Perkembangan media dan jurnalisme di Tiongkok terbagi menjadi tiga fase: media sebagai sarana propaganda, komersialisasi media, dan kehadiran new media.Â
Tiongkok atau RRC (Republik Rakyat China) adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Negara yang sering disebut sebagai Negeri Tirai Bambu ini juga memiliki sejarah panjang yang menarik untuk dikulik lebih lanjut.
Pada tulisan ini, kita akan fokus membahas mengenai perkembangan media dan jurnalisme di Tiongkok dimulai sejak era Mao Zedong hingga saat ini.
Media sebagai Sarana Propaganda
Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai jurnalisme di Tiongkok sebelum tahun 1978. Lebih tepatnya, saat di mana Tiongkok  masih kental dengan komunismenya.
Pada era antara 1945-1977, ideologi yang dianut Tiongkok adalah Marxisme, Leninisme, dan Pemikiran Mao Zedong. Kondisi masyarakat saat itu sedang sulit dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti "The Great Leap Forward" atau "Revolusi Kebudayaan" yang memakan banyak korban jiwa.
Saat itu, media berada di bawah kendali penuh pemerintah dan menjadi media propaganda. Hal ini disampaikan oleh Hu Zhengrong, Profesor Komunikasi dan Wakil Presiden Universitas Komunikasi China, Beijing.
Komersialisasi Media
Mulai tahun 1978, lebih tepatnya ketika era kepemimpinan berganti ke Deng Xiaoping, bisnis mulai menjadi bagian dari peran media.
Imbasnya, konten komersial mulai memasuki dunia media di Tiongkok. Sun Yusheng, Wakil Presiden China Central Television (CCTV) Beijing, mengatakan bahwa dalam jurnalisme televisi, reformasi dimulai pada tahun 1993. Reformasi ini telah mendorong proses demokrasi dan supremasi hukum.
Jika di era sebelumnya mengkritik pemerintah di media sama saja dengan bunuh diri, maka di era ini kritik mulai muncul di media. Yusheng mencontohkan program "Focus" yang banyak menjadi perbincangan oleh media Barat.Â
Program ini mengejutkan publik karena dengan berani mengkritisi kebijakan negara. Contohnya adalah liputan mengenai kawasan perumahan mewah pada tahun 1998 oleh pemerintah daerah yang ternyata tidak memiliki izin dari otoritas negara.
