Terenyuh saya membaca pernyataan Menkeu Sri Mulyani di media massa. Ia menyebut banyak orang Indonesia yang bermental gratisan. Apa lagi masalahnya kalau bukan pemerintah sedang kekurangan fresh money  gara-gara ambisi proyek-proyek mercusuar Jokowi. Sampai-sampai Sri Mulyani mengklaim sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan amat membebani APBN, padahal akan diterima rakyat secara gratisan.
Padahal tiga sektor ini adalah jalan untuk mencapai tiga tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu : 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia; 2) mencerdaskan kehidupan bangsa; 3) memajukan kesejahteraan umum. Sebagai penyelenggara negara, amat tidak layak pemerintah berkeluh-kesah terkait hal ini. Apalagi sampai-sampai membawa mental gratisan seolah-olah pemerintah adalah pedagang beras yang berpikir untung dan rugi.
Kita tahu Jokowi telah menekan Inpres 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Melalui inpres ini Jokowi berharap aparat negara akan jadi pelopor untuk menggerakkan revolusi mental, dimulai dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L). Sebagai pelopor gerakan revolusi mental, pemerintah lewat K/L harus melakukan tiga hal utama yaitu; bersinergi, membangun manajemen isu, dan terakhir penguatan kapasitas aparat negara.
Dan kita paham pernyatan Sri Mulyani terkait rakyat yang bermental gratisan itu jelas bertentangan dengan tiga hal utama ini. Pertama, alih-alih membangun sinergi dan kolaborasi, Sri Mulyani malah menghujat rakyat. Kedua, alih-alih membangun manajemen isu yang ciamik dan memotivasi, Sri Mulyani malah melontarkan isu yang menuai kehebohan publik. Isu negatif pula. Ketiga, alih-alih bekerja lebih cerdas dan kreatif dalam mencari pendapatan negara, Sri Mulyani malah melemparkan kegagalannya dengan menyalahkan rakyat.
Tetapi bukan hanya Sri Mulyani yang bermasalah dengan penerapan revolusi mental. Menteri-menteri lainnya juga begitu. Ambil contoh UU Pemilu tempo hari, Yandri Susanto (FPAN) menyebut ini adalah usulan dari pemerintah, yang artinya Kemendagri. Atau perihal siapa "hantu" yang perdana berinisiatif mengusulkan revisi UU KPK? Fadli Zon tegas-tegas menyebut bahwa inisiatif ini lahir dari pemerintah, yang artinya dari Kemenhukham. Jadi, siapa yang bohong sebenarnya? Bukankah kebohongan publik jelas bertabrakan dengan revolusi mental?
Ada juga perilaku omong-tarik omongan ala Menpora Imam Nahrawi bahwa dana Pramuka dibekukan sementara sampai status ke-HTI-an Adyaksa Dault jelas. Juga Mendagri Tjahjo Kumolo yang menyebut rektor perguruan tinggi akan dipilih oleh Presiden. Belakangan, dua pernyataan ini ditarik. Â Bukankan ini blunder dari pejabat? Membuat pernyataan yang menuai polemik publik di saat basis pernyataannya tidak duduk? Apakah ini juga sesuai dengan semangat revolusi mental?
Herannya, sampai sekarang tanggapan Menteri Puan Maharani terhadap kasus-kasus ini. Entah karena Puan yang ketinggalan berita, atau jangan-jangan Puan pun membenarkan pikiran dan tindakan para menteri itu? Ada pula opsi ketiga: ikhwal ini sama sekali tidak terbayang di benak Puan.
Silakan buka situs Revolusi Mental. Pada kolom aksi kita akan menemukan tiga aksi yang ditawarkan: Bersih Indonesiaku, Indonesia Ramah Pejalan Kaki, dan Indonesia Bisa Antre.
Barangkali Menkeu, Menpora, Mendagri dan Menhukham sudah melewati tahap mencintai kebersihan, hobi berjalan kaki dan sudah terbiasa antre. Jadi dipikirnya, ngomongsembarang sehingga menyakiti hati rakyat sama sekali tidak melanggar Gerakan Revolusi Mental. Gawat!
