Mohon tunggu...
da.styawan
da.styawan Mohon Tunggu... Lainnya - Statistisi Pertama

Statistisi Pertama BPS Kabupaten Kebumen

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Pembangunan Manusia Indonesia: Capaian dan Tantangan

28 April 2019   10:06 Diperbarui: 28 April 2019   13:30 4133
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Arah pembangunan manusia di tingkat provinsi sejalan dengan perkembangan pembangunan manusia di tingkat nasional. Secara umum, pembangunan manusia di level provinsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, seluruh provinsi mengalami peningkatan pembangunan manusia. Meskipun demikian, peningkatan pembangunan manusia bervariasi antar provinsi. 

Pada tahun 2018, IPM tertinggi pada tingkat provinsi masih diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 80,47 sedangkan capaian terendah ditempati oleh Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,06. Provinsi DKI Jakarta sudah menjadi provinsi dengan IPM tertinggi sejak IPM dihitung oleh BPS pada tahun 1996. 

Sebagai ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, bisnis, dan lain-lain. Hal ini mendukung Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian pembangunan manusia. Sarana dan prasarana Provinsi DKI Jakarta cukup lengkap dan memadai. Akses untuk mendapatkan pendidikan maupun kesehatan pun sangat mudah. Selain itu, sebagai provinsi dengan banyak pusat kegiatan, secara tidak langsung menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai lumbung sumber daya manusia dengan pendidikan tinggi. 

Provinsi Papua justru relatif mengalami banyak kesulitan, seperti sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang kurang lengkap dan juga akses untuk mencapai pendidikan dan kesehatan yang sulit. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi geografis Papua yang sangat sulit juga berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, pembangunan infrastruktur yang massif dilakukan di bumi papua selama empat setengah tahun terakhir oleh pemerintahan Jokowi - JK telah berhasil mengubah wajah pembangunan manusia di papua. Pada periode 2015 -2018, kualitas hidup manusia di Papua meningkat secara siginifikan. Hal ini tercermin dari peningkatan IPM Provinsi Papua dari 57,25 di tahun 2015 menjadi  60,06 di tahun 2018. Bahkan selama periode 2017 - 2018, Provinsi Papua tercatat sebagai provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia tercepat di Indonesia, yakni sebesar 1,64 persen. Pada periode tersebut, IPM Provinsi Papua tumbuh dari 59,09 menjadi 60,06. Capaian IPM Provinsi Papua pada tahun 2018 ini sekaligus mengubah status pembangunan manusia Provinsi Papua, dari level rendah menjadi sedang. 

Perubahan status pembangunan manusia juga terjadi pada tujuh provinsi lain. Ketujuh provinsi ini berhasil mengubah status pembangunan manusia dari level sedang ke tinggi. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, sejak tahun 2018, tidak ada satupun provinsi di Indonesia yang memiliki status pembangunan manusia level rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Indonesia semakin baik dan merata. 

Pertumbuhan IPM yang relatif cepat selama periode 2017-2018 juga dirasakan oleh dua provinsi lain, yaitu Sulawesi Barat sebesar 1,24 persen (dari 64,30 menjadi 65,10)  dan Papua Barat sebesar 1,19 persen (dari 62,99 menjadi 63,74). Berdasarkan komponen pembentuk IPM, kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Papua didorong oleh dimensi pendidikan, di Papua Barat didorong oleh dimensi standar hidup layak, sementara di Sulawesi Barat lebih dikarenakan perbaikan dimensi pendidikan dan standar hidup layak.

Tantangan pembangunan manusia

Peningkatan pembangunan manusia baik di tingkat nasional maupun provinsi merupakan suatu capaian yang perlu disyukuri dan diapresiasi. Capaian ini tidak hanya menunjukkan semakin baiknya kualitas hidup masyarakat Indonesia, tetapi juga semakin meratanya pembangunan di Indonesia.

Pemerataan inilah yang masih akan menjadi tantangan pembangunan manusia di Indonesia di masa yang akan datang. Perluasan cakupan berbagai program perlindungan sosial merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut. Berbagai program perlindungan sosial, seperti Program keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Bantuan Pangan Non Tunai bukan hanya ditingkatkan dari sisi nilainya, tetapi juga harus diperluas jangkauannya.

Perluasan program perlindungan sosial tentu membutuhkan sinergitas berbagai pihak. Sinergitas inilah yang tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan mendatang. Sinergitas bukan hanya memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan kesamaan kemauan politik (political will) antar elit/pimpinan politik di negeri ini. Political Will kerap menjadi batu sandungan dalam menjalankan program pembangunan di Indonesia. Setiap elit politik cenderung bersandar pada political interests masing-masing.

Egoisme kelompok seperti ini sudah saatnya dikesampingkan. Kebisingan politik selama hampir lima tahun terakhir ini hanya membuahkan kegaduhan. Ruang-ruang publik penuh dengan cacian, hinaan, dan prasangka yang tak berkesudahan. Sekarang, saatnya mengakhiri segala bentuk kebisingan, kegaduhan, dan pertikaian. Saatnya berjabat tangan. Bergandeng tangan, agar negeri ini mampu memproduksi karya-karya hebat untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan kualitas hidup manusia. Kecuali jika memang negeri ini hanya ingin menjadi negeri pemroduksi kebisingan, kegaduhan, dan kebohongan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun