Mohon tunggu...
Dani Ramdani
Dani Ramdani Mohon Tunggu... B aja lah

Praktisi rebahan yang pengen jadi Ubermensch Email : daniramdani126@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Presiden Jokowi, Kerumunan, dan Kesenjangan Hukum

27 Februari 2021   01:57 Diperbarui: 27 Februari 2021   02:17 101 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Presiden Jokowi, Kerumunan, dan Kesenjangan Hukum
Foto : Saat Presiden Joko Widodo diadang lautan warga Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Selasa siang. (kompas.com/Nansiunus Taris)

Pandemi covid-19 masih belum hilang, semua negara di dunia tengah berupaya untuk bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan oleh covid-19. Mengingat banyak aspek yang terganggu akibat pandemi ini, mulai dari sektor pendidikan hingga ekonomi. Untuk itu berbagai kebijakan diberlakukan oleh pemerintah agar beberapa sektor yang terkena dampak oleh covid-19 bisa pulih.

Selain kebijakan, pemerintah acap kali mengingatkan masyarakatnya agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Protokol kesehatan sangat penting sebagai upaya mencegah mata rantai penyebaran covid-19. Sosialisasi terus dilakukan guna warga patuh terhadap protokol kesehatan, beberapa operasi juga sering dilakukan oleh kepolisian guna memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya protokol kesehatan.

Lebih dari itu, siapa saja yang melanggar protokol kesehatan bisa diancam dengan pidana. Seseorang yang melanggar protokol kesehatan bisa dikenakan pidana yang terdapat dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan. Berbicara mengenai protokol kesehatan dan sanksi akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat.

Hal ini dilatarbelakangi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Maumere Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. Kunjungan Presiden tersebut menjadi sorotan publik lantaran menimbulkan kerumanan. Yang tentunya ini bertentangan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja tersebut dalam rangka meresmikan bendungan Napun Gete yang terletak di Desa Ilinmedo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut tentu menjadi sorotan publik, mengingat bisa menimbulkan klaster baru, kekhawtiran tersebut wajar karena covid-19 belum sepenuhnya menghilang dari muka bumi ini.

Hal tersebut tentunya menuai pro dan kontra. Benar dan salah. Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi karena spontanitas, antusiasme warga, jadi kerumunan tersebut memang tidak direncanakan, dan di luar kendali. Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu wajar, siapa sih yang tidak mau bersua dengan orang nomor satu di negeri ini?

Ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran protokol kesehatan, karena jelas menimblukan kerumunan. Benar dan salah mempunyai pijakan tersendiri. Mereka yang membenarkan mempunyai alasan pembenar masing-masing, dan mereka yang menganggap bahwa hal tersebut melanggar protokol kesehatan juga mempunyai acuan tersendiri.

Jika pijakan kita yang dipakai adalah bahwa itu adalah spontanitas, antusiasme warga tentu hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran protokol ksehatan, tetapi kita juga harus melihat ini dari sudut pandang lain, yaitu sudut pandang hukum. Tidak salah memang publik menyoroti ini sebagai pelanggaran dari protokol kesehatan, hal tersebut karena pemerintah gencar mengampanyekan itu, lantas bagaimana dengan pemerintah sendiri?

Kemudian pijkan yang lain adalah adanya kejadian yang hampir mirip dengan kerumunan Presiden tersebut, yaitu terkait kasus kerumunan HRS. Karena dalam kasus HRS berujung pada ancaman pidana, maka hal serupa pun bisa terjadi pada Presiden. Begitu kiranya. Berangkat dari kejadian itulah maka hal yang sama juga bisa diterapkan pada Presiden.

Jika yang kita jadikan acuan adalah bahwa semua orang sama di mata hukum (equality before the law) maka dapat dikatan bahwa Presiden Joko Widodo atau itu protokoler istana telah melanggar protokol kesehatan. Hal itu yang kemudian ditangkap oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan. Koalisi tersebut melaporkan Presiden Joko Widodo terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan, yang sayangnya laporan tersebut ditolak oleh kepolisian.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN