Berpijak pada aspirasi rakyat, Demokrat merumuskan 14 Prioritas untuk rakyat. Salah satu poin pentingnya ada pada Prioritas 2: Tingkatkan Pelayanan dan Lanjutkan Program BPJS dengan mengutamakan golongan masyarakat kurang mampu. Program aksi ini untuk menjawab keresahan rakyat terkait layanan kesehatan yang terjangkau, responsif dan bertanggung jawab.
Kayaknya kita sudah sama-sama paham kalau pengelolaan BPJS hari ini jauh menurun dibanding era SBY. Soalnya klasik, gara-gara defisit anggaran. Akibatnya BPJS terpaksa menurunkan kualitas layanan. Bahkan BPJS mau menarik tambahan dari peserta BPJS di luar premi bulanan.
Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan mimpi BPJS yang dirancang dan diresmikan SBY. Pada penghujung pemerintahan SBY, BPJS terbukti jadi dewa penolong bagi jutaan pasien rumah sakit. Layanan BPJS sukses melayani masyarakat paling bawah. Ini keberhasilan jaminan kesehatan terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Karena itu pembenahan BPJS menjadi penting. Masalah defisit BPJS mesti cepat diatasi. Kalau dibiarkan berlarut-larut, bisa-bisa rakyat makin rugi. Masyarakat pada level sedikit di atas garis kemiskinan bisa tergelincir ke jurang kemiskinan jika ada anggota keluarganya yang jatuh sakit.
Ini soal serius lho. Baca saja data BPS 2018 yang mencatat kalau jumlah penduduk rentan miskin secara absolut sampai 53,3 juta jiwa atau 20,19 persen dari total penduduk. Nah, tidak seperti penduduk miskin, penduduk rentan miskin ini tidak dapat subsidi kesehatan dari pemerintah. Artinya, kalau ada iuran tambahan untuk BPJS, kalangan ini pasti yang bakal paling merasakan. Makanya wajar kalau Demokrat ngotot mau membenahi pengelolaan BPJS. Bagaimanapun yang namanya kesehatan adalah bagian penting bagi masyarakat.
Kalaupun ada yang bilang mau memprioritaskan pembangunan infrastuktur, atau taruh kata pembangunan ekonomi, ketimbang pembangunan kesehatan, maka ini adalah pikiran sesat. Bagaimana suatu negara mau maju kalau rakyatnya sakit-sakitan?
Ingat, intervensi pemerintah untuk memperbaiki kesehatan merupakan intrumen kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Soalnya, perbaikan kesehatan pasti akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan mendorong daya kerja masyarakat. Muaranya, kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi meningkat.
Makanya orang sudah mengibaratkan pembangunan kesehatan sebagai investasi negara untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Sehingga, pembangunan ekonomi harus linier dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Keduanya harus seimbang supaya bisa mencapai tujuan yang kita cita-citakan yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, siapa pun yang sedang memerintah, wajib hukumnya memberikan perhatian besar terhadap kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
Inilah falsafah Partai Demokrat dalam memperjuangkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Inilah salah satu prioritas yang akan diperjuangkan Demokrat. Jika Anda setuju, maka jangan ragu-ragu lagi. Pada 17 April 2019 nanti datanglah ke TPS, dan coblos partai no 14, Partai Demokrat.
