Pada pertemuan SBY dan Prabowo Subianto di Cikeas ,Kamis ,27 Juli 2017 salah satu hal penting yang dikemukakan Prabowo ialah tentang Presidential Treshold (PT).Menurut mantan Pangkostrad tersebut PT merupakan lelucon politik yang melukai hati rakyat.
Sebagaimana diketahui ketika pengesahan UU Pemilu yang juga memuat ketentuan tentang PT ,empat fraksi di DPR masing-masing ,Gerindra,Demokrat,PKS dan PAN telah meninggalkan ruangan rapat paripurna DPR atau walk out  sebelum dilaksanakan voting.
RUU Pemilu yang kemudian disahkan DPR sebagai Undang Undang memuat ketentuan tentang Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan Presiden .Menurut undang undang tersebut calon presiden-wapres hanya dapat diajukan oleh parpol atau koalisi parpol 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional.
Berkaitan dengan UU tersebut ,Partai Gerindra mengusulkan PT sama dengan nol persen yang artinya setiap parpol yang berhasil mendudukkan wakilnya di DPR berhak mencalonkan pasangan capres dan cawapres.
Mengacu kepada UU Pemilu yang baru disahkan maka PT yang akan digunakan nanti adalah hasil pemilu 2014.Hal tersebut dilakukan mengingat Pilpres dan Pemilu legislatif pada 2019 nanti akan dilaksanakan secara serentak.
Karena PT yang digunakan hasil Pemilu 2014 maka muncul pendapat ,rasanya kurang tepat juga menggunakan PT Â tersebut karena dalam lima tahun tentu telah terjadi pergeseran pergeseran kekuatan politik.Agak dapat dipastikan akan ada suara parpol yang naik dan yang turun dan kecil peluangnya hasil perolehan suara parpol tetap konstan selama lima tahun.
Memang benar pada dua kali Pilpres sebelumnya yakni tahun 2009 dan 2014,PT telah diberlakukan tetapi PT yang digunakan itu adalah hasil Pemilu legislatif yang diselenggarakan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Pilpres ,dengan selisih waktu paling lama enam bulan sehingga PT yang diberlakukan menunjukkan peta kekuatan politik pada masa tersebut.
Mungkin inilah yang dimaksudkan Prabowo dengan lelucon politik karena PT yang digunakan adalah PT yang menggambarkan kekuatan politik tahun 2014 dan PT tersebut sudah digunakan pada Pilpres 2014.
Dengan PT seperti yang terkandung dalam UU Pemilu yang baru disahkan memang tidak ada satu pun parpol yang berhak mengusung sendiri calonnya dan haruslah tetap dijalin koalisi dengan parpol lainnya.
Mengacu kepada hasil pemilu 2014 maka parpol yang lebih sedikit memerlukan tambahan suara dari parpol lainnya untuk mengusung pasangan calon pada Pilpres adalah PDI P karena partai ini pada pemilu 2014 meraih 109 kursi di DPR atau setara dengan 18,95 persen.
PDI P beserta Golkar,Nasdem,Hanura,PKB dan PPP kelihatannya sudah sepakat untuk kembali mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2019.Koalisi ke enam parpol ini sudah mendulang kekuatan sekitar 61,25 persen.
Sementara peta kekuatan pada kubu parpol yang tidak setuju PT 20 persen sebagai berikut :Gerindra 11,81 persen,Demokrat 10,19 persen ,PKS 6,79 persen dan PAN 7,59 persen.
Sepanjang yang terpantau selain Gerindra yang akan mencalonkan Prabowo ,ketiga parpol lainnya belum menyatakan sikap tentang siapa yang akan diusung pada Pilpres nanti.
Kalau memang  Prabowo akan maju maka dibutuhkan tambahan kekuatan sekitar 9 persen lagi dan untuk itu diperlukan lobi dan negosiasi untuk memperoleh tambahan suara tersebut.
Seperti dimaklumi PT 20 persen dari kursi DPR juga adalah rancangan yang datang dari Pemerintah yang kemudian didukung oleh 6 parpol yang nota bene juga adalah parpol pendukung Pemerintah.
Bisa jadi muncul pemikiran pada Prabowo bahwa PT 20 persen adalah skenario Pemerintah dan parpol pendukungnya untuk lebih memuluskan jalan untuk Jokowi dan disisi lain untuk mempersulit langkah mantan Pangkostrad tersebut pada Pilpres 2019 nanti.
Mungkin hal hal yang demikianlah yang menyebabkan Prabowo mengeluarkan pernyataan bahwa PT merupakan lelucon politik.
Dikirim dari iPad saya
