Net-zero emissions atau Nol-bersih emisi bukanlah tren yang sekedar lewat. Ini adalah bagian dari pergerakan jangka panjang untuk mendekarbonisasi "ekonomi" dalam menyikapi keadaan yang berkaitan dengan darurat iklim.
Net-zero emissions bukan semata gerakan yang berorientasi lingkungan, namun gerakan ini membawa implikasi nyata bagi perekonomian global, dan sarat kepentingan bagi negara-negara maju.
Dalam COP26 ada upaya untuk mendorong peningkatan minat dalam penetapan target nol-bersih emisi. Skema seperti Race to Zero yang bertujuan untuk membangun momentum dan mendorong dekarbonisasi ekonomi dengan mengumpulkan bisnis, kota, wilayah, dan investor untuk menetapkan target Net-zero emissions menjelang COP26.
Ketika mempertimbangkan inisiatif untuk bergabung dalam gerakan net_zero emissions, penting untuk meninjau detail teknis, karena persyaratan untuk setiap skema dapat berbeda, untuk memastikan adanya keselarasan antara skema partisipasi, komitmen dan strategi nol bersih itu sendiri. Hal ini tentu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, ini merupakan komitmen kolektif mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi dan juga masyarakat.
Sementara itu yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa inovasi masih diperlukan di beberapa sektor untuk mencapai target berbasis sains yang sejalan dengan target penurunan suhu1,5C, dan potensi implikasi keuangan dari penghilangan karbon yang diperlukan. Hal ini seharusnya tidak menghalangi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil tindakan nyata untuk meminimalkan efek gas rumah kaca, pemanasan global dan semakin menipisnya lapisan ozon.
Disadari bahwa keterlibatan banyak pihak dalam gerakan Net-zero emissions ini, tentu diperlukan instrumen terukur yang dapat menyatukan pemahaman semua pihak dan kepentingan yang ada.
Dan salah satu cara yang paling ampuh untuk itu adalah melalui intervensi hukum untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang timbul, melindungi penduduk dan aset, serta membawa sistem transformasional dan perubahan kebijakan.
Disini peran negara menjadi sangat vital, mereka dapat memperkuat dan menegakkan aksi nasional, menegakkan pelaksanaan kebijakan nasional, mengubah undang-undang untuk memungkinkan pelaksanaan tindakan hingga ke tingkat yang terbawa, memperjelas kekuatan wilayah, mempengaruhi aktivitas industri serta perekonomian dan masih banyak lagi.
Intervensi hukum tidak hanya dapat membantu untuk melakukan tindakan iklim yang lebih ambisius, tetapi juga dapat membantu  mengirimkan pesan politik yang kuat, serta menarik perhatian publik pada masalah yang dihadapi yang akan membawa pada dampak yang menyeluruh di semua tingkatan masyarakat.
Intervensi Hukum menjadi bagian terpenting untuk memperkuat bagaimana menggunakan kebijakan dan undang-undang perintis untuk membatasi perluasan infrastruktur berbahan bakar fosil, mengurangi emisi dari bangunan baru maupun dari yang sudah ada, menerapkan area nol-emisi, serta melarang barang-barang plastik sekali pakai.
