PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN
YANG DIHADAPINYA
Oleh :
Danial Darwis
Pendahuluan
Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengkajian tentang partai politik memang merupakan suatu perkara yang senantiasa harus diajukan mengingat banyak sekali keprihatinan atas kondisi partai politik saat ini, khususnya di Indonesia. Terdapat banyak kejadian-kejadian yang berupa “penyimpangan” dan “penipuan” serta “korupsi politik” dalam praktik-praktik politik yang dilakukan oleh elite politik terhadap partai politik. Sebagai sebuah kendaraan politik, maka partai politik dipergunakan oleh para individu-individu untuk meraih kekuasaan. Memang benar, bahwa partai politik adalah mesin politik untuk dapat berpartisipasi dan meraih kekuasaan dalam proses pengelolaan Negara. Namun, ambisi meraih kekuasaan yang berasal dari kader-kader tertentu dalam sebuah partai politik telah mereduksi arti penting dari partai politik di Indonesia. Keadaan partai politik yang pada awalnya menjadi tumpuan untuk motor penggerak ide dan gagasan baru untuk sampai pada kesejahteraan rakyat telah berubah menjadi pertempuran egoisitas individu untuk berkuasa. Partai politik yang pada awalnya menjadi harapan besar lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas telah berubah menjadi arena “oportunis” kalangan eksternal untuk menunggu dipinang serta dicalonkan untuk menjadi legislatif atau eksekutif. Maka, bukan merupakan suatu masalah yang mengherankan ketika image partai-politik di mata publik menjadi negatif. Belum lagi maraknya kasus korupsi politik yang diakibatkan oleh cost politik yang tinggi sehingga partai politik menjadi lumbung terciptanya bibit-bibit koruptor.
Tulisan ini selanjutnya akan mencoba untuk mengupas tentang partai politik di Indonesia yang di mulai dengan pembahasan tentang konsep partai politik yang dilanjutkan dengan permasalahan-permasalahan kompleks yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia. Sekali lagi kami tekankan bahwa pembahasan ini menjadi penting untuk kita perbincangkan mengingat tahun 2014 merupakan tahun suksesi politik di Indonesia, serta pada bulan April nanti akan diadakan hajatan pesta demokrasi yakni pemilihan umum baik untuk memilih anggota legislatif di DPR maupun Presiden dan Wakil Presiden.
Konsep tentang Partai Politik
Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Dengan demikian, pengaruh mereka dapat lebih besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan program-programnya. Demikian yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik.
Sigmund Neumann dalam buku karyanya, Modern Political Parties, mengemukakan sebuah definisi tentang partai politik sebagai berikut :
“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda”
Max Weber dalam bukunya yang berjudul Economie et Societe, mendefinisikan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini (Seilere, 1993). Sebagai suatu organisasi yang khas, partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain (Duverger, 1976).
Secara umum sebenarnya dari keseluruhan definisi yang dikemukan di atas adalah bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi politik yang dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik yang dicanangkan bersama oleh para anggota yang membentuknya.
Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi Parpol di Indonesia
Sebagaimana definisi tentang partai politik yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kita memperoleh sebuah informasi mengenai eksistensi dari partai politik sebagai sebuah instrument politik untuk memperoleh kekuasaan. Tetapi permasalahan kemudian muncul ketika individu-individu yang terdapat dalam partai politik hanya berorientasi pada bagaimana cara untuk memperoleh kekuasaan tersebut, sehingga kekuasaan menjadi muara akhir dari kontestasi politik yang dikejar oleh partai politik. Sehingga makna luhur dari aktivitas politik yang lebih menekankan aspek fungsional dari politik menjadi terbengkalai, yakni melakukan pemeliharaan atau pengaturan terhadap berbagai macam urusan umat. Aktivitas partai politik hanya berhenti pada level bagaimana cara memperoleh kekuasaan, padahal seharusnya tidak demikian, namun harus dilengkapi pula dengan bagaimana kekuasaan yang telah diperoleh tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kondisi demikian mengakibatkan “syahwat” politik untuk berkuasa yang dominan, bukan semangat “pengabdian” terhadap masyarakat.
