Gerakan Masyarakat Sipil Malang Corruption Watch untuk Terciptanya Budaya Anti-Korupsi

Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK) adalah kelompok warga Malang Raya 

yang fokusnya melakukan pengawalan dan advokasi isu-isu strategis dalam pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan cara pendampingan kasus, hearing serta forum tanggung gugat dengan para stakeholder. 

4. Sekolah Anti Korupsi

Malang Corruption Watch memprakarsai berdirinya sekolah anti korupsi sebagai sebuah pendekatan model pendidikan anti-korupsi yang pertama di Indonesia. Sekolah ini merupakan wadah belajar untuk pemuda-pemudi serta mahasiswa untuk mendapat pendidikan anti-korupsi. Sekolah anti-korupsi ini berdiri sejak tahun 2008. Pendidikan dengan model seperti ini menjadi salah satu pilihan metode gerakan yang dianggap paling mujarab untuk menghidupkan gerakan anti-korupsi terutama dikalangan pemuda-pemudi.

 Terdapat 2 bentuk Sekolah Anti Korupsi yaitu Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Terpusat dan Sakti On Campus dengan dua pendekatan berbeda. SAKTI terpusat sebagai pencetak relawan kader di Malang Corruption Watch. sementara pada pendidikan SAKTI ON Campus merupakan bentuk kerjasama dengan organisasi mahasiswa di dalam kampus guna membangun pelatihan yang diharapkan berkelanjutan. 

Proses rekrutmen dilakukan dengan ketentuan yaitu 1) Merupakan mahasiswa aktif di Malang; 2) Mengisi formulir pendaftaran; 3) Membuat motivation letter lebih dari 800 kata; 4) Membuat essai  (Pandemi, oligarki dan korupsi, korupsi sektor layanan publik, dan tema penegak hukum dan fenomena korupsi). Proses pendidikan berlangsung ringan dan non-formal menggunakan sistem kaderisasi berjenjang.  Hingga akhir tahun 2021, program Sekolah Anti Korupsi telah mencetak 14 angkatan. 

5. Sekolah Anggaran Publik. 

Sekolah anggaran publik ada sebagai upaya penguatan Malang Corruption Watch sebagai masyarakat sipil dalam mengontrol pemerintahan.  Tema yang diangkatnya adalah "Sinau Uang Rakyat (SuaRakjat)". Sasarannya adalah masyarakat yang memiliki kepedulian dan kemauan belajar anggaran publik untuk mendorong perubahan sosial. Program ini tercipta akibat kenyataan bahwa pemerintah atau negara dalam melaksanakan kewajibannya seperti memberikan pelayanan publik,  dirasa tidak begitu bergairah seperti ketika menagih pajak. Untuk itu diadakan program ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dari siapa, oleh siapa dan untuk siapa pajak rakyat. 

6. Kampanye Gerakan Anti Korupsi

Kampanye yang dilakukan oleh lembaga ini dilakukan dengan berbagai media dan cara. Cara-caranya melalui penyebaran pamflet, brosur anti-korupsi, pemutaran film anti korupsi, film Kepahlawanan, film sejarah dan film dokumentar di rumah-rumah warga di daerah Malang Raya serta mengajak rekan rekan yang telah kenyang didunia perfilm-an. Selain itu juga melalui pameran kartun anti-korupsi yang digelar di balai kota Malang Malang Corruption Watch juga melakukan kampanye melalui media sosial.

 Kampanye dilakukan dengan berbagai konten yang dianggap relevan untuk disebarkan. Konten video pendek durasi 60 menit, infografis hasil analisis kebijakan, kasus, dan beberapa data lainnya yang penting untuk dipublikasikan atau disampaikan pada publik. Selain media sosial, Adapun website MCW digunakan sebagai pusat informasi tentang hasil analisa dan kajian anti korupsi.