[caption id="attachment_367301" align="alignnone" width="838" caption="polri.org"][/caption]
SEHARUSNYA drama pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri sudah berakhir. Nyatanya, belum klimaks..
Presiden belum mengumumkan langsung pembatalan itu. Namun, batas waktu pelantikan Budi Gunawan melampaui 20 hari. Batal.
Episode berikutnya adalah siapa Calon Kapolri yang akan diajukan oleh Presiden? Apakah nama yang disodorkan itu juga didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih?
Sungguh itu realitas yang tak bisa dihindarkan. Ketika faktor kapasitas dan kapabilitas seorang Kapolri bisa dipatahkan oleh mekanisme campur tangan politik di DPR RI.
Jika presiden menyodorkan nama yang punya integritas, katakanlah; mantan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius, apakah DPR akan setuju? Kalau cara pandang DPR betul-betul objektif, bahwa Suhardi Alius sosok 'bersih' yang bisa mereformasi Polri, maka DPR akan menyetujui nama itu.
Atau nama lainnya; seperti; Komjen Anang Iskandar, Komjen Putut Eko Bayuseno, dan sederet nama lain yang layak tapi lepas dari kepentingan.
Kini, Jokowi sudah lepas dari satu hal yang membuatnya pusing; Budi Gunawan. Namun, dia didera persoalan lain yang membelit, siapa pengganti yang bisa mengakomodasi figur tepat untuk mereformasi Polri, sekaligus bisa diterima oleh DPR RI, baik Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
Jokowi harus berhitung. Bukan tidak mungkin, Jokowi akan dipermalukan, kalau calonnya ternyata ditolak mentah-mentah oleh dua koalisi ini. Toh, Jokowi telah mementahkan prosedur yang sudah dilalui di Komisi III dan Rapat Paripurna DPR, ketika pencalonan Budi Gunawan.
Bukan tidak mungkin, nama yang akan diajukan oleh Koalisi Indonesia Hebat tentunya atas rekomendasi Budi Gunawan adalah Komjen Budi Waseso. Nama ini juga yang sepertinya bagian dari kompromi saat penundaan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri; Budi Waseso menggantikan Suhardi Alius sebagai Kabareskrim, sebuah pergantian yang sama sekali tak bisa dimengerti.
"Oke-lah, nggak papa, nggak jadi Budi Gunawan, tapi kudu Budi Waseso.. Ntar kumuluskan di DPR.."