Melanjutkan Pemberantasan Korupsi

Setiap empat tahun sekali, saya dan teman-teman di ICW, juga Ade Irawan, selalu mendapat pertanyaan rutin,"Mengapa tidak mendaftar jadi Komisioner KPK?". Banyak rekan berharap saya masuk ke KPK dan memimpin pemberantasan korupsi. 

Tetapi apakah pemberantasan korupsi hanya dilakukan oleh KPK? Apakah korupsi hanya bisa diberantas dengan penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh KPK? Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh KPK sendiri, juga bukan seedar penegakan hukum. Pencegahan korupsi juga tidak kalah penting. Bahkan pencegahan korupsi dibutuhkan dalam skala yang lebih besar. 

Saat beberapa rekan mengusulkan Ade Irawan untuk maju dalam Pilkada Tangsel 2020, saya langsung memberikan dukungan penuh. Menjadi Walikota Tangsel pada dasarnya adalah melanjutkan aktivitasnya dalam pemberantasan korupsi. 

Melakukan pendidikan publik, membangun kesadaran dan membongkar kasus korupsi, itu adalah sederet kegiatan yang dilakukan oleh Ade Irawan di ICW. Jika Ade Irawan terpilih sebagai Walikota Tangsel, maka sederet pekerjaan pemberantasan korupsi telah menantinya. 

Menjadi Walikota bukan sekedar memberikan pelayanan publik dan membuat kebijakan, tetapi juga memastikan pelayanan yang diberikan dan kebijakan yang dibuat berjalan dengan baik, tanpa dikorupsi. 

Salah satu tugas Walikota adalah membangun sistem untuk meminimalkan resiko korupsi. Walikota harus memastikan pelayanan publik sampai tepat sasaran, tidak meleset karena dikorupsi. 

Maka Walikota harus sering blusukan, melihat langsung pelayanan publik. Walikota juga harus mudah dijangkau oleh warga untuk menyampaikan keluhan atau memberikan masukan, juga kritik. 

Walikota juga harus memastikan aparat pelaksana kebijakannya bekerja dengan baik dan tidak melakukan korupsi. Karena itu, Walikota harus melakukan evaluasi dan terbuka terhadap masukan dari semua pihak tentang aparat dan birokrasinya. Jika ada pegawai pemerintah terlibat korupsi, Walikota harus memberikan sanksi berat. 

Demikian juga untuk seleksi dan promosi jabatan, Walikota harus menggunakan metode yang objektif berdasarkan rekam jejak, seperti lelang jabatan. Hal penting lain yang perlu dilakukan oleh Walikota adalah memastikan uang rakyat, yakni APBD tidak dikorupsi. 

Ia harus menjaga dan mengamankan agar sumber daya ini dipakai sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya diri sendiri dan elit politik.