Sepekan terakhir ini, obrolan kita baik daring maupun luring, baik sosmed maupun media massa digegerkan dengan rencana ditariknya gas elpiji dari peredaran dan diganti dengan kompor listrik. Apakah anda termasuk yang setuju?.
Dan seperti yang sudah -- sudah, biasanya berawal dari isu yang dilemparkan pemeritah ke publik lalu diviralkan ole para Buzzer di medsos, maka jadilah menjadi opini publik dan kontroversi. Semakin ramai dibicarakan publik, maka dianggap sukses misimya.
Selanjutnya pemerintah akan menyampaikan penjelasan mengapa "Rakyat" harus mendukung konversi Kompor Gas Elpiji ke Kompor Listrik?. Lagi-lagi alasan yang akan dimunculkan adalah " karena pasokan gas kita terbatas, harga gas yang dikonsumsi masyarakat itu bukan harga nomal, itu harga subsidi.
Negara menanggung beban subsisdi Gas elpiji untuk rakyat terlalu tinggi,  ini tidak sehat bagi APBN, dan bla-bla lainnya. Muak rasanya mendengar alasan yang disampaikan pemerintah  sama bahkan sejak era SBY dan dilanjut Era Jokowi. Setiap ada kenaikan harga Sembako, BBM dan esok atau lusa LPG pasti karena Negara sudah tidak sanggup lagi memberikan subsidi.
Pertanyaan mendasarnya adalah Pemerintah dan DPR yang digaji rakyat dengan gaji tinggi bukankan tugas utamanya adalah bekerja agar kami "rakyat" yang menggajimu ini bisa sejahtera? Bukan malah dibalik : kami rakyat yang kamu buat " Sengsara" dengan kenaikan BBM yang belum 1 bulan kami rasakan "kesengsaraannya", akankah bulan Oktober ini, kami juga akan dibuat lebih sengsara dengan kebijakan ugal-ugalan pemerintah mengganti kompor elpiji dengan kompor listrik?. Semoga ini hanya berita hoax dan dibatalkan saja.
Beberapa alasan yang sesungguhnya mengapa Pemerintah "Maksa" konversi kompor LPG Â ke kompor listrik adalah :
Pertama karena kebijakan Pemerintah Jokowi saat periode pertama duet Jusuf Kalla membangun pembangkit listri jutaan megawatt dan itu adalah hutang luar negeri, pada tahun keenam sejak itu dibangun dan memproduksi listrik, karena plan awal itu akan dibeli perusahaan.
Namun karena pandemi Covid 19  selama 2 tahun lebih, banyak perusahaan  gulung tikar, sehingga pembangkit  listrik yang menghasilkan daya listrik jutaan mega watt stoknya melimpah, maka listrik PLN surplus banyak. Tapi hutang ke pihak asing sudah harus dibayar.
Kedua karena saat membangun Pembangkit Listrik sudah ada perjanjian antara Pemerintah dengan Investor bahwa hasil dari produksinya akan dibeli pemerintah. dan awalnya pemerintah optimis karena banyak swasta yang kan bangun perusahaan  di Indonesia, Karena pandemi Covid 19 yang panjang banyak usaha tutup sehingga semuanya meleset. Setelah pembangkit jadi dan produksi, ternyata hasil listrik dari pembangkit baru taklaku. Pemerintah ditagih, cara jual yang mudah ya lagi-lagi ke rakyat. Konversi LPG ke kompor listrik ini cara jitu.
Ketiga, Lagi-lagi karena otak curang dan culas dari Pemerintah , dan hanya melihat "rakyat" ini hanya sapi perahan, yang mengkasilkan susu segar menyehatkan bagi peternak dan para investor, maka supaya tidak disita pusat pembangkit listrik yag dibangun, dengan terpaksa rakyat akan kembali menanggung biayanya terkait konversi gas ke kompor listrik.
