Kedaulatan Rakyat vs Kedaulatan Parpol

Kedaulat Rakyat Vs Kedaulat Parpol di Pilpres 2024

 

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jika membaca teksnya jelas bahwa kedaulatan di NKRI ini ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Namun hari ini kita merasakan bahwa kedaulatan itu bukan lagi di tangan rakyat namun di tangan Partai Politik (baca Parpol).

Perhatikan saja ungkapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, yang sering mengatakan bahwa Pak Jokowi itu Presiden jabatannya. Namun dalam kepartaian di PDIP beliau petugas partai. Kita tentu faham apa maknanya, orang nomor 1 di NKRI yang kita banggakan  ternyata adalah petugas PDIP. 

Boleh saja jabatan Pak Jokowi tertinggi sebagai Presiden dalam bernegara, namun dalam PDIP tidak beda dengan petugas PDIP yang lain misalnya yang ditugaskan sebagai Scurity atau bagian sekretaris dan sejenisnya.

Saya ulas masalah ini, karena jujur  saja, sebagai anak bangsa rasanya tidak tega dengan Presiden Jokowi yang dalam beberapa video yang beredar di kantor PDIP tampak begitu manut dan tak berdaya saat menghadap Ketum PDIP Megawati. 

Tampak sekali bahwa kekuasaan Presiden Jokowi  tak berdaya di hadapan pimpinan Partai berlambang Banteng moncong putih ini. Relasinya seperti kuli dengan majikan, maaf jika analogi kurang sesuai, ini mungkin hanya perasaan hati saya yang subjektif bukan mewakili perasaan mayoritas rakyat Indonesia.

Bulsit dengan semua perasaan yang campur aduk dalam praktek politik di NKRI, dalam praktek berbangsa dan bernegara, namun menjelang Pilpres 2024 yang masih 2 tahun menjelang, rasanya rakyat Indonesia tak dapat berharap banyak dari Proses Pemilu yang akan terjadi. Lha Pemulu saja belum, mengapa berpikiran psimistis? 

Memang demikian adanya, perhatikan saja bagaimana Pedenya Para Ketua umum Parpol hari ini, mereka merasa paling jumawa dan yakinnya untuk mencalonkan dirinya sebagai Presiden, atau mencalonkan anak kandungnya sebagai Presiden.

Melihat gejala alam, dan kuatnya penggiringan opini oleh "buzzer" terhadap bangunan narasi demokrasi prosedural, di Pilpres 2024 kita akan kesulitan mendapatkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden di luar Parpol besar. Karena UU Pemilu sudah dirancang (rekayasa) oleh DPR yang notabene tentu saja akan membuat dan menetapkan aturan Pilpres yang menguntungkan parpol besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan beberapa Parpol Islam lainnya.