Selama tiga tahun terakhir memimpin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) giat membangun Indonesia. Salah satunya gencar membangun infrastruktur seantero negeri.
Namun selain membangun fisik melalui infrastruktur, Presiden Jokowi juga fokus untuk membenahi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal itu salah satunya dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memberikan kartu sehat dan kartu pintar serta program padat karya.
Selain di atas, Presiden Jokowi juga fokus pada pembenahan hukum di Indonesia. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang  membantah bahwa  Pemerintahan Joko Widodo hanya fokus membangun infrastukur. Namun, Presiden Joko Widodo juga fokus ke seluruh aspek, salah satunya reformasi hukum.
"Dalam catatan saya selama beberapa waktu terakhir ini ada sebagian kalangan yang masih berpendapat bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo seakan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan kurang perhatian pada sektor lain seperti reformasi hukum. Atas pendapat tersebut bagi saya sah saja dalam negara demokrasi, namun sebagai Menteri Hukum dan HAM perlu saya jelaskan bahwa Presiden Joko Widodo juga sangat memberikan perhatian pada aspek reformasi dan pembangunan hukum," ujar Yasonna.
Hal itu disampaikan dalam keynote speak usai membuka Konferensi Hukum Tata Negara Nasional (KHTN) 2017 dengan tema 'Penataan Regulasi di Indonesia' di Jember, Jumat (10/11/2017) malam.
Adapun pembangunan infrastruktur tersebut harus dilakukan sekarang dan sesegera mungkin guna mengejarkan ketertinggalan Indonesia dibanding negara lain. Selain itu, pembangunan itu juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkeadilan.
Pemerataan ekonomi yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi akan bisa terwujud bila infrastruktur juga terbangun secara merata. Untuk itu, fokus pembangunan infrastruktur saat ini berorientasi "Indonesia sentris", yang mana pembangunan di luar Jawa dan wilayah terluar lebih diprioritaskan.
Namun, pembangunan infrastruktur ini memang tidak langsung memberikan manfaat secara langsung sekarang. Dibutuhkan waktu hingga proyek selesai dan beberapa tahun berikutnya baru terasa. Namun, bila tidak segera dikejar saat ini, maka Indonesia akan semakin kalah bersaing.
Hal itu seperti yang dinyatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang mengatakan bahwa pada dasarnya pembangunan infrastruktur memang berdampak pada jangka panjang.
"Iya memang nggak terasa sekarang manfaatnya. Teorinya memang begitu jadi baru bisa dirasakan 3-4 tahun kemudian," kata Basuki kepada detikFinance di Jakarta, Sabtu (11/11/2017).
Namun, pembangunan infrastruktur ini juga memiliki manfaat dari segi ekonomi. Pasalnya dengan adanya pembangunan yang gencar artinya ada lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga.
"Kalau pertumbuhan ekonomi dia terasa pada saat pembangunannya, yaitu dengan menyerap tenaga kerja," jelasnya.
