"Education bears the weight of all dreams. This seems especially true in democratic societies that reject in principle the importance of birth and blood for deciding fortunes, relying instead on education as the primary means and requirement for realizing individual and collective desires. Wealth, status, and power; beauty, truth, and goodness; liberty, humanity, and wisdom---all these and more are promised fulfillment through education."
________ Stephanie Almeida Nevin, in The Spirit of Education: Politics and Pedagogy in Plato, Rousseau,Dewey and Freire (2021)
Politik pendidikan adalah kajian tentang bagaimana kekuasaan dan kebijakan saling memengaruhi dalam dunia pendidikan. Ia mencakup segala proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang melibatkan aktor-aktor politik dengan berbagai kepentingan. Politik pendidikan penting karena pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Melalui politik yang tepat, pendidikan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesempatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, politik yang salah dapat melanggengkan ketidaksetaraan dan kemunduran. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang politik pendidikan sangat krusial bagi kemajuan dan transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik.
Definisi
Secara etimologis, istilah "politik" berasal dari bahasa Yunani "polis" yang berarti negara kota. Dalam konteks yang lebih luas, politik merujuk pada proses memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Sementara itu, "pendidikan" adalah proses sistematis untuk mengembangkan potensi manusia melalui pembelajaran. Ketika kedua istilah ini digabungkan, "politik pendidikan" mengacu pada interaksi antara kekuasaan dan pendidikan, yaitu bagaimana kekuasaan mempengaruhi tujuan, metode, dan hasil dari sistem pendidikan. Politik pendidikan tidak hanya terbatas pada kebijakan pemerintah, tetapi juga mencakup dinamika kekuasaan di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah hingga lembaga pendidikan tinggi, serta interaksi antara aktor-aktor seperti siswa/mahasiswa, guru/dosen, administrator, politisi, dan kelompok kepentingan lainnya.
Lebih lanjut, politik pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu mengkaji secara mendalam relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Fokus utama dari kajian ini adalah kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan, serta arah dan sasaran dari perangkat tersebut. Dengan kata lain, politik pendidikan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: Siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan tujuan pendidikan? Bagaimana kekuasaan tersebut didistribusikan dan digunakan? Apa implikasi dari distribusi kekuasaan tersebut terhadap akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan? Politik pendidikan juga menelaah bagaimana ideologi, nilai-nilai, dan kepentingan yang berbeda bersaing dan berinteraksi dalam arena pendidikan, serta bagaimana interaksi tersebut menghasilkan kebijakan dan praktik pendidikan yang beragam.
Politik pendidikan juga dapat dipahami sebagai suatu metode untuk mempengaruhi pihak lain dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, politik tidak selalu berarti tindakan yang bersifat negatif atau manipulatif, tetapi juga dapat mencakup upaya untuk membangun konsensus, melakukan negosiasi, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Politik pendidikan melibatkan berbagai strategi dan taktik, seperti lobi, advokasi, kampanye, dan mobilisasi dukungan publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik pendidikan mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat, serta untuk memperjuangkan hak atas pendidikan yang berkualitas bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Dengan demikian, politik pendidikan adalah arena yang dinamis dan kompleks dengan berbagai aktor dan kepentingan bertemu dan berinteraksi untuk membentuk wajah pendidikan.
Urgensi Politik Pendidikan
Urgensi politik pendidikan terletak pada perannya yang sentral dalam membentuk arah dan tujuan pendidikan suatu bangsa. Pendidikan bukanlah ruang hampa yang bebas dari kepentingan politik. Sebaliknya, pendidikan adalah arena persinggungan berbagai pihak, nilai-nilai, dan kepentingan yang saling bertemu dan bersaing untuk memperebutkan pengaruh. Kebijakan pendidikan, kurikulum, alokasi anggaran, dan bahkan metode pengajaran tidak pernah lepas dari konteks politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang politik pendidikan menjadi krusial bagi siapa pun yang peduli dengan mutu dan arah pendidikan, baik itu para pengajar, siswa, orang tua, maupun masyarakat luas. Dengan memahami politik pendidikan, kita dapat mengidentifikasi aktor-aktor yang berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan, mengenali mereka, dan bagaimana mereka menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan mereka.
Lebih lanjut, urgensi politik pendidikan juga terkait erat dengan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Politik pendidikan dapat menjadi instrumen untuk memperjuangkan hak atas pendidikan yang sti bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Melalui politik pendidikan yang inklusif dan partisipatif, kita dapat memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, politik pendidikan juga dapat menjadi alat untuk melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakmerataan dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan yang tidak adil dapat menyebabkan kelompok-kelompok tertentu terkucilkan dan tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan pendidikan, serta memperjuangkan perubahan yang lebih adil dan inklusif.
Politik pendidikan juga berperan dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan partisipatif. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Warga negara yang terdidik akan lebih mampu memahami isu-isu politik dan sosial yang kompleks, membuat pilihan yang rasional, dan berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang sehat. Dengan demikian, politik pendidikan tidak hanya mencetak individu-individu yang kompeten di pasar kerja, tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat.
Penutup
Sebagai penutup, dapat dinyatakan bahwa politik pendidikan adalah arena yang kompleks dan dinamis. Ia merupakan lokasi berbagai aktor dan kepentingan berinteraksi untuk membentuk wajah pendidikan. Memahami politik pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan mampu mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial, dan mempersiapkan generasi penerus yang kompeten dan berdaya saing.