Disisi lain terjadi sebuah alienasi partai politik terhadap masyarakat sehingga berakibat pada timbulnya jarak dan kesenjangan antara partai politik dengan masyarakat. Jarak yang besar ini membuat masyarakat mulai berfikir bahwa mereka bisa hidup tanpa partai politik. Yang paling menyedihkan adalah kekecewaan begitu mendalam di masyarakat karena mereka merasa tidak pernah diperhatikan dan diurusi oleh partai politik. Hal ini jelas akan menurunkan angka partisipasi politik masyarakat, yang nantinya akan tercermin dari meningkatnya jumlah Golput.
“Kepercayaan rakyat terhadap elite politik hampir mencapai titik nadir. Ini karena para pemimpin tidak lagi berpihak kepada rakyat. Akibatnya, rakyat apriori. Golput akan meningkat, bahkan bisa jadi pemenang pada 2014, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden” demikian yang diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, Jakarta, Arbi Sanit.
Arbi Sanit lalu membeberkan sejumlah data yang memperlihatkan adanya kecenderungan angka golput yang semakin meningkat serta menurunnya partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu dan dari pilpres ke pilpres.
Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 1999 mencapai 93,33%, pemilu 2004 turun menjadi 84,9%, dan pemilu 2009 turun lagi menjadi 70,99%. Pemilu 2014, diprediksi hanya tinggal 54%, namun prediksi optimis Lingkar Survei Indonesia (LSI) masih pada angka 60%.
Angka Golput juga terus meningkat, pemilu 1999 angka golput 10,21%, pemilu 2004 naik menjadi 23,34%, dan pemilu 2009 naik lagi menjadi 29,01%. Untuk pemilu presiden dan pemilu kepala daerah, angka golput juga tinggi. Pilpres 2004 angka golput 21,5%, pilpres 2009 naik menjadi 23,3%. Sementara angka golput pemilukada rata-rata 27,9%. Bila mereka yang tidak berpartisipasi dalam pemilu digabungkan dengan golput, bisa jadi mereka akan menang pada 2014.
Selain faktor hanya mementingkan orientasi kekuasaan dan terjadinya elienasi partai politik terhadap masyarakat, permasalahan yang juga dihadapi oleh partai politik adalah “korupsi”. Sejak 1999, “tradisi korupsi” menjelang pemilu merupakan sebuah hal yang akan cukup mengemuka. Pada 1999, kasus korupsi BLBI naik ke permukaan, dilanjutkan dengan pemilu 2004 dengan kasus suap Pemilihan Gubernur BI Miranda Gultom kepada anggota DPR untuk pemenangannya. Pada 2009, kasus Bank Century mengguncang publik dengan segala dramanya. “Tanda-tanda zaman” pemilu 2014 mulai terlihat : kasus korupsi yang melibatkan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin yang mengalir ke pendanaan politik dan disinyalir untuk persiapan Pemilu 2014. Badan Anggaran DPR juga lekat dengan kasus korupsi untuk kepentingan parpol. Penyaluran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) juga diduga sarat korupsi yang berakhir pada pendanaan parpol, kasus Wisma Atlet, dan juga Hambalang. Serta masih banyak kasus korupsi lainnya yang disinyalir memiliki keterkaitan dengan parpol.
Disinyalir muara kasus korupsi politik adalah untuk pendanaan politik pemilu tahun 2014. Partai politik umumnya enggan ketika dimintai laporan keuangan. Sebagian besar tidak berkenan memberikan dengan dalih pendanaan parpol bukan konsumsi publik, atau memberikan laporan yang tidak lengkap, bahkan ada parpol yang tidak punya laporan keuangan.
Partai politik merupakan saluran organisasi yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kekuasaan baik di level legislatif maupun eksekutif dan itu adalah amanat konstitusi dalam konteks Indonesia. Fakta yang disampaikan sebelumnya mengenai keterkaitan antara korupsi politik dan pendanaan partai menjadi sebuah hal yang menarik untuk ditelisik, apakah itu disebabkan karena mereka memang bermental korup, atau ada faktor lain ? Apakah hanya karena persoalan moralitas dari pejabat pemerintahan yang tidak baik ?.
