Kocok Ulang Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Nama-nama baru muncul dalam reshuffle kabinet kali ini, isu reshuffle kabinet Joko Widodo berhembus kencang, apalagi setelah dua menterinya yaitu Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dan Julian Julian Batubara sebagai Menteri Sosial tersandung kasus korupsi. 

Menteri Edhy ditangkap oleh KPK di Bandara Soekarno Hatta atas dugaan korupsi terkait izin ekspor benih lobster. Menteri Edhy diduga menerima uang haram tersebut senilai Rp. 3.4 Miliar dan 100.000 dollar AS (kompas.com). 

Polemik ekspor benih lobster sendiri menjadi sorotan terutama oleh mantan Menteri Kelautan sebelumnya yaitu Susi Pudjiastuti, lah katanya mending dibesarkan dulu jadi lobster terus diimpor jelas-jelas itu lebih untung, bukan dijual saat masih jadi bibit. Dan ternyata sang menteri terjerat oleh jaring lobster itu sendiri, bahkan mungkin tenggelam karena sulit untuk berenang. Begitulah akhirnya. Namanya tenggelam dan kemudian digantikan oleh Sakti Wahyu Trenggono.

Sementera Menteri Julian Batubara ditangkap oleh KPK terkait penyelewengan dana bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek. Untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi covid 19. 

Kemensos memberikan usulan bantuan sosial, namun sayang sekali usulan tersebut dipotong sebesar 10 ribu oleh sang menteri, dari hasil pemotongan yang cukup untuk makan ke warteg tersebut sang menteri dinilai mendapatkan keuntungan hingga 17 M. 

Jika masyarakat dituntut untuk tetap melakukan 3M dalam kesehariannya agar tidak terkena covid 19, maka sang menteri lebih dari itu beliau melakukan 17M sehingga yakin dengan seyakin-yakinnya beliau akan sehat! Akibat perbuatan tersebut sang menteri kini diganti oleh Wali Kota Surabaya Ibu Risma. Semoga Ibu Risma bisa memimpin Kemensos sebagaimana beliau memimpin Surabaya.

Penagkapan kedua menteri tersebut tidak begitu berjauhan, sehingga Presiden seolah ditampar dua kali mukanya dalam keadaan yang tidak lama. Akibat hal itulah maka isu reshuffle ini semakin kencang. Apa yang dilakukan kedua menteri tersebut seolah-olah sedang menari di atas lautan air mata masyarakat yang  susah akibat covid, sungguh sangat tidak elok. 

Bahkan isu hukuman mati terhadap koruptor berhembus kencang, apalagi pimpinan KPK sempat mengancam hal itu. Hukuman mati untuk koruptor seakan anomali, bahkan seperti oase di padang pasir, ada tapi sulit untuk dilakukan. Yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan korupsi yang dapat diancam hukuman mati apabila dalam keadaan tertentu. Frasa Keadaan terntentu inilah yang menjadi penghalang untuk hukuman mati dilakukan.

Undang-undang menjabarkan keadaan tertentu tersebut apabila negara dalam keadaan bahaya, terjadinya bencana alam nasional, atau apabila negara dalam keadaan krisis monterer. 

Jika dilihat covid 19 ini sebenarnya bencana alam nasional non alam bahkan global, bisa saja Menteri Julian diancam dengan hukuman mati, tetapi KPk menjeratnya dengan pasal 12 karena diduga kuat menerima suap. 

Padahal jika KPK menjerat dengan Pasal 2 bukan tidak mungkin ada hukuman mati. Bahkan rakyat Indonesia sudah geram dengan perilaku korupsi ini hukuman mati menjadi balasan yang setimpal, tapi sayang adanya frasa keadaan tertentu menjadi penghalang, dan keadaan tertentu sudah terpenuhi pasal lain yang dipakai. Lebih baik hilangkan saja frasa keadaan tertentu tersebut.

Selain kedua kementerian tersebut, kementerian yang menjadi incaran untuk di reshuffle adalah Kemeneterian Kesehatan. Jelas kiranya bahwa kurangnya gebrakan kementerian tersebut dalam menanggulangi permasalahan covid 19 yang sudah melanda Indonesia. 

Bahkan sang Menteri Agus Terawan jarang muncul di media dalam penanggulangan pandemi ini, seperti sedang main petak umpet, sang menteri hanya berada di belakang tanpa diketahui keberadaannya, mungkin sang menteri ingin bekerja dengan senyap sebagaimana seorang intelijen dalam menyelesaikan suatu kasus, tahu-tahunya semua menjadi beres, tetapi kerja senyap tersebut tidak efektif, tidak seefektif DPR mengesahkan omnibus law. Bahkan Najwa Shihab pun berhalusinasi mewawancarai kursi kosong seolah-olah sang menteri datang ke acaranya. 

Tapi sayang kerja senyap tersebut harus menanggung akibat, yaitu dicopotnya sang menteri dalam kabinet dan digantikan Budi Gunadi Sadikin mantan Wakil Menteri BUMN. Beliau tidak ada background dalam bidang kesehatan, tapi tak apalah menteri agama pun backgroundnya TNI tidak ada background pesantren.

Kementerian lain yang menjadi sorotan adalah Kementerian Agama Fachrul Razi, Fachrul Razi dinilai melakukan banyak blunder dalam komunikasi publiknya, dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat, misalnya mengatakan bahwa orang yang radikal itu good looking, tentunya ini menjadi perdebatan atas dasar apakah orang yang good looking mempunyai potensi radikal, bukankah paham seperti itu tertanam di dalam pikirannya yang tidak bisa dilihat dari luar, tentunya orang-orang modis yang good looking tersindir dengan perkataan tersebut. 

Karena banyaknya blunder dari sang Jenderal, maka posisi tersebut diganti oleh ketua GP Ansor Gus Yakut. Akhirnya kursi Kemenag kembali pada orang yang mempunyai latar belkang pesantren dan NU, ya begitu kiranya orang berpendapat.

Nama yang paling mencolok dalam reshuffle kali ini adalah Sandiaga Uno. Iya sandiaga merupakan lawan presiden Jokowi dan Ma,ruf Amin dalam Pilpres kemarin, Sadiaga berpasangan dengan Prabowo Subianto yang sudah bergabung lebih dulu menjadi Menteri Pertahanan. 

Jarang sekali terjadi, lawan politik dalam pilpres, capres dan cawapres gabung sekaligus dalam pemerintahan. Tapi itulah politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi yang abadi hanyalah kepentingan. 

Sandiaga Uno sendiri masuk ke dalam jajaran Kabinet mengisi kursi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama. Nama terakhir yang masuk dalam kabinte baru adalah Muhammad Lutfi yang didapuk menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto.

Selamat bekerja para menteri baru, semoga dengan gabungnya para menteri baru ini bisa membawa perubahan di kementeriannya masing-masing.