Belum lama ini saya membaca sebuah artikel yang ditulis Less is More dalam Post Rubric ini terkait Kurikulum 2013, di antaranya ia menulis seperti ini:
..... mata pelajaran TIK tidak dihilangkan (Maksudnya: tidak dihilangkan dalam Kurikulum 2013, red.) melainkan diintegrasikan dengan semua mata pelajaran adalah bahwa pembelajaran semua mata pelajaran selain dengan tatap muka guru-murid juga (lebih banyak) dilakukan dengan interaksi melalui media internet. Dimana guru TIK lah yang akan mengambil peran sangat besar. Dengan kata lain jika sebelumnya TIK hanya sebatas membuka, mengetik,dan pembelajaran browsing maka yang diinginkan oleh kurikulum 2013 adalah kemampuan tersebut langsung diaplikasikan untuk kegiatan belajar mengajar.
Sulitkah metode tersebut ? Tentu ini membutuhkan modal namun bukankah pada saat ini bisa dikatakan bahwa sudah tidak sedikit para siswa yang memiliki notebook, laptop, atau komputer sendiri ? Bahkan bisa jadi gadget yang dimiliki oleh para murid sudah lebih modern daripada yang dimiliki oleh para guru. Hanya saja harus kita akui bahwa sampai saat ini, itu semua masih digunakan hanya sebatas untuk pertemanan dalam facebook atau twitter, download video, dan googling, belum difungsikan sebagai media belajar.
Nah, untuk menunjang pembelajaran bukankah sebenarnya semua bisa misalkan setiap siswa membuat blog sebagai sarana mem-publish karya-karyanya sekaligus sebagai portofolio siswa,atau siswa dan guru bersama-sama berada di edmodo atau media lainnya untuk melakukan interaksi pembelajaran dengan guru sebagai admin? ....
Demikian ia mengatakan dalam sebagian tulisannya. Dalam hal ini saya ingin mengatakan, bahwa yang tengah dibicarakan adalah guru mata pelajaran (SMP), bukan guru kelas (SD). Jadi, ketika sebuah mata pelajaran diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya bagi SD, gurunya tetap guru kelas itu juga. Namun bagaimana jika yang diintegrasikan itu mata pelajaran TIK yang diampu oleh seorang guru mata pelajaran TIK -- sekali lagi, bukan guru kelas -- ? ... Bukankah dengan demikian justru perannya diambil alih oleh guru mata pelajaran lain dan bukan justru menjadi lebih besar sebagaimana yang dikatakan penulis, malah justru dengan demikian itu guru TIK otomatis akan menjadi kehilangan perannya? ... Di mana posisi dan kewajiban sebagai guru TIK yang semestinya menjalankan sejumlah beban jam mengajar, dan bagaimana pula hak-haknya sebagai guru TIK terutama Guru TIK non-PNS yang sudah tersertifikasi? ...
Ok, barangkali itu sebuah argumen yang terlalu subyektif bagi saya, tapi hal ini bukan berarti tidak patut dipertimbangkan, mengingat guru TIK SMP se-Indonesia tengah akan ditentukan nasibnya dalam Kurikulum 2013 yang tak kunjung memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan termasuk pertanyaan yang saya sampaikan di atas.
Hal lain yang paling menggelitik saya adalah bahwa penulis juga mengatakan “bukankah pada saat ini bisa dikatakan bahwa sudah tidak sedikit para siswa yang memiliki notebook, laptop, atau komputer sendiri ?” … Siswa yang mana, di mana, yang tidak sedikit itu berapa jumlahnya, berapa persen dari seluruh siswa SMP seluruh Indonesia? ... Untuk sekolah-sekolah di kota-kota besar mungkin ya, apalagi di sekolah-sekolah favorit misalnya yang nota bene peserta didiknya berasal dari mayoritas golongan ekonomi atas. Tapi tidak untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah, khususnya daerah pedesaan. Total SMP di seluruh Indonesia sebanyak 36.547 SMP (Data ini saya peroleh dari Dirjen Pendasmen Kemendikbudnas pada kesempatan Pelatihan Pendataan Pendidikan Tingkat SMP di Grand Compention Hotel Pasundan Bandung: 10-12 Desember 2012), di mana sebagian besarnya berada di daerah pedesaan yang mayoritas peserta didiknya berasal dari kalangan menengah ke bawah yang mana hampir 99% mereka tidak memiliki Notebook, PC, dan teknologi IT lain sejenisnya. Jadi, akankah efektif konsep pembelajaran TIK yang terintegrasi tersebut dalam kondisi demikian? … Jika jawabannya ya, itu artinya kita semua tengah bermimpi di siang bolong.
Saya berharap pemerintah tidak terlalu tergesa-gesa, seolah-olah ngotot ingin memaksakan diberlakukannya kurikulum 2013 dalam waktu dekat ini. Betapa tidak, uji publik-nya pun tidak benar-benar sepenuhnya dibuka ke publik, terbatas hanya dikalangan akademisi saja. Mengganti sebuah kurikulum membutuhkan sebuah proses dan waktu yang cukup, tidak semudah membalikkan kedua belah telapak tangan. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan kesiapan para PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum di daerah. Kalo boleh saya jujur, kita sebenarnya sudah memiliki KTSP yang kurang bagaimana bagusnya, yang jika perlu disempurnakan, bukan diganti. Sehebat apapun konsep kurikulumnya, jika SDM pelaksana kurikulum tersebut tidak benar-benar dipersiapkan secara profesional, maka apa bila benar-benar kurikulum itu diberlakukan, apa bedanya dengan kondisi pendidikan kita saat ini? … Wallahu a’lam! …
