Secercah Harapan di Balik Isu Pemindahan Ibu Kota Baru

"Ibukota merupakan pusat tempat tinggal manusia yang merupakan manifestasi dari perencanaan dan perancangan yang dipenuhi oleh berbagai unsur seperti bangunan, jalan, dan ruang terbuka hijau," John B. Jackson

Isu terkait dengan rencana pemindahan ibukota Indonesia oleh Presiden Joko Widodo memang banyak menuai pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bagaimana tidak, di satu sisi Jakarta sebagai ibukota negara ini selama berpuluh-puluh tahun bukan dibangun dalam waktu yang singkat untuk menjadi kota metropolitan seperti yang kita lihat saat ini. 

Namun, di satu sisi Jakarta sudah tidak mampu untuk menyediakan hunian yang layak, air bersih, bebas macet, bebas kerugian kebakaran hutan, bebas gempa dan bencana kepada penduduk ibukota ini sendiri. 

Lalu berbagai komentar muncul dengan isu apakah Indonesia melalui usulan Presiden Jokowi mampu untuk merealisasikan rencana ini, mengingat 2 presiden Indonesia terdahulu juga pernah mewacanakan hal yang sama dan tidak terwujudkan hingga saat ini.

Lalu apakah yang membuat publik resah dengan rencana pemindahan ibukota oleh Presiden Jokowi ini? Dilansir dari acara Citiestalk yang diadakan oleh Citieslab dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia di Jakarta, Rabu (31/7/2019) kemarin, "Pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran Rp 30,6 triliun untuk beberapa tahun, sehingga perlu keterlibatan swasta." 

Direktur Eksekutif Real Estate Indonesia (REI), Dhani Muttaqin mengatakan pemerintah harus memikirkan dengan cermat terkait pembiayaan itu. Menurutnya, struktur pembiayaan ibu kota baru akan sangat bergantung dari sektor swasta, baik melalui skema KPBU maupun investasi pihak swasta. 

Hal itu karena besarnya kebutuhan pembangunan IKN yang diproyeksikan mencapai Rp 466 triliun, atau hampir seperempat dari APBN per tahun.

Disamping keraguan akan biaya yang akan dikeluarkan untuk merealisasikan rencana ini, Presiden Jokowi tampak sungguh-sungguh dengan hal ini, terbukti dengan rencana penganggaran pemindahan ibukota yang akan dimasukkan dalam APBN 2021, disertai dengan pendanaan dari pihak BUMN, KPBU, dan swasta. Proses perencanaan yang akan dilakukan tahun 2020. 

Proses pembangunan yang akan dilakukan 2021-2023. Dan awal pemindahan pusat pemerintahan yang akan dilakukan pada 2024. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden Indonesia untuk menanggulangi devisit yang ditelan Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Lantas, bagi sebagian masyarakat yang berpola pikir jangka pendek, rencana ini hanya akan menyia-nyiakan atau bahkan membuang-buang uang negara. Namun bagi masyarakat dengan pola pikir yang panjang, pastilah mereka memahami dan mendukung usaha pemeintah untuk mewujudkan pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan. Mengapa? 

Mengutip dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengatakan bahwa kerugian ekonomi akibat macet di daerah Jabodetabek mencapai sekitar 100 triliun per tahunnya, ditambah dengan kerugian banjir yang menelan hampir 1-2 triliun disetiap banjir yang melanda ibukota yang berpenduduk 10,4 juta pada tahun 2017 lalu. Jadi dari segi ekonomi, rencana ini betujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia untuk masa yang akan datang.