Pilkada di Depan Mata, Bijak Memilih

2018 merupakan tahun yang panas di Republik Indonesia karena tahun tersebut merupakan pesta demokrasi  bagi para peserta Pilkada serentak di 171 daerah. Yakni di 17 provinsi, 39 Kota, dan 115 kabupaten seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang diterima oleh  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 154 ASN ikut ambil bagian dalam Pilkada 2018. Jabatan yang diincar pun beragam, mulai gubernur, wakil gubernur, walikota, wakil walikota, bupati serta wakil bupati.

Hakikat dari proses pilkada merupakan upaya mencari pemimpin, yaitu kepala daerah yang memiliki kemampuan membangun dan memajukan masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya daerah demi kesejahteraan bersama. Selain itu, Pemilukada merupakan ajang untuk melahirkan kepala daerah yang bersih dan berkualitas, serta memiliki visi dan agenda yang jelas untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di daerahnya. 

Seorang pemimpin dilihat bukan dari apa yang dikatakannya melainkan dari apa yang dilakukannya sebagai pemimpin. Pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang berbuat sesuai dengan apa yang dikatakannya. Itulah kepemimpinan yang sangat dibutuhkan. Pemimpin yang bukan hanya berani bicara atau hanya mengumbar janji-janji, padahal ia sendiri tak sanggup melakukannya tetapi pemimpin yang layak dipercaya dan pemimpin yang sudah teruji kredibilitasnya. Pemimpin yang berintegritas bukan saja dikenal akan kapasitasnya. 

Bukan juga hanya dikenal karena memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Sehingga dalam pemilukada serentak yang akan diadakan dalam waktu dekat ini masyarakat didorong untuk melihat pemimpin yang berintegritas dan betul-betul ingin membangun daerah untuk lebih maju kedepannya dan juga memilih pemimpin yang terbebas dari skandal apapun seperti tindak korupsi. Dimana diawal tahun 2018 ini  banyak kepala daerah yang di OTT KPK karena  terjerat skandal korupsi di daerahnya. 

Perilaku ini tentu bertentangan saat pertama kali mereka mencalonkan diri sebagai calon kandidat kepala daerah yang bebas akan korupsi. Oleh karena itu masyarakat diharapkan mampu memilih pemimpin yang berintegritas dan pro kepada rakyat serta memilih pemimpin yang betul-betul mau membangun daerah demi kesejahteraan rakyatnya.

Pemilukada tidak hanya tentang memilih pemimpin atau hanya menggunakan hak pilih kita sebagai masyarakat, tetapi lebih dari itu masyarakat bisa melakukan evaluasi serta memberikan penilaian yang obyektif kepada setiap calon pemimpin yang pada saatnya jika terpilih mampu membawa perubahan. 

Pilihlah di antara mereka bukan karena kesamaan suku, ras, agama, golongan, tetapi pilihlah mereka karena mereka punya integritas dan kemampuan untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada demi sebuah perubahan yang lebih baik. Pemimpin yang dipilih harus punya keberpihakan pada rakyat dan dipastikan tidak berpotensi menyalahgunakan kewenangan yang berujung mengkhianati rakyat. 

Kepala daerah yang mampu membawa perbaikan dalam jalannya pemerintahan, tentu menjadi harapan bersama. Kepala daerah yang jujur, amanah dan mampu membawa kemakmuran bagi rakyat yang dipimpinnya menjadi mimpi segenap rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan rangkaian proses dan tahapan pilkada yang berintegritas. Untuk mencapai sasaran itu ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu,  para calon kandidat kepala daerah, penyelenggara dan masyarakat pemilih yang merupakan subyek utama pemegang mandat dalam menentukan calon yang akan menang. 

Sehingga kesuksesan dalam pilkada serentak yang dalam waktu dekat ini  akan menjadi kunci yang menentukan apakah pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali mampu menjadi sarana tegaknya kedaulatan rakyat melalui demokrasi yang bersih dan adil  agar menghasilkan kepala daerah yang mampu mengantarkan perubahan positif pada wilayah dan rakyat yang dipimpinnya. Siapapun yang dipilih, haruslah orang yang memiliki integritas tinggi dan mampu membawa daerahnya menjadi lebih baik lagi. Sebab, selama beberapa tahun ke depan, sosok terpilih yang akan memimpin masing-masing daerah tersebut. 

Masyarakat  sendiri yang mengetahui, calon mana yang pantas memimpin mereka. Bukan calon yang hanya sekedar memberikan kenikmatan sesaat dan hanya umbar-umbar janji karena ada yang bilang janji adalah "utang" dan itu harus dibayar. Oleh karena itu masyarakat harus memperhatikan dengan seksama pasangan calon kandidat kepala daerah yang bebas korupsi. Dan berhati-hatilah kepada calon kandidat yang diawal kampenye melakukan "money politics" dalam pemilihan karena bisa jadi itu adalah indikator awal apakah calon tertentu dapat tersandung masalah hukum di kemudian hari atau tidak. 

Di sisi lain, perhatikanlah program-program yang diusung para calon saat kampanye, dan itu harus terus ditagih oleh masyrakat. Apalagi jika program tersebut menyentuh langsung dengan kesejahteraan rakyat. Sehingga masyarakat juga merasakan manfaatnya dari hasil pesta demokrasi tersebut dengan melahirkan pemimpin yang bersih dan integritas.(DWS)