Gerakan Masyarakat Sipil Malang Corruption Watch untuk Terciptanya Budaya Anti-Korupsi

Terutama ketika memperjuangkan hak-hak mereka dan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan publik. Tidak hanya itu, rakyat juga diharapkan akan berani melakukan tanggung gugat kepada pemegang kekuasaan. Pendidikan publik oleh Malang Corruption Watch dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 

1. Membuat forum warga. Terdapat 14 forum warga pada tahun 2017 yang terus dilakukan pendampingan untuk penguatan pengetahuan. Forum warga tersebar di wilayah Malang Raya yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Batu. Salah satu contoh forum di wilayah kabupaten Malang adalah forum petani selorejo. Forum ini beranggotakan kelompok tani sumber rejeki di Desa Selorejo Dau. 

Pendidikan diberikan seminggu sekali setiap jumat sore. Biasanya bertempat di rumah sekretariat forum ini yaitu Bapak Sugeng. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kehendak warga sembari diberi tahu juga tentang hak-hak dan kewajiban politik sebagai warga. Di luar kegiatan pendidikan tiap minggu, biasanya kelompok tani ini mengunjungi kantor Malang Corruption Watch menggunakan 2 mobil dan beberapa sepeda motor. Biasanya mereka makan bersama di sebuah gubuk komunal tepat di pinggir sungai metro dan persawahan warga joyosuko.

Ternyata pendidikan yang diberikan oleh Malang Corruption Watch telah berhasil. Suatu ketika ada kartini Selorejo yaitu ibu Srianah ditahan oleh Kepala Desa Selorejo. Ternyata penahanan itu terkait dengan tuntutan para kartini selorejo yang telah dirampas haknya atas bantuan sosial yang utuh. Dan ketika ibu Srianah ingin mengurus dokumen untuk pernikahan anaknya, lalu ia mendapat pengancaman dari kepala desa dan Sekertarisnya tidak akan diberikan dokumen yang ibu Srianah butuhkan sebelum mencabut tuntutan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. 

Sontak seluruh warga anggota kelompok tani menghubungi anggota Malang Corruption Watch dan bersama-sama mereka mendatangi rumah kepala desa tempat ditahannya ibu Srianah. Ketika sedang terjadi perdebatan antara kepala desa dengan anggota kelompok tani dan anggota Malang Corruption Watch ibu Srianah bersikukuh tidak akan menandatangani surat pernyataan pencabutan tuntutan sembari berbicara "aku menuntut itu karena hak ku diambil, itu uang masyarakat, uang yang dikumpulkan dari pajaknya warga, bukan uang sampean, pak!". 

2. Program pendidikan "Sekolah Rakyat"

Sekolah rakyat dijadikan wadah untuk meningkatkan kemampuan kapasitas dan keterampilan dalam melakukan advokasi. Tujuan dari pendidikan model ini adalah guna menyiapkan aktor-aktor yang berasal dari warga yang siap dan  kompeten agar nantinya dapat melakukan pengorganisasian dan advokasi di wilayahnya  masing-masing. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap bulan. Materi yang diberikan kepada warga mengenai filosofis gerakan sosial dan HAM. 

Pada tahun 2018 telah terbit buku panduan fasilitas sekolah rakyat untuk dijadikan bahan panduan bagi fasilitator dalam memberikan pendidikan publik. Sejak 2 kali pertemuan dalam sekolah rakyat, ternyata telah mampu memantik gerakan warga untuk memperjuangkan hak-haknya. penanaman HAM dan cara berpikir kritis warga tentang keberadaan negara telah mampu diimplementasikan dalam menghadapi problem sosial di sekitar. 

3. Membuat Kelompok Warga (FMPP Dan FMPK)

1. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan FMPP).  FMPP merupakan kelompok warga Malang Raya yang fokusnya melakukan pendampingan kasus pelayanan pendidikan dengan melakukan monitoring dan advokasi kebijakan pelayanan pendidikan di wilayah Malang Raya. Kelompok ini aktif melakukan kegiatan diskusi dan kajian rutin terkait pelayanan pendidikan.  Selain itu FMPP juga aktif dalam mendorong perubahan kebijakan melalui hearing dengan para stakeholder terkait (Dinas pendidikan, dewan pendidikan, 

DPRD, dll). 

1.