Sebagai seorang jendral bintang tiga, menantu dari presiden ke dua Republik Indonesia, pemimpin sebuah partai besar, sekaligus calon presiden, tampaknya mengejutkan apabila kita mendengar pengajuan kredit Prabowo ditolak oleh bank. Isu ini kemudian disebar luaskan, seolah -- olah ada campur tangan pemerintah dalam penolakan tersebut.
Mengingat Prabowo mengajukan kredit di salah satu bank BUMN, katanya. Padahal, kalau dicermati lebih dalam, adalah wajar jika kredit seseorang ditolak bank. Tidak peduli setenar apa orang tersebut, atau sekaya apa dirinya, bahkan bila yang bersangkutan tidak masuk daftar black list Bank Indonesia sekalipun.
Faktanya, pengajuan kredit dari karyawan UMR biasanya akan lebih mudah disetujui daripada selebritis papan atas dengan honor harian selangit. Hal ini dikarenakan, para selebritis tidak bisa dipastikan pendapatan finansialnya secara kuntinius. Sedangkan karyawan UMR sudah pasti akan mendapat sekian perbulan, dengan catatan tidak ada resiko PHK.
Begitu juga politisi, tidak bisa dipastikan darimana sumber perolehan penghasilannya, dan berapa banyak serta kontiniusitasnya. Hal ini membuat politisi dan selebriti menjadi beresiko jika mengajukan kredit ke bank. Sebab bank menjadi kesulitan dalam verifikasi penghasilan dan sumbernya dari mereka.
Kemudian, jumlah pengajuan kredit juga harus diteliti. Bisa jadi kredit ditolak bukan karena factor -- factor tersebut diatas, tapi sebab jumlah pengajuan yang terlalu besar atau bahkan tidak wajar. Jelas saja bank tidak dapat menyetujui permohonan kredit yang diatas ambang batas wajar meski dengan agunan sebanyak apapun sekalipun. Bank pasti memproyeksikan harga agunan tersebut dimasa depan, dengan resiko -- resiko finansial juga social -- politik yang terjadi bila kemungkinan ada kredit macet.
Bukan hanya Prabowo saja yang bisa mendapatkan kesulitan dalam pengajuan kredit ke bank. Bahkan PNS dan TNI juga Polisi sekalipun, yang penghasilannya sudah pasti masih butuh verifikasi lebih jauh. Sebab ketiga profesi itu ada kemungkinan pindah tugas ke wilayah lain, yang dimana bank tidak akan ambil resiko untuk memberi kredit terlebih dalam jumlah yang tidak sedikit.
Artinya, bank punya pertimbangan khusus dalam menerima atau menolak pinjaman seseorang. Bukan hanya factor terkenal, banyak uang atau berpengaruh. Banyak factor lain yang menjadi sebab kredit bisa ditolak atau diterima.
Saya tidak yakin kalau bank benar -- benar mempersulit pengajuan kredit. Toh akan memberi keuntungan juga kepada pihak dibitur tersebut. Masalahnya bukan hanya pada kredibilitas tapi juga pada eligibilitas calon kreditur yang menjadi acuan bank dalam memberi pinjaman.
Terlebih jika dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan kampanye, yang masih ada resiko menang - kalah didalamnya. Pertanyaannya, kalau menang pemilu; dari mana sumber dana tersebut akan dikembalikan. Kalau kalah; Bagaimana dana itu bisa dikembalikan.
