Kalau sudah seperti itu, jelas even pilkada Jakarta ini bisa berubah dari pemilihan gubernur idaman jadi pemilihan gubernur yang tidak idaman. Kalau ada yang memaksakan kehendak dengan cara intimidasi agar calon gubernur jagoannya menang pilkada, berarti calon itu sah-sah saja diberi predikat calon gubernur preman. Warga Jakarta tentu tidak akan pilih gubernurnya preman.
Namun aksi "premanisme" dalam pilkada Jakarta ini akan sulit terlaksana karena sudah ada jaminan keamanan dari Polti dan TNI. Jadi warga Jakarta bisa tetap tenang, riang gembira, dan dengan suka cita mencoblos gambar calon gubernur dan wakil gubernur idamannya, di TPS besok.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan para kapolda di Jawa dan Sumatra untuk mengeluarkan maklumat larangan pengerahan massa menjelang hari pencoblosan pilkada Jakarta. Itu sebagai tindak lanjut atas maklumat yang telah dikeluarkan Polda Mero Jaya. Dengan begitu, mereka yang masih nekat tentu harus berhadap dengan petugas, yang akan memantau dan memeriksa warga yang menuju ibu kota. [1]
Sementara Polda Metro Jaya dalam maklumatnya bersama KPU dan Bawaslu DKI Jakarta, menyatakan tiga hal pokok yaitu: Pertama, dilarang memobilisasi massa yang dapat mengintimidasi masyarakat. Dikhawatirkan aksi tersebut dapat membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta kurang kondusif.
Kedua, tak perlu lagi ada massa yang ditempatkan khusus di setiap tempat pemungutan suara sebagai pengawas. Bawaslu telah mengerahkan pasukannya untuk mengawal setiap TPS.
Ketiga, Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kagiatan tersebut, maka polisi, TNI, dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali. Dan bila sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.
Jika sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka Polri berhak memproses hukum dan akan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.[2]
Jadi, yang masih ngotot ingin berwisata Al Maidah dengan mendatangi TPS pada hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 19 April besok, sebaiknya buang saja keinginan itu. Jika tidak, mereka dipastikan akan dihadapi dengan tegas oleh Polri dam TNI yang telah mengambil sikap tegas melarang kegiatan yang berpotensi mengintimidasi warga Jakarta yang akan memilih di TPS itu.
Apa pun alasannya, kegiatan yang dibungkus dengan kata wisata dan nama surat dalam Al Quran yaitu Al Maidah itu, jelas terlalu mengada-ngada jika diniatkan sebagai kelanjutan aksi "bela agama" . Pilkada DKI Jakarta adalah pesta demokrasinya warga Jakarta. Sudah seharusnya warga luar Jakarta menghargai hak warga Jakarta itu, untuk menentukan pilihannya tanpa campur tangan warga dari luar.
Ya, orang mau pilih gubernur idaman kok akan dipaksa-paksa, diintimidasi dengan massa besar. Lha ini pilkada apa pilkoplo. Pilkada itu kan pesta demokrasi yang menggembirakan bukan menakutkan. Kalau pilkoplo memang buat orang koplo alias teler, tak tahu arah tujuan, galau tidak karuan, takut jagoannya kalah, takut gak balik modal karena sudah habis ratusan miliar, dan takut lainnya. Termasuk, takut tak laku lagi karena tak bisa jadi kutu loncat kalau kalah pilihan.
