Mohon tunggu...
Dani Ramdani
Dani Ramdani Mohon Tunggu... Lainnya - Biasa aja

Surel : daniramdani126@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

MK Nyatakan UU Cipta Lapangan Kerja Inkonstitusional, Teguran Keras bagi Para Legislator

29 November 2021   10:47 Diperbarui: 29 November 2021   10:52 174 18 3
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Gedung MK. | sumber: KOMPAS.com

Presiden Jokowi pada awal periode kedua sempat menyampaikan akan membuat terobosan baru dalam dunia hukum. Terobosan itu dinilai bisa merampingkan perijinan yang dikenal ruwet. Selain itu, produk hukum tersebut dinilai bisa mendatangkan investor baru. 

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja atau dikenal dengan omnibus law memang fenomenal. Sejak awal, banyak akademisi maupun aktivis yang kompak menolak undang-undang ini. 

Namun, usaha yang dilakukan oleh beberapa kalangan saat itu seakan menemukan jalan buntu. Hal itu karena pihak yang kontra tidak mempunyai kekuatan politik yang cukup untuk menolak UU tersebut. 

Jalan yang diambil seperti turun ke jalan seakan sia-sia tak kala kepentingan politik berbicara. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan mekanisme jalur hukum yaitu uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Usaha tersebut rupanya berbuah hasil, pada Kamis tanggal 25 November 2021, MK melalui putusannya menilai bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 alias inkonstitusional bersyarat. 

Hal itu tertuang dalam Pututsan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Adapun dalam putusan ini hanya terkait uji formil, tidak menyentuh substansinya. 

Cacat Formil

Dalam pembentukan undang-undang, setidaknya harus memerhatikan dua aspek tepenting, yaitu aspek formil dan aspek materil. Aspek formil berkaitan dengan prosedur pembentukan undang-undang, sedangkan aspek materil terkait dengan substansi. 

Di dalam uji formil, setidaknya ada tiga hal yang menjadi barometer apakah undang-undang yang ditetapkan sesuai tata cara yang ditentukan atau tidak. 

Pertama, terkait dengan lembaga atau institusi yang berhak mengajukan undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang bisa diinisiasi oleh pemerintah atau DPR. 

Kedua, terkait dengan prosedur, tata cara, mulai dari pengajuan undang-undang sampai dengan pengesahan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan