Pemerintahan yang baik memberikan kewenangan otonomi yang besar dan luas, yaitu keputusan yang nasional dan sangat berarti dan dikehendaki masyarakat Indonesia. Otonomi daerah ini memberikan peluang kepada pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten da Kota) guna mewujudakan ketata pemerintahan yang adil, baik dan sejahtra. Respontif sepenuhnya akan lebih mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan partisifatif dan akuntabel, olek karena itu proses dari pada itu diyakini bahwa pengendalian anggaran sepenuhnya ada ditangan Pemerintah Daerah dan DPRD. Ateng Syafrudin (12;2015). Izin daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan dan mengurus keluarganya sendiri, memiliki pilihan untuk membangun kemudahan penggunaan dan hasil eksekusi. Pemerintah dengan struktur administrasi ke daerah juga merupakan pelaksanaan pembenahan. Seiring dengan kebijakan-kebijakannya otonomi daerah yang besar dan luas, diasumsikan bahwa diyakini sebagai salah satu uapaya keharusan pemerintah pusat untuk lebih tepatnya memberdayakan masyarakat dengan mengurangi sentralisasi hasil dari sumber daya alam daerah (SDAI) dimanaperaktik tindak pidana korupsi berlangsung sebelum otonomi daerah ditanamkan begitu sangat terpusatnya akan tetapi sekarang berpindah ke Implementasi desentralisasi. Semakin berkembangnya sektor ekonomi menyebabkan institusi-institusi keuangan di Indonesia menkaji dan berlomba-lomba. Undang-Undang No. 11 tahun 1992 . Abdul dan Rita Murnia (11;2016) merupakan dana yang secara khusus dihimpun dan memberikan tujuan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun. Definisi ini menghasilkan hak seseorang untuk memenuhi suatu kebutuhan umum adalah suatu hak untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atas perjanjian-perjanjian bersyarat. Hal tersebut terjadi ketika beberapa tahun saat seseorang memasuki masa- masa pensiunnya, hal ini bisa ditentukan dari kebijakan yang terdapat dalam suatu instansi/perusahaan. Dana pensiunnya nanti kan dikelola oleh institusi yang berkaitan dan mempunyai wewenang atas pengklaiman anggarannya dana pensiun itu guna untuk mengucurkan program dan pensiun dan besaran investasi, dan diyakini dana yang sudah dibentuk merupakan dana pembayaran karyawan setelah selesai dan tidak bekerja kembali pada instansi/perusahaan itu dan memasuki masa pensiunnya. Handaka dan Huda (2015), bahwa akan terjadi kehawatiran yang tak terwujud dan memang ternyata juga tercantum bahkan dalam banyak hal diperoleh instrumen penelitian-penelitian Huda (2015) (2015, p66) dengan Handaka (2015), yang berpendapat bahwa kekhawatiran tentang hasil yang lebih disesalkan dari pameran instrumen Islam tidak perlu terjadi meskipun faktanya efek samping dari instrumen Islam dapat lebih unggul daripada yang tradisional. Sehingga dengan penelitian-penelitian sebelumnya atas eksekusi aset anuitas di Indonesia, dapat mempertegas bahwa antara cadangan anuitas dan adat bila dilihat dari keuntungan finansial, perbedaan yang terjadi tidak terlalu penting. Sejujurnya, dalam banyak hal terlihat bahwa hasil dan risiko yang didapat dari instrumen lebih unggul daripada instrumen biasa. Mengenai cadangan manfaat, dan pengulangan yang terkandung dalam Al-Quran menegaskan bahwa menempatkan sumber daya ke dalam aset anuitas dengan premis berbasis instrumen akan menawarkan manfaat yang lebih penting daripada instrumen berbasis adat. Kehormatan adalah cinta yang memberikan penghiburan bagi nalar seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yaitu falah khusus yang diartikan sebagai karma jangka panjang, dunia dan alam semesta, sehingga tidak