e. Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi
f. Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya
Namun, upaya vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah mendapatkan pro kontra dari berbagai pihak, banyak pihak yang sangsi terhadap keampuhan vaksin tersebut hingga takut dengan efek samping yang akan ditimbulkan oleh vaksin tersebut sehingga masyarakat menjadi dilema, di sisi lain masyarakat ingin terbebas dari covid-19 dan di sisi lainnya sangsi terhadap vaksin itu sendiri.
Upaya Meyakinkan Masyarakat
Pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman, maka untuk menambah keyakinan terhadap masyarakat para pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin, hal itu disampaikan mealui tweet pribadinya pada tanggal 16 Desember 2020. Hal demikian dilakukan agar masyarakat percaya dan yakin mengenai keampuhan vaksin tersebut, dan masyarakat tidak akan menanggung akibat dari vaksin tersebut.
Upaya pemerintah lainnya adalah dengan melakukan uji klinis dengan melibatkan relawan yang akan divaksin, dilansir dari kontan.id, terkait uji klinis vaksin sinovac saat ini tengah berlangsung dilakukan oleh Universitas Padjadjaran dan PT Bio Farma.Uji klinis ini dilakukan guna melihat efektivitas dari vaksin yang akan diedarkan nantinya. Uji klinis merupakan syarat agar suatu obat atau vaksin bisa disebarluaskan.Â
Uji klinis tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan kemudian BPOM akan menilai apakah vaksin tersebut layak atau tidak untuk diedarkan.Â
Uji klinis diharapkan bisa menambah kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Selain uji klinis, upaya yang perlu dilakukan lainnya adalah adanya sertifkasi halal oleh MUI. Ini sangat penting, mengingat setiap makanan, obat, minuman harus mendapatkan sertifikasi tersebut, sehingga menambah kepercayaan masyarakat.
Selain sertifikasi, ada hal yang perlu dilakukan lainnya, yaitu pengeluaran fatwa oleh MUI terkait vaksinasi itu sendiri. Masyarakat Indonesia pada umumnya manut pada ulama, dan posisi ulama mempunyai peran tersendiri di dalam masyarakat. Hal ini perlu dilakukan, mengingat masih ada segelintir masyarakat yang tabu terkait ini, misalnya ada masyarakat yang mempunyai pandangan bahwa imunisasi hukumnya haram.
Untuk menghindari hal itu, maka fatwa perlu dikeluarkan sebagai landasan hukum vaksinasi dalam bidang keagamaan. Peran pemuka agama penting di sini sebagai penyambung lidah dari MUI sendiri, karena sekali lagi, pemuka agama, tokoh masyarakat mempunyai kedudukan tersendiri dalam masyarakat, pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam vaksinasi bisa jadi cara untuk menambah keyakinan masyarakat yang masih sangsi akan vaksin itu sendiri
Perlindungan Hukum Penerima Vaksin
