Lagu "Hadapi Saja"yang dibawakan dalam konser Dewa 19 di bumi Malaysia itu terasa menyayat batin. Bukan cuma karena liriknya yang begitu dalam, tapi karena lagu itu dimainkan sebagai Tribute untuk Ahmad Dhani. Lebih-lebih Al dan Dul, putera musisi kenamaan tanah air itu, menangis sambil menyanyikan lagu ciptakan sang Ayah.
Kasus Ahmad Dhani ini memang membuat kita terenyuh. Dia memang terbilang kalangan oposisi. Bisa jadi ia salah. Tapi, sebesar apa salahnya hingga dirinya harus meringkuk dalam penjara? Yang kedua, mengapa hanya Ahmad Dani? Mengapa hanya Rocky Gerung, Buni Yani dan lainnya yang nyata-nyata berada di luar kekuasaan?
Bagaimana dengan Victor Laiskosdat, Ade Armando, Abu Janda, Jack Boyd Lapian, bocah yang katanya mau membunuh Jokowi? Bagaimana kabar pengusutan kasus mereka? Kenapa penegakkan hukum tebang pilih. Hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas?
Hal ini tidak bisa dibiarkan. Hal ini harus dicegah agar tidak jadi makin parah. Ahmad Dhani harus jadi korban terakhir. Al dan Dul harus jadi anak bangsa terakhir yang orang tuanya pendapat perlakukan hukum yang tidak adil.
Demokrat sadar akan semakin tidak "beres"-nya zaman sekarang. Karena itu, Demokrat mencetuskan Prioritas 12 dalam 14 Prioritas Demokrat untuk rakyat. Isinya : Berikan PERLINDUNGAN HUKUM kepada rakyat secara ADIL & jamin KEBEBASAN BERBICARA termasuk Kemerdekaan Pers.
Jika Demokrat dipercaya untuk menduduki kursi legislatif dan eksekutif, insya Allah prioritas ini akan diperjuangkan secara serius. Demokrat akan berjuang untuk memastikan tidak ada lagi warga negara Indonesia yang dizalimi akibat perbedaan pandangan politiknya. Bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan berbicara, dan bila ada kesalahan maka mereka harus dihukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
Kita butuh Demokrat ada di legislatif dan eksekutif untuk mengingatkan pada pemerintah mendatang kalau menegakan hukum yang berkeadilan itu bukan berarti dengan mencampuri proses yang tengah berjalan. Seorang Presiden harus mampu menentukan langkah tanpa dinilai sebagai mengintervensi hukum. Jangan sedikit-sedikit berkilah dengan 'biar saja itu proses berjalan" atau "tidak mau intervensi".
Ini bukan cara yang patut dilakukan seorang pemimpin tertinggi di negara kita.
Saya pribadi membaca ada problematik besar dalam pemerintah hari ini. Carut marut penegakan hukum di negeri kita disebabkan Presiden tidak tahu, tidak mampu dan tidak mau membereskan persoalan besar ini. Kombinasi ketiganya dipandang sebagai strategi ampuh untuk mempertahankan kekuasaan. Karena itu yang keluar dari mulut pemerintah hanya dalih, dalih dan dalih. Sementara itu sektor hukum semakin amburadul!
Saya tidak ingin membandingkan secara langsung di era SBY yang didukung penuh oleh Demokrat. Tapi pada era SBY kita sama-sama menyaksikan kalau kasus semacam Ahmad Dhani tidak pernah jadi persoalan besar. Bisa dicegah, atau diselesaikan secara kekeluargaan. Jika pun dihukum, maka tak pernah ada istilah pandang bulu. Intinya setiap warga negara punya kebebasan untuk bicara, dan pemerintah menjamin penuh hal itu.
Ingat kasus cicak vs buaya? Ketika polisi dan KPK berhadapan. SBY segera membentuk tim pencari fakta atau tim 8. Kedua kalinya juga SBY segera membentuk tim dan meredakan situasi. Kalau sekarang ini saya lihat malah ada kesan kekacaubalauan ini sengaja diperlihara.
