Mohon tunggu...
Dania Fahriani
Dania Fahriani Mohon Tunggu... Lainnya - mahasiswa yang berdedikasi pada bangsa dan negara

mahasiswa cekatan dalam belajar memhami hal baru

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Ekonomi Makro

24 Desember 2021   19:27 Diperbarui: 24 Desember 2021   19:35 425
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Peran pemerintah dalam ekonomi makro relatif penting. Mempelajari peran negara dalam kebijakan moneter, kebijakan penawaran, dan kebijakan fiskal. Karena lemahnya penawaran dan permintaan agregat, ekonomi negara berkembang tampaknya menjadi salah satu kekhawatiran ini tak ada habisnya. 

Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai permasalahan tersebut, negara harus melakukan intervensi melalui kebijakan ekonomi dan non ekonomi. Secara khusus, kebijakan moneter, kebijakan penawaran, dan kebijakan fiskal.

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan ini adalah perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kebijakan moneter membantu mengukur jumlah akan dikeluarkan oleh bank sentral suatu negara. menjual lebih banyak uang

Akhirnya, harga produk naik. Sebaliknya jika peredaran uang lambat maka harga barang Akan turun. Ini disebut deflasi. Kebijakan moneter memainkan peran penting dalam studi kehidupan ekonomi.

2. Kebijakan Penyediaan Halaman

Misi Dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan bisnis atau keseimbangan nasional. Tidak mengherankan bahwa rata-rata bisnis saat ini membutuhkan seorang ekonom. Seluruh proses dengan pengetahuan ini

Hal ini juga dapat menyeimbangkan kualitas produk. Dengan demikian, kualitas produk ini dihasilkan meningkat. Dalam konteks Indonesia, ekonomi makro adalah sistem untuk menganalisis kemungkinan perubahan ekonomi di suatu negara.

Ekonomi makro juga dapat menjelaskan situasi ekonomi Indonesia rule berubah untuk analisis ini lebih baik.

3. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan rule menempatkan ekonomi makro pada posisi rule lebih baik dengan mengalihkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah ke dalam pajak. Dan itu sangat membantu mereka rule menggunakan gas untuk memasak dan penerangan. Demikian pula, hibah pendidikan memungkinkan anak-anak dan keluarga rule kurang beruntung untuk berinvestasi di komunitas kaya dan berpenghasilan tinggi. Hal ini dilakukan melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Progresif dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya Kebijakan Barang Mewah (PPn-BM).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun