Ekonomi, Politik dan Keamanan itu Tritunggal. Berkait berkelindan. Â Yang satu menyebabkan yang lain. Yang lain mengakibatkan yang satu. Asbabun nuzul atau asbab an nuzul. Situasi demikian terjadi pula di negeri kita.
Pada masa awal kemerdekaan ekonomi kita hancur.  Terjadi inflasi dan resesi. Bahan konsumsi mahal dan sulit didapat. Rakyat sengsara. Itu semua terjadi akibat  masalah Politik dan Keamanan.
Politik kita belum stabil. Ketika sistim politik presidensial, Presiden dan wakilnya selain harus menyusun kabinet juga harus menata kelengkapan negara. Struktur dan bezeting lembaga negara tentu tidak sama dengan yang ditinggalkan pemerintah kolonial.
Setelah sistim berganti menjadi parlementer lebih lebih. Muncul kepentingan puluhan partai politik yang harus didengar dan diakomodir. Akibatnya pemerintahan menjadi tidak solid. Kabinet jatuh bangun. Ada kabinet yang hanya berusia beberapa bulan saja. Keamananpun demikian. Belanda numpang sekutu masuk dan melancarkan agresi militer.
Peperanganpun terjadi di sana sini. Ibu kotapun harus hijrah ke Yogyakarta.
Kondisi keamanan diperparah dengan munculnya gerakan sparatisme DI/TII yang dipimpin Kartosoewirjo. Selain dilawan dengan senjata, kondisi keamanan dicoba diselesaikan melalui cara diplomatik. Ada perjanjian Linggarjati, Renvile dan Room van Rooyen. Semua tak membuahkan hasil. Â Belanda tetap bercokol.
Lalu PBB turun tangan menjadi mediator. Lahirlah Konferensi Meja Bundar. Adu argumen dan saling gugat itu berlangsung di Denhag Belanda memakan waktu sekitar 4 bulan mulai 23 Agustus sampai 4 Nopember 1949.
Keputusan yang merupakan kesepakatan bersama tak sepenuhnya dilaksanakan. Kedua belah pihak kembali mengingkari pasal pasal tertulis dan ditanda tangani bersama.
Intinya keputusan KMB itu :
 Belanda siap menyerahkan kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949. Kecuali Irian Barat  yang akan dibicarakan kembali setahun kemudian.
Republik Indonesia akan berubah menjadi negara serikat (RIS).