memandang pada perspektif material melainkan lebih menonjolkan sudut pandang QS.Annisa ayat 9 yang artinya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkanntujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji. Dengan cara ini, biarkan mereka takut kepada Allah dan biarkan mereka mengucapkan kata-kata mereka dengan dasar yang mengatakan bahwa umat Islam tidak membiarkan orang-orang terdesak untuk merencanakan hari esok yang lebih baik lagi. Dengan demikian sangat diperlukan pengkajian karena tidak sejalan dengan perkembangan pengkajian dan penelitian instrumen secara fundamental, secara khusus itu sanagtlah penting agar dana anggaran tersebut bertumbuh dan berkembang secara optimal. Huda (2015) Terkait dengan penomena kolusi, korupsi dan nepotisme pertumbuhan terhadap dana anggara pemerintahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sangat terdapat potensi deduktif yang cukup luas dan besar juga bagi aparatur Pemerintahan Daerah dan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat secara intensif dalam berbagai kasus KKN, oleh karenanya ini menjadi satu liputan agar mengatur semua aspek kehidupan pemerintahan diluar sistem keuangan negara, pertahanan dan keamanan, agama, hubungan ini dapat diartikan dari keleluasan bagi aparat daerah untuk melakukan studi berbagai kebijakan dan kebijaksanaan dari perencanna perogram beserta dengan impllementasinya.
Nepotisme KKN Dalam Menganalisis Kebijakan Penyalahgunaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Ada suatu kecenderungan pee pemerintahan atas dengan KKN, memerintahan daerah tidak sah (onrechtmatig), karena tidak adanya pijakan yang berlandaskan hukum adiministrasi, asas keabsahan dan asas-asas umum yang ditanamkan pemerintah yang baik dengan prinsif good govermant. Sehingga dapat dijadikan satu contoh diantaranya yaitu kasus Gubernur Summatra Utara. Sampai bulan Februari secara instumental memperoleh informasi untuk melakukan wawancara langsung guna memperoleh informasi yang signifikan dan yang berkualitas. Pangsa telah meargetkan kurang lebih 2 minggu melakukan penelitian ini terhadap pertumbuhan suatu lembaga seharusnya bisa mendorong perkembangan program dana tersebut, (Principal Indonesia; 2014) keterbatasan regulasi dan keterbatasan instrumen investasi faktor yang memicu lambatnya pertumbuhan dana dikarenakan kurangnya sosialisasi di Indinesia dan didepankan oleh para fundamental koruption. Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan ini akan sangat berarti memungkinkan mereka untuk melaju secara efektif. Pilar yang mesti ditegakan dalam mekanisme adalah seebagi berikut : 1. (Supervisory Board). Strategy Dewan Pengawas 2. Sistem Internal Control dan Manajemen Resiko 3. Peningkatan sistem transparansi pengelolaan dana 4. Peranan Auditor Exsternal 5. Perangkap hukum dan peraturan sesuai dengan karakteristik dana pensiun Diantaranya, kewajiban yang paling esensial adalah membuat kepastian fungsional dan mitra bahwa tindakan tersebut benar-benar sesuai dengan aturan yang telah mendarah daging. Kerumitan yang berkembang dari kerangka moneter yang dihadapi sangat penting dalam kerangka moneter untuk membangun kapasitas tinjauan luar ke tempat kerangka moneter. Bagaimanapun, ini telah menjadi jauh lebih penting bagi kerangka moneter di Indonesia. Laporkan kesamaan dengan prinsip pengungkapan moneter. Perspektif kunci untuk pengakuan administrasi yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keterusterangan. Pengakuan administrasi yang baik membutuhkan transparansi, kontribusi dan akses sederhana bagi daerah untuk proses pembuatan strategi, terutama dalam pemanfaatan