu serdiri khususnya murid yang tergolong ekonomi tidak mampu. Tidak hanya itu, sekolah bersubsidi diarahkan, bahkan diprioritaskan kepada sekolah terutama sekolah yang berada dalam wilayah pinggiran Kota Makassar. Sehingga nanti tidak terdapat dikotomi atau perbedaan mendasar antara sekolah yang berada di pinggiran dan jantung kota dalam wilayah Kota Makassar.
Paling penting kehadiran sekolah bersubsidi ini, selain sebagai jawaban Pemkot Makassar di bawah nakhoda IASmo (Ilham Arif Sirajuddin-Supomo Guntur) untuk meminimalisasi kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan, juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat khususnya warga kota yang masih tergolong ekonomi lemah. Melalui program sekolah bersubsidi, katanya, muaranya adalah bisa menjadi wadah bagi anak usia sekolah yang selama ini kesulitan biaya pendidikan. Beban mereka, sudah bisa teratasi dengan adanya bantuan subsidi dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
