Artinya, PNBN dan pajaknya bakal menguap begitu saja. Ketika kebijakan ini dibolehkan, bakal perusahaan yang mengajukan izin bak jamur di musim hujan. Baik dari Indonesia maupun dari negara lain seperti Thailand, China, Vietnam dan Filipina. Bahkan akan muncul modus konspirasi bisnis, seolah-olah pemilik kapal ikannya orang Indonesia, padahal tetap saja perusahaan asing.
Caranya, mencatut nama kompradornya di Indonesia. Pastinya tak ada yang berani mengganggunya jika kompradornya elit politik, dan oknum aparat pemerintah bermental pedagang. Bagaimana tindakan Presiden? Presiden mesti menghentikan kebijakan ini dan jangan membiarkan perampasan sumberdaya dan ruang kelautan kita (ocean grabbing) merajalela.
Prrsiden juga mesti menghentikan cikal bakal terbentuknya gurita bisnis baru berbasiskan sumberdaya kelautan. Pasalnya, ia akan meminggirkan nelayan skala kecil dan pembudidaya lobster dalam negeri serta memperparah deplesi sumberdaya lobster. Pemerintah mestinya memprioritaskan pemberantasan kejahatan perikanan lobter berupa penyelundupan (unrepoerted) dan penangkapan ilegal (illegal fishing).Â
Di samping itu pemerintah harus menggandeng perguruan tinggi, dan swasta/BUMN untuk mengembangkan riset dan pembenihan benih lobster di sentral-sentral perikanan lobster di Indonesia. Bila ini berhasil, mau ekspor tiap hari pun tak masalah. Kenapa justru kran ekspor yang dibuka lebar-lebar dengan alasan memiskinkan nelayan kecil dan mencegah penyelundupan?
Ada dugaan, dibalik semua ini mengandung muatan politik dan mobilisasi modal menuju kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Dalam kaca mata ekonomi politik, keterlibatan kaum koprador tak terbantahkan. Mungkinkan Presiden punya kemauan dan kepekaan politik untuk menghentikan bangkitnya kapitalisme komprador?
Tergantung Presiden sendiri. Mau membela kepentingan nelayan kecil dan pembudidaya lobster dalam negeri. Atau, membiarkan perampasan sumberdaya lobster tanpa kendali hingga memicu kehancuran stoknya di alam oleh kaum kapitalis komprador. Kita tunggu langkah kongkrit pemerintah selanjutnya.
Oleh: Muhamad Karim
Direktur Pusat Kajian Pembangunan kelautan dan Peradaban Maritim
Dosen Bioindustri Universitas Trilogi Jakarta