aset yang berbeda yang langsung berhubungan dengan kepentingan daerah. jaminan kepada publik bahwa akan terjadi hamburan data strategi guna mempermudah masyarakat umum untuk mempraktekkan komando atas pengelolaan kewenangan publik. Strategi rencana pembelanjaan dan kebenarannya seringkali merupakan siklus politik yang bersifat interior. Dalam proses pembuatan penataan dan mengikutsertakan sekelompok kecil kelas satu di daerah, khususnya Pemerintah Daerah/SKPD dengan individu DPRD. Asosiasi daerah setempat adalah dua LSM (Yayasan Kelompok Masyarakat Daerah). Dengan demikian, Daerah Lokal. Eksekusi dan keterusterangan semakin menjadi permintaan, komitmen, salah satu aspek penting dalam melihat eksekusi. Menarik apa yang diungkapkan oleh Bagir Manan41, terkait dengan sulitnya membunuh KKN, baik karena jumlah koruptor yang semakin banyak atau undang-undang dan pedoman yang semakin luas cakupannya. Misalnya, demonstrasi yang berwibawa dikecualikan dari klasifikasi kehinaan dan kemudian sekarang dalam pedoman hukum dikualifikasikan sebagai demonstrasi kriminal kekotoran. Perspektif Bagir Manan di atas memiliki jejak validitas di dalamnya, namun sangat mungkin karena keduanya adalah bahwa jumlah koruptor semakin bertambah, dan rentang regulasi juga semakin luas. Selain itu, bertambahnya jumlah dan kerumitan masalah pemerintahan, bahkan jumlah lembaga negara yang dibentuk untuk menawarkan jenis bantuan publik juga meningkat, juga dapat menjadi variabel penyebab kesulitan memberantas kemerosotan, dalam upaya sementara untuk bekerja pada alam. SDM belum disesuaikan antara kemampuan ilmu dan inovasi dan imtaq serta pelatihan moral dan moral. Keganjilannya adalah bahwa dari satu sudut pandang otoritas publik telah melakukan upaya jujur untuk memusnahkan kekotoran, namun sekali lagi kekotoran batin masih belum terkendali. Penghancuran kekotoran batin adalah dengan semua akun di dua sisi yang bersaing namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dari satu perspektif, semakin banyak individu yang meremehkan kekotoran batin, namun sekali lagi, banyak individu yang secara halus melewatkannya (kapan pun ada kesempatan). Ini mungkin salah satu alasan mengapa debasement sulit untuk dimusnahkan. Meski demikian, bukan tak terduga informasi bahwa KKN di Indonesia secara keseluruhan dan di daerah secara khusus menyerupai infeksi penyakit yang secara bertahap menghancurkan eksistensi negara dan negara. Bagaimanapun, daya tariknya telah membuat penyakit KKN menyebar dan berkembang di hampir semua wilayah. Secara tataran, jika dulu KKN hanya terjadi di satu ranah kekuasaan (pemimpin), kini KKN juga dalam landasan administrasi dan hukum. Sementara itu, ke arah atas, dalam periode kemerdekaan lokal, kekotoran batin telah berpindah dari kekotoran batin yang tergabung menjadi kekotoran batin yang terdesentralisasi. Kenyataan ini kemudian, pada saat itu, Hal ini menjadikan sikap acuh tak acuh sebagai upaya lain dari otoritas publik untuk memerangi kekotoran batin, mengingat fakta bahwa secara tak terduga, tidak ada obat yang berhasil ditemukan untuk membunuhnya. Sangat sulit untuk dibunuh, sehingga memiliki beberapa kemiripan dengan kontaminasi "influensa burung" yang menyerang secara brutal ke segala arah. Apapun strategi yang diambil, bagaimanapun, KKN akan tetap terjadi dan tidak ada tanda-tanda akan berkurang, apalagi diakhiri dengan cara apapun.. Standar sebagai aturan atau sumber moral dalam kegiatannya, karena merupakan kewajiban etis dalam moral untuk melayani orang pada umumnya, jauh lebih luas dapat dibentuk menjadi kebutuhan setiap orang sebagai pembawa hak dan komitmen.
