Pilkada Padang Pariaman telah usai. Hasilnya pun Bupati dan Wakil Bupati Suhatri Bur dan Rahmang yang terpilih telah dilantik dan telah pula melakukan kerjanya sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat daerah itu.
Jumat (9/4/2021) KPU setempat menggelar Rapat Kerja dan pemaparan hasil riset yang dilakukan sebuah lembaga independen.
Rapat Kerja dilakukan di Hall IKK Parik Malintang, melibatkan pemerintah daerah, 12 partai politik, OKP, Ormas dan insan pers, serta Bawaslu. "Ini mungkin pertemuan terakhir, karena sepanjang tahun ini tak ada kegiatan KPU yang berhubungan dengan kepemiluan," kata Ketua KPU Padang Pariaman Zulnaidi.
Menurut Zulnaidi, kegiatan KPU yang berhubungan dengan Pemilu dan Pilkada akan dimulai tahun depan. Sebab, agenda Pemilu 2024 yang akan dilakukan serentak semua.
"Rapat kerja yang disertai pemaparan hasil riset, adalah sebuah hal mutlak, untuk perbaikan pelaksanaan Pemilu di masa-masa mendatang," katanya.
"Hasil riset ini adalah langkah strategis untuk melakukan perbaikan di masa mendatang. Apalagi, persoalan DPT yang tak pernah tuntas selama ini, sudah ada acuan yang dilakukan pihak terkait melalui riset di lapangan," ujar Zulnaidi.
Zulnaidi ingin, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, dan jadi kajian KPU sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan hajatan persta demokrasi di Padang Pariaman. Semua stakeholders memiliki peran masing-masing.
Dr. Eka Widia Putra bersama timnya yang melakukan riset terhadap partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun lalu itu memaparkan banyaknya ragam pemilih yang ada di daerah ini.
"Intinya, pendidikan politik harus dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya pada momen Pemilu atau Pilkada saja," kata dia.
Banyaknya masyarakat yang ber-KTP Padang Pariaman tak bisa melakukan hak pilihnya, lantaran tinggal di luar daerah. "Ini tentu jadi kajian yang harus dipecahkan, agar tidak menjadi batu sandungan di kemudian hari," katanya.
"Belum lagi temuan masyarakat yang tinggal di daerah tempat Pilkada itu sendiri yang tak mau ambil pusing. Artinya, menganggap Pemilu hal yang tak penting. Tentu ini kuncinya pada pentingnya pendidikan politik," ujarnya.
