Di tengah menguatnya politik identitas saat ini, ujaran kebencian berbasis SARA sering digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Pihak yang tak bertanggung jawab itu terus mengobarkan informasi hoax guna mengadudomba masyarakat demi mencapai tujuan politiknya.
Mereka biasanya menggunakan sentimen SARA untuk menyudutkan etnis tertentu, misalnya etnis Tionghoa, sebagai dalang dari segala permasalahan bangsa. Di sisi lain, hal itu juga untuk dihadapkan dengan kelompok identitas lainnya, misalnya umat Muslim. Â Tujuannya agar sesama anak bangsa ini saling memusuhi dan terpecah belah.
Seperti video yang beredar di media sosial akhir-akhir ini dengan judul "Siapa Musuh Bangsa Indonesia?!". Video pendek yang beredar di youtube tersebut secara jelas ditujukan untuk  mengadudomba masyarakat, terutama antara etnis China dengan umat Islam.
Dalam video itu diungkapkan sejumlah informasi hoax dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, bahwa amandemen UUD 1945 terutama pasal 6 ayat 1, dari ketentuan Presiden Indonesia harus "Orang Indonesia Asli" menjadi "Warga Negara Indonesia (WNI)" merupakan kepentingan China.
Kemudian, Â juga dinyatakan bila banyak kebijakan Pemerintah saat ini diarahkan untuk mengakomodir kepentingan China, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, Reklamasi Teluk Jakarta, kereta cepat dan sejumlah proyek infrastruktur. Bahkan, Presidensial Treshold 20 persen, katanya juga untuk mengakomodir kepentingan China.
Berikutnya, mereka juga menyebarkan informasi yang menyesatkan sekaligus membahayakan persatuan bangsa dan negara, misalnya, bila etnis Tionghoa ini menguat maka umat Islam akan ditumpas. Karena mereka akan menyebarkan paham komunis di Indonesia.
Di ujung bisa ditebak bahwa mereka berusaha menyudutkan pemerintahan Jokowi saat ini. Sekaligus ditutup untuk memilih pihak yang dianggap akan membela bangsa pribumi pada Pilpres 2019.
Dengan itu kita paham bahwa beredarnya video tersebut didasari oleh motif politis. Mereka sedang berusaha menyudutkan pemerintahan yang sah saat ini, guna menjatuhkan kepervayaan masyarakat pada pemerintah dengan informasi hoax. Â
Namun parahnya, informasi yang disajikan di atas semuanya merupakan HOAX. Misalnya, kita tahu bahwa amandemen UUD 1945 tidak ada kaitannya dengan kepentingan China. Amandemen tersebut dilakukan guna memperjelas sekaligus menghindari pemaknaan yang bias atas siapa saja yang boleh menjadi Presiden. Dengan ditegaskan WNI, maka siapa saja, dari suku, agama, dan etnis mana saja, asalkan Warga Negara Indonesia dibolehkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal itu untuk menghindari diskriminasi berbasis identitas tertentu.
Kemudian, penyelenggaraan Pilkada juga tak ada kaitannya dengan kepentingan China. Pemilu ditujukan untuk menciptakan demokrasi yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan China. Terkait dengan Presidential Treshold yang 20 persen, itu ditujukan untuk memastikan Capres mewakili suara masyarakat Indonesia.
Pembuat dan penyebar video tersebut secara tendensius telah menyudutkan konstitusi dan pemerintahan Jokowi demi kepentingan politiknya yang sempit. Hal tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan mengadu domba antara masyarakat dan negara.
