Luhut Binsar Pandjaitan adalah maestro di percaturan politik Indonesia kontemporer. Dia sosok yang lihai merekatkan anasir-anasir, aktor dan kepentingan politik aktual. Jokowi menganggap sosok berlatar tentara, pengusaha hingga ‘akademisi’ ini mampu mengoordinasikan perencanaan, penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman.
Jika di kemaritiman ada Luhut (sebelumnya telah ada dua kali penggantian Menko), ada Susi Pudjiastuti di Kelautan (dan Perikanan).
Apa beda kemaritiman dan kelautan?
ecara sederhana, kemaritiman berkaitan dimensi dan fungsi laut sebagai wahana wisata, kebudayaan, eksplorasi energi dan sumberdaya mineral, hingga perhubungan. Kalau kelautan, berkaitan dengan aspek ruang laut, eksosistem hayati serta eksploitasinya, pada ikan dan segala kandungan hayati lainnya.
Nah, pada dua sosok yang disebutkan di atas, yang menjadi nakhoda di dua Kementerian ini kita bisa berkaca tentang dinamika perencanaan, kebijakan dan seperti apa Poros Maritim kontemporer itu diejawantahkan. Setidaknya pada ragam jejak dan bagaimana sikap dan pernyataan mereka.
***
“Upaya Indonesia memerangi illegal fishing di tingkat global sudah selayaknya terintegrasi pada suatu sistem sehingga tidak hanya berlaku pada kepemimpinan politik tertentu saja,” sebut Susi Pudjiastuti.
Pernyataan tersebut menggelegar, terdengar heroik, di depan rapat senat terbuka penganugerahan doktor honoris causa di Kampus Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, 3 November tahun lalu. Susi mengingatkan pentingnya reformasi sistem pengelolaan kelautan dan perikanan nasional. Sebuah sistem di naung rezim pengelolaan yang langgeng sedang diimpikan oleh salah satu Menteri kesayangan Jokowi tersebut.
Susi menegaskan komitmennya untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negara sebelum bicara pemanfaatan berkelanjutan dan agenda kesejahteraan.
Dia mencangkokkan ketiga hal tersebut sebagai platform sekaligus muara dari kebijakan-kebijakannyaa. Ekspektasi yang sangat progressif di tengah situasi Indonesia yang serba tergantung pada lembaga-lembaga keuangan Internasional, serba tanggung pada penegakan hukum dan serba keder pada dominasi asing.
Fakta impor garam, ikan, beras, bawang hingga sapi adalah bukti ketidakberdayaan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan logistik domestik.
