(Tanggapan terhadap artikel: “Seluruh Media Sepakat Anies Sandi Menang”)
Ketika menjadi Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, di Pilpres 2014, Anies Baswedan pernah menyatakan bahwa sikap, perilaku, dan cara berpikir pendukung pasangan calon (paslon) mewakili sifat yang didukung.
Setiap orang, katanya, memiliki beban moral dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, segala perilaku akan menunjukkan sifat dan gaya bekerja calon yang didukungnya.
Di masa Pilpres 2014, dalam statusnya sebagai Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK itu pula, Anies pernah mengecam saingan Jokowi ketika itu, Prabowo Subianto sebagai orang yang tidak layak menjadi pimpinan (presiden) karena sikapnya yang tidak jelas, bergaya seolah-olah pro-heterogenitas dan pro-pluralisme, ternyata demi bisa menjadi presiden, justru merangkul ormas-ormas ekstremis seperti FPI.
Kini, di Pilgub DKI 2017, pernyataan Anies itu benar-benar terimplementasi pada dirinya sendiri secara total.
Setelah demi menjadi gubernur dia berbalik mendukung dan memuja Prabowo Subianto, maka apa yang dialakukan pun persis dengan apa yang pernah dia kecam pada Prabowo, yaitu, demi bisa menjadi gubernur dia yang tadinya, katanya, pro-heterogentias dan pro-pluralisme, merangkul, bahkan memuja ormas-ormas ekstremis, terutama FPI.
Jika konsisten pada kecamannya pada Prabowo di tahun 2014 itu, yakni, menurutnya, karena memiliki perilaku seperti itu, Prabowo tak layak menjadi presiden, maka sebenarnya, Anies juga tidak layak menjadi pimpinan gubernur DKI Jakarta.
Tetapi, demi bisa menjadi gubernur, Anies pun mengabaikan pernyataannya itu sendiri, dan bahkan demi bisa menjadi gubernur, ia tega mengumbarkan jani-janji kosongnya yang nyaris mustahil bisa dilakukan, tetapi yang penting bisa membuat warga Jakarta terpukau, sehingga memilihnya, seperti program pembelian rumah oleh warga DKI dengan DP nol Rupiah.
Pihak otoritas keuangan yang berwenang langsung mengenai aturannya, Gubernur Bank Indonesia sudah mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan karena melanggar peraturan, demikian juga pihak bank, dan juga pelaku bisnis properti mengatakan hal yang sama; sulit diwujudkan karena berisiko tinggi dari segi finasial, tetapi anehnya, Anies dan Sandiaga tetap ngotot mengedepankan terus program unggulannya itu.
Mungkin karena sudah terlanjur berbohong dan membodohi, ya, diteruskan saja, urusan pelaksanaannya, ya, bagaimanan nanti saja, buktinya program itu beberapa kali mereka modifikasi disesuaikan dengan kritik-kritik yang ada.
Di acara debat final Pilgub DKI Jakarta, 12 April lalu, ketika diminta ketegasannya mengenai program tersebut oleh Ahok: Apakah untuk rumah tapak, ataukah rumah susun, dan berapa sebenarnya penghasilan minimal warga yang harus dipenuhi untuk mengikuti program tersebut, Anies tidak bisa menjawabnya. Penjelasannya ngalor-ngidul, menyimpang dari pertanyaan.
