Humaniora

Memindahkan Ibu Kota Hanya untuk Mengurai Kemacetan

17 April 2018   14:31 Diperbarui: 17 April 2018   15:13 105 0 0
Memindahkan Ibu Kota Hanya untuk Mengurai Kemacetan
macet-2-5ad5ac77cbe52346c2322415.jpg

Kemacetan di Jakarta bukan lagi hal yang patut diheran-herankan oleh pemerintah maupun penduduk Indonesia. Berbagai macam usaha dan cara sudah dilakukan untuk mengurai kemacetan di ibu kota ini, termasuk membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta dengan menerapkan kebijakan ganjil genap pada pintu tol masuk Jakarta di Bekasi, Jagorawi, Tangerang, dan Cibubur.

Walaupun demikian, dilansir dari CNNIndonesia, Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Dharmaningtyas menilai solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengurai kemaceran di Jakarta ini belum efektif. Mengapa?

Walupun diberlakukan kebijakan ganjil genap pada pukul 06.00-09.00 WIB, orang-orang luar Jakarta akan tetap datang ke Jakarta di luar jam tersebut. Maka dari itu, kebijkan pemerintah ini dinilai kurang efektif untuk mengurangi kemacetan di ibu kota.

Begitu juga dengan rencana pemerintah untuk menerapkan jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) untuk kendaraan pribadi yang berada di luar Jakarta. Kebijakan ini juga dinilai tidak efektif, karena orang luar Jakarta dapat menggunakan transportasi umum untuk ke Jakarta.

Lantas, cara apa yang paling efektif untuk mengurai kemacetan di Jakarta ini?

Menurut Dharmaningtyas, memindahkan ibu kota adalah solusi terbaik untuk mengurangi kemacetan di Jakarta karena akan banyak kementerian yang pindah bersama stafnya, dan kantor-kantor pemerintahan lain akan pindah ke luar Jakarta. Itulah yang menjadi solusi agar Jakarta bebas dari kemacetan.

Karena dengan kebijakan ganjil genap hanya akan mengubah rutinitas warga luar Jakarta untuk datang ke Jakarta. Misal, waktu pemberlakuan ganjil genap dimuali pada pukul 06.00-09.00 WIB. Dengan kebijakan ini, orang luar Jakarta akan datang lebih pagi atau ebih siang untuk meghindari kebijakan ini.

Belum lagi untuk warga luar Jakarta yang memiliki kendaraan lebih dari satu dan mempunyai nomor plat ganjil dan genap. Tentu, kebijakan ini tidak berlaku baginya.

Transportasi yang semakin memadai juga menambah orang luar Jakarta untuk beraktivitas di Jakarta (seperti bekerja, sekolah, dan lainnya). Tapi, menurut survei BPTJ pada Maret dan April 2018 hanya 0,27 persen masyarakat yang beralih ke angkutan umum, 44,18 persen memilih untuk berangkat lebih pagi untuk menghindari kebijakan ganjil genap.

Sementara itu, 69 persen masyarakat akan beralih ke angkutan umum jika memiliki fasilitas WiFi, Full AC, bangku yang bisa dibaringkan, dan sabuk pengaman.

Namun, menurut pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, diperlukan adanya tambahan transportasi umum di kawasan perumahan agar warga di perumahan tidak perlu khawatir dengan kebijakan terhadap kendaraan pribadi karena adanya transportasi yang lewat di depan rumah.

Meski demikian, jika baru saat ini transportasi akan ditambah jumlahnya malah menjadikan Jakarta sebagai lautan kendaraan. Karena sudah terlanjur banyak warga yang terbiasa datang ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan pribadi.

Mungkin transportasi umum bisa ditambah diiringi dengan kebijakan pajak untuk kendaraan pribadi yang dinaikkan, ditambah jalan berbayar, serta pemerintah juga harus terus menekan jumlah konsumsi kendaraan pribadi tiap-tiap warganya agar kemacetan Jakarta dapat berkurang.

Atau malah memang benar kata Dharmaningtyas, memindahkan ibu kota adalah solusi yang terbaik. Bagaimana menurut kompasianer?