Baru saja 100 hari  menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah banyak membuat kontroversi di masyarakat.
Dengan dalih untuk menunjukkan 'keberpihakannya' pada rakyat kecil, Anies-Sandi justru membuat kebijakan yang dinilai negatif oleh masyarakat. Alih-alih bermanfaat, kenyataannya justru memundurkan kualitas kota Jakarta dan merugikan masyarakatnya.
Beberapa kebijakannya yang dinilai menimbulkan banyak masalah adalah penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang dan pengoperasian kembali becak di Jakarta.
Atas penutupan jalan tersebut, Dirlantas Polda Metro Jaya melayangkan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Rekomendasi itu berisi evaluasi bagi Pemprov DKI yang menutup lalu lintas di sepanjang jalan Jati Baru.
Pasalnya, penutupan badan jalan untuk PKL tersebut telah menyebabkan kemacetan dan kepadatan lalu lintas di wilayah itu pada jam-jam tertentu. Bahkan, menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, peningkatan kemacetan itu mencapai 60 persen.
Tentu, saja itu adalah kebijakan yang sembrono. Karena hadirnya kebijakan tersebut justru dengan menabrak aturan yang berlaku lainnya. Misalnya terkait UU Lalu Lintas dan Perda Ketertiban Umum.
Kemudian, selain menambah kemacetan, Anies-Sandi juga berpotensi membuat kota Jakarta mundur selama beberapa dekade. Pasalnya, mereka membolehkan kembali becak beroperasi di Ibukota tersebut.
Padahal, sejak lebih dua puluh tahun lalu, setiap pemimpin Jakarta berusaha menghentikan operasi moda transportasi kayuh itu. Karena selain tidak efisien dan menimbulkan kemacetan, juga tidak mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.
Dampak negatif jangka pendek yang terlihat dari kebijakan soal becak ini adalah urbanisasi besar-besaran penarik becak dari wilayah lain ke Jakarta. Beberapa hari ini, para tukang becak dari berbagai wilayah di Jawa berbondong-bondong ke Ibukota untuk mengadu nasib.
Misalnya, sudah terlihat bahwa para tukang becak itu telah memadati flyover Bandengan. Mereka berasalan menetap di sana untuk mencari nafkah di Jakarta.
Kebijakan Anies-Sandi ini kontradiktif dengan para pemimpin Jakarta sebelumnya yang berusaha mengurangi kemacetan. Sebaliknya, alih-alih melanjutkan usaha tersebut, Anies-Sandi justru ingin membuat Jakarta semakin macet, semrawut dan tidak teratur.