Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhitung sejak Juni 2020 sebanyak 57 instansi pusat sudah mengajukan usulan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Penyetaraan ini sebagai implementasi Permen PANRB nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
Salah satu instansi pusat yang sudah melaksanakan pelantikan secara bertahap adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Pada hari selasa (29/12/2020) sebanyak 211 orang pejabat struktural dan pejabat fungsional hasil impasing di BPS Provinsi Jawa Barat melaksanakan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi, perubahan nomenklatur dan Jabatan fungsional hasil Impasing secara virtual.
Pasca pelantikan ini di lembaga BPS tingkat provinsi dan kabupaten/kota hanya menyisakan Kepala BPS dan Kabag/Kasubag Umum. Sedangkan Kepala Bidang dan Kepala Seksi baik di provinsi dan kabupaten/kota menjadi jabatan fungsional ahli madya dan ahli muda.
Beberapa kementrian dan lembaga di akhir tahun 2020 juga sudah mulai melakukan pelantikan sejenis. Sebut saja Kementrian PUPR dan Kemenag sudah melakukan hal yang sama. Selanjutkan menyusul di tingkat pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota akan terkena imbas implementasi Permen PANRB ini. Â
Penyetaraan ini merupakan salah satu upaya guna mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, serta mempercepat pengambilan keputusan dengan membangun pola pikir yang lebih fungsional.
Penyederhanaan birokrasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang dan pembangunan sumberdaya manusia dalam menghadapi tantangan global yang ada saat ini.
Selain itu penyetaraan ini bisa menjadi instrumen untuk menjamin kesinambungan pembangunan karir dan kesejahteraan yang lebih baik bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan.
Proses ini sejalan dengan Roadmap Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai kunci utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 menuju birokrasi berkelas dunia dengan mewujudkan SMART ASN di Tahun 2024.
Adapun SMART ASN yang diharapkan memiliki profil yakni memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality (keramahan), memiliki jejaring (networking) dan intrepreneurship.
Berintegritas artinya mereka yang mampu berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
Nasionalisme merupakan kesadaran bahwa tiap-tiap warga negara merupakan bagian dari suatu bangsa Indonesia yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya yang menjadi dasar bagi terbentuknya semangat kebangsaan Indonesia.
Profesionalime terwujud dalam sikap tanggungjawab atas profesinya. Memiliki kesabaran dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Berdedikasi terhadap setiap tugas yang diembannya. Selalu mengutamakan kualitas dalam pekerjaannya. Memiliki itikad baik dalam bekerja.
Berwawasan global merupakan suatu proses yang dirancang untuk mempersiapkan kemampuan dasar intelektual guna memasuki kehidupan yang lebih luas dan bersifat kompetitif untuk memenangkan persaingan di era globalisasi.
ASN juga dituntut menguasai bahasa asing, informasi dan teknologi (IT) agar tidak gagap teknologi di zaman era digitalisasi 4.0 serta mampu mengikuti perubahan zaman agar lebih maju.
Hospitality merupakan keramahtamahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kunsumen merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Hospitality terkait erat dengan Quality Service terhadap pelayanan konsumen/pengguna jasa.
Networking adalah memelihara dan membangun jaringan dalam waktu jangka panjang dan saling menguntungkan satu sama lain. Networking mampu membuka peluang-peluang baru, kenaikan jenjang karir, sharing ide, saling memberi manfaat dan personal branding,
Entrepreneurship adalah kemampuan untuk berinovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai. Serta kemampuan menghadapi tantangan ke depan dengan cara melihat peluang dari berbagai resiko dan ketidakpastian demi mencapai tujuan dan pertumbuhan.
Untuk mewujudkan SMART ASN ini, berdasarkan undang-undang nomor 5/2014, Peraturan Pemerintah nomor 11/ 2017 dan Peraturan Pemerintah nomor 49/2018 pemerintah telah menyusun strategi pengembangan SMART ASN yang dikenal Human Capital Management Strategy. Strategi dimaksud meliputi Strategi 6P, Strategi Organisasi dan Strategi Kultur.
Strategi 6P mencakup Perencanaan, Pengadaan, Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja, Promosi dan Rotasi serta Peningkatan kesejahteraan. Strategi Organisasi mencakup efektivitas dan efisiensi proses bisnis; Penguatan jabatan fungsional dan Rightsizing struktural. Juga strategi Kultur yaitu Penegakan kode etik dan kode perilaku; Keteladanan dan Inspirasi serta Kultur digital dan inovasi.
Era peralihan jabatan struktural menuju jabatan fungsional menjadi tantangan baru bagi ASN agar bisa bekerja lebih efektif dan produktif. Karena setiap Jabatan Fungsional telah memiliki Uraian Tugas yang jelas dengan angka kredit yang nilainya sudah ditentukan. Juga membuka ruang mendapatkan apresasi atas inovasi yang dilakukan.
Semoga dengan upaya ini mampu menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional. Sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.***
