Mohon tunggu...
Muhammad Zulfadli Tahir
Muhammad Zulfadli Tahir Mohon Tunggu... -

Dosen Fak. Ilmu Sosial UNM Makassar.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Pembuktian Kartel dengan Leniency Program

3 September 2019   12:24 Diperbarui: 7 September 2019   19:25 0 1 0 Mohon Tunggu...
Pembuktian Kartel dengan Leniency Program
Dokumen pribadi

Pekan lalu, tepatnya pada Rabu, 28 Agustus 2019, saya menempuh ujian Promosi untuk memeroleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rasa syukur untuk karunia dan hidayah Allah, SWT, karena di tengah kehadiran dukungan keluarga dan rekan-rekan, saya dapat mempertahankan disertasi yang berjudul Leniency Program untuk Pembuktian Kartel dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha, atas bantahan- bantahan Majelis Tim  Penguji, termasuk Penguji Eksternal, Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH, Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya.

****

Praktik kartel beroperasi untuk mencapai keuntungan yang lebih besar dan dengan sedikit usaha, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dan ekonomi secara umum.

Praktik kartel yang beroperasi di hampir semua sektor strategis menyebabkan inefisiensi ekonomi nasional. Kartel telah menghilangkan prinsip persaingan sehat, menutup kesempatan pelaku usaha yang mengedepankan etika bisnis. Praktik kartel merupakan kejahatan ekonomi luar biasa yang merusak perekonomian negara. Di beberapa negara, kartel dipandang sebagai suatu tindak pidana, bahkan diklasifikasikan extra ordinary crime

Selama ini pembuktian kartel dalam sistem hukum persaingan Indonesia masih berdasarkan pada bukti tidak langsung (indirect evidence) berupa bukti petunjuk analis ekonomi (struktural perilaku) dan komunikasi. Namun, di Indonesia sendiri aturan mengenai indirect evidence ini masih belum jelas, sehingga seringkali hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa tahap keberatan dan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan bersalah dari KPPU.

Sulitnya pembuktian perjanjian kartel, terutama di Indonesia diyakini karena para pelaku usaha berada dalam pasar oligopoli dan berkolusi secara rahasia. Merujuk jumlah perkara kartel yang telah diputus oleh KPPU, dapat dikatakan tidak signifikan selama rentang waktu 18 tahun sejak KPPU berdiri.

Karakteristik kartel yang paling kuat adalah sifat kerahasiaan perjanjiannya, sehingga KPPU sebagai otoritas persaingan usaha, sangat kesulitan dalam membuktikan. Kartel dalam UU. No. 5 tahun 1999 dirumuskan dengan metode rule of reason, harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam tentang alasan-alasan mengapa para pelaku usaha melakukan kartel.

Judul disertasi, dokumen pribadi.
Judul disertasi, dokumen pribadi.
Leniency Program          

Sehubungan dengan kesulitan mengungkap praktik kartel, otoritas persaingan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa telah menerapkan leniency program dalam yurisdiksi masing-masing untuk mendeteksi dan mengungkap perkara kartel, dan juga bertujuan untuk mendapatkan informasi awal mengenai terbentuknya kartel.

Leniency program adalah kekebalan hukum atau keringanan hukum yang dapat diterima oleh perorangan, karyawan perusahaan, maupun perusahaan yang pertama memberikan informasi terkait dengan praktik kartel.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2