Pemerintahan

Teori Modernisasi di Indonesia

9 Oktober 2018   19:49 Diperbarui: 9 Oktober 2018   20:10 686 0 0

Setelah perang dunia II, lahirlah teori modernisasi atau dengan kata lain yaitu disebut dengan teori pembangunan yang terjadi di dunia ke tiga. Pada mulanya teori ini muncul ialah sebagai upaya Amerika untuk memenangkan perang ideologi melawan sosialisme yang sedang popular pada waktu itu. Bersama dengan lahirnya negara baru di Asia, Amerika latin dan Afrika.

Menurut Widjojo Nitisastro, modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Soerjono Soekanto mengartikan modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning.

Wilbert Moore juga mendefinisikan modernisasi sebagai transformasi total masyarakat tradisional atau pra-modern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai kemajuan dunia barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil.

Teori modernisasi kemudian menjalar ke berbagai negara, seperti contohnya Indonesia. Negara akan keindahan alamnya dan berbagai banyak suku, ras, serta agama. Teori modernisasi di Indonesia baru bisa di rasakan setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada waktu itu presiden Soekarno menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan justru menjadi awal mula kehidupan Indonesia yang sesungguhnya.

Salah satu hal paling mendasar yang perlu diperjuangkan pasca kemerdekaan adalah kesejahteraan ekonomi rakyat. Selama lebih dari 300 tahun, rakyat Indonesia hidup di bawah kekuasaan jajahan bangsa lain, yang berarti rakyat Indonesia yang sesungguhnya tidak pernah merasakan kesejahteraan lantaran sumber daya mereka dieksploitasi penjajah, dan hasilnya pun kemudian yang menikmati adalah bangsa penjajah.

Pasca kemerdekaan, Indonesia mendapat kebebasan dan sekaligus tantangan baru untuk dengan mandiri melakukan pembangunan dan menyejahterakan rakyatnya.

Pada masa orde lama, Presiden Soekarno nampak amat berusaha mewujudkan idealisme-idealismenya terkait dengan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Presiden Soekarno dengan idealisme-idealismenya, ingin agar Indonesia kemudian dapat bersanding sejajar dengan negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Pada 1965 terjadi pemberontakan PKI, dan pada 1967 Soeharto resmi menjadi presiden oleh pemilu MPRS menggantikan Presiden Soekarno. Pada saat yang sama masa orde baru resmi dimulai. Rezim orde baru dimulai saat Indonesia mengalami krisis perekonomian yang dahsyat. Presiden Soeharto kemudian berusaha mengembalikan citra Indonesia di mata dunia internasional.

Presiden Soeharto beserta dengan kabinetnya bekerja cukup keras memperjuangkan pembangunan dengan orientasi ke luar dengan berusaha memperoleh dukungan dari berbagai pemerintah kapitalis asing dan masyarakat bisnis internasional (Mochtar 1989).

Pada masa-masa awal pemerintahan orde baru, kebijaksanaan luar negeri ekonomi Indonesia diarahkan untuk meraih dukungan para kreditornya, khususnya negara-negara Barat dan Jepang. Hal ini dikarenakan pada waktu itu hutang Indonesia telah menumpuk banyak, dan simpati negara-negara internasional sangat minim oleh karena strategi "Berdikari" Indonesia.

Pada Februari 1967, Indonesia resmi kembali menjadi anggota IMF, dan dengan masuknya Indonesia kembali ke IMF sesungguhnya menjadi awal yang baik untuk Indonesia memulihkan citranya di mata dunia internasional.

Pada 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Indonesia setelah lebih kurang 32 tahun memerintah Indonesia. Orientasi pembangunan Indonesia pasca reformasi nampak dari program-program pembangunan pemerintah yang berdasar pada asas demokrasi.

Sedangkan orientasi pembangunan Indonesia pasca reformasi yang keluar nampak dari meningkatnya intensitas kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dan semakin gencarnya Indonesia tergabung dalam kerjasama internasional. Setelah selama lebih kurang 32 tahun pada masa pemerintahan Soeharto Indonesia lebih cenderung bersistem otoriter, setelah reformasi pembangunan Indonesia berdasar pada asas demokrasi dimana kesejahteraan rakyat menjadi fokus dan perhatian pemerintah.