Data Salah untuk Presiden

Saya yakin, Presiden Jokowi tak merasa dipermalukan ketika salah mengutip data jumlah uang simpanan daerah Magelang di bank. Saya yakin pula Presiden Jokowi tak merasa dipermalukan ketika Menteri Keiangan Sri Mulyani melengkapi penjelasan presiden terkait dana APBD yang parkir di bank, tak semuanya berdampak langsung pada pertumbuhan dan jalannya ekonomi daerah.

Demikian pula daerah yang disebut presiden masih memarkir uang APBD bertrilun rupiah di bank itu juga tak merasa dipermalukan. Bukankah Menkeu Sri Mulyani sudah menegaskan bahwa tidak ada niat mempermalukan daerah dengan penyebutan nama daerah yang masih memarkir uang APBD  bertrilun rupiah di bank daerah itu?

Keyakinan saya ini didasari pemikiran sederhana: bangaa Indonesia itu kan bangsa pemaaf, toleran, sangat sadar atas keterbatasan manusia. Nah, salah satu keterbatasan itu adalah sifat lupa, khilaf, terburu-buru, dan lain-lain. Atas dasar itulah, dalam persoalan salah data uang triliunan yang parkir di bank daerah itu, tidak menimbulkan masalah serius, tak ada yang dipermalukan. Itu manusiawi.

Yang saya tidak yakin adalah, apakah data salah yang diterima presiden itu tidak berpengaruh apa-apa. Dalam kasus dana triliunan yang tersimpan di bank daerah, memang dengan cepat "diluruskan" atau disanggah. Dengan demikian, paling akan muncul kata maaf atau telepon-teleponan sebagai biasa adat istiadat orang Timur.

Namun, apakah data salah untuk presisen akan selalu bernasib sama seperti itu? Inilah masalahnya; bisa disebut serius bisa pula tidak, tergantung sudut pandang dan kepentingan orang yang menilainya. Namun, untuk urusan negara dan kenegaraan jelas data untuk presiden adalah persoalan yang serius. Sebuah kesalahan data, bisa memperlihatkan mata rantai informasi yang ceroboh, gegabah, atau bahkan rentan intervensi pihak luar.

Sebelum kasus salah data uang triluanan di bank daerah itu, Presiden Jokowi pernah menyatakan "kekesalannya" soal data yang tak valid di republik ini. Kevalidan data akan menentukan kevalidan kebijakan dan program pemerintah. Data yang tak valid akan membuat kebijakan dan program pemerintah menjadi "aneh" atau malah menguntungkan kelompok tertentu.

Contoh pertama, data tentang luasan sawah, ladang, dan areal tanam lain, waduk, irigasi, hingga tanaman produktif, akan sangat penting dalam penentuan kebijakan dan program pemerintah. Ini terkait erat dengan banyak kebijakan, termasuk impor dan ekspor, puouk dan subsidi pertanian. Data yang salah akan melahirkan kebijakab memble dan merugikan keuangan negara dan petani. Ribut-ribut soal impor beras, gula, bawang merah, garam, hanyalah contoh kecil saja. 

Contoh kedua, data tentang sapi baik indukan, anakan, dan sapi siap potong; data tentang ayam dengan variannya; data tentang kerbau; data tentang kambing dan keluarganya. Data ini terbukti sangat seksi bagi pengusaha dan siapa sja yang berurusan dengannya. Harga daging sapi yang masih mahal itu, tak lepas dari penyodoran data ke pemerintah dan langkah kebijakan dan.program turunannya setelah data tersebut masuk. Data yang tak valid akan melahirkan kondisi seperti sekarang ini. Saling klaim padahal jelas-jelas ada kartel bermain di situ.

Contoh ketiga, data tentang perikanan laut, baik cold storage, pengolah ikan, jumlah kapal asing, kapal domestik, tangkapan kapal asing, tangkapan nelayan domestik  jumlah produksi, dan seteusnya. Masalah yang sempat mengemuka antara Wapres Yusuf Kalla (atau stafnya) dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti juga terkait data perikanan. Ini adalah contoh kecil, bagaimana pentignya sinkronisasi data dan pentingnya tak adanya pembelokan data sehinggga kebijakan moratorium penangkapan ikan oleh kapal ikan asing tetap bisa berjalan. Intervensi data bengkok  bisa membuat kebijakab ini dibengkokkan pula.

Contoh keempat, data tentang seseorang yang punya peluang menduduki jabatan di pemerintahan, misalnya pembantu presiden atau stafnya atau yang lain. Data ini menjadi sangat penting karena menyangkut keputusan presiden mengangkat pembantu dan orang dekatnya. Bayangkan saja (mudah-mudahan jangan sampai terjadi) jika data yang diterima.presiden tidak valid; orang yang terindikasi terlibat mafia narkoba misalnya, disebut bersih kinclong-kinclong. Akibatnya jelas akan sangat fatal (sekali lagi jangan sampai terjadi),  jika orang yang terkait mafia narkoba itu masuk orang dekat presiden tentu akan sangat berbahaya bagi negeri ini. Karena itu, data tentang orang per orang yang akan diserahkan ke presiden harus valid.

Empat contoh itu, bisa disambung dengan contoh lain yang mungkin cukup panjan. Ini hanya menegaskan betapa pentingnya data yang.valid untuk presiden. Data salah untuk presosen tentu tak bisa ditoleransi jika negeri ini ingin berjalan dengan baik. Karena sebuah data di tangan presiden akan menentukan perjalanan negeri ini ke depan.