Secara pribadi, penulis sangat tidak percaya bahwa moralitas dan mentalitas merupakan faktor dominan yang menjadikan banyak diantara anggota parlemen terlibat korupsi. Banyaknya orang baik yang menjadi jahat setelah menjadi anggota legislatif adalah sebuah petunjuk untuk mengungkap tabir ini. Pengakuan dari sejumlah narapidana korupsi bahwa mereka korupsi karena harus setor uang ke partai politik adalah petunjuk lainnya. Jadi, ini sebenarnya menyangkut sistem. Maksudnya, sistem politik dan kepartaian di Indonesia memang mendorong anggota legislatif dan pejabat eksekutif untuk melakukan tindakan koruptif. Ada banyak yang tertangkap, tetapi lebih banyak yang sukses karena berhasil mengakali peraturan. Sistem politik Indonesia memang menciptakan biaya tinggi. Biaya tinggi ini yang harus ditanggung partai politik, anggota legislatif, dan pejabat eksekutif.
Nah, biaya politik yang demikian tinggi itulah yang harus ditanggung partai politik dan kader-kadernya yang duduk di legislatif maupun eksekutif. Pertama, mereka harus mengumpulkan uang untuk membayar utang dari pemilu yang lalu. Kedua, mereka juga harus mengumpulkan uang untuk persiapan pemilu yang akan datang. Dari mana mereka mendapatkan uang jika tidak memanfaatkan jabatan yang didudukinya.
Kesimpulan
Berdasarkan pada pemaparan yang telah ditulis sebelumnya, maka permasalahan-permasalahan yang menimpa partai politik di negeri ini disebabkan oleh faktor sistem yang berakibat langsung terhadap berbagai macam tindakan korupsi politik yang dilakukan oleh kader-kader partai, Mungkin memang ada benarnya bahwa secara individu tidak semua anggota partai politik yang masuk kedalam sistem itu adalah orang yang jahat, diantara mereka masih ada orang-orang baik yang punya keikhlasan untuk berjuang memikirkan nasib dan permasalahan bangsa, walaupun mungkin itu jumlahnya sangat “jarang” di antara mereka, tetapi yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana mereka dapat terus bertahan dalam kondisi seperti itu, jika tidak terpental karena kuatnya ikatan idealisme yang dipegangnya serta harus terus makan hati, maka ada kecenderungan mereka dapat berubah menjadi individu-individu yang pragmatis dalam aktivitas politik yang dilakukannya dalam parlemen.
Selain itu, pola kaderisasi dalam tubuh partai politik juga harus diperbaiki, jangan sampai lahir kader-kader karbitan yang bergabung dengan partai politik hanya karena faktor popularitas dan dana yang dimilikinya sehingga dengan bermodal itu diyakini mereka akan menang dan dapat menyokong partai. Untuk itu partai politik harus kembali menata dirinya, dilengkapi juga dengan perombakan total terhadap sistem politik dan kepartaian di Indonesia, serta perangkat aturan yang kuat untuk memonitoring dan membuka pendanaan parpol agar tidak terjadi perselingkuhan antara politisi dan pengusaha sebagai imbas dari kontrak politik yang mereka bangun. Serta yang tak kalah pentingnya adalah faktor komunikasi dan positioning dari ideologi partai politik yang harus mereka pegang utuh agar tidak terjerembab kedalam sikap pragmatisme politik yang menyebabkannya mau berkompromi dengan situasi-situasi politik yang berkembang, sehingga mereka meninggalkan akar filosofis yang sangat mendasar yang menjiwai munculnya partai politik tersebut. Mungkin masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh parpol Indonesia dalam konteks kekinian. Tetapi satu yang pasti bahwa kita membutuhkan performance sebuah partai politik yang betul-betul mampu untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan yang sudah menjangkitinya dan berjuang demi terwujudnya sebuah kesejahteraan yang betul-betul sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan memberi ketenangan terhadap batin, dan Islam sebagai sebuah pandangan hidup sangat patut untuk kita perhitungkan perannya dalam kancah perpolitikan bangsa ini.
Wallahu a’lam bis showab.
Referensi :
Firmanzah, Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
http://www.beranijujur.net/id/content/tahun-korupsi-politik-2013
http://www.merdeka.com/khas/pemilu-sumber-korupsi-partai-politik-kolom-pemilu.html
http://indonesia-web.blogspot.com/2013/08/rakyat-tak-percaya-elite-politik-2014.html
