Apakah "Politik Dinasti" Rawan Korupsi atau Isu Murahan ?

Pilkada serentak tahun 2018 telah memasuki tahapan pendaftaran calon peserta pemilihan kepala daerah, di Pilkada serentak 2018 ini ada 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, terdiri dari 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten.

Salah satu isu "panas" dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 ini adalah "politik dinasti", dimana ada 5 propinsi yang memiliki Cagub-Cawagub yang terindikasi melakukan politik dinasti diantaranya pasangan Dodi Reza Noerdin -- Giri Ramanda Kiemas di Pilkada Sumatera Selatan, Dodi adalah Putra dari Gubernur Sumsel saat ini Alex Nurdin, begitu juga pasangan Karolin Margret Natasha--Suryatman Gidot di Pilkada Kalimantan Barat, 

Karolin Adalah putri dari gubernur Kalbar saat ini Cornelis, sementara 4 pasangan lainnya memiliki garis "dinasti" Asrun-Hugua di Pilkada Sulawesi Tenggara  dimana Anak Asrun, Adriatma Dwi Putra, menggantikannya sebagai Wali Kota Kendari. Paman Asrun adalah Bupati Konawe Selatan. (Sedangkan besannya, Ahmad Safei, Bupati Kolaka "menurut berita di media" namun sesungguhnya ternyata antara Asrun dan Ahmad Safei tidak ada hubungan kekerabatan). Selanjutnya ada Zulkiflimansyah -- Sitti Rohmi Djalilah di Pilkada Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi adalah kakak gubernur inkumben Zainul Madjid, kemudian ada Ichsan Yasin Limpo-- Andi Muzakkar di Pilkada Sulawesi Selatan.

Ichsan adalah adik gubernur inkumben, Syahrul Yasin Limpo, yang terakhir adalah Abdul Ghani Kasuba--Al Yasin Ali di Pilkada Provinsi Maluku Utara dimana adik dari gubernur incumbent Abdul Ghani Kasuba yakni Muhammad Kasuba berpasangan dengan Madjid Husen juga maju sebagai Cagub-Cawagub di Propinsi Maluku Utara.

Namun untuk yang satu ini sepertinya tidak bisa dikatakan politik dinasti karena antara keduanya akan saling bersaing memperebutkan kursi 01 di Maluku Utara.

Selain di tingkat provinsi, indikasi serupa terjadi di tingkat pemilihan bupati dan wali kota. Sekurang-kurangnya ada enam daerah dari 154 daerah diikuti oleh calon yang memiliki tali kekeluargaan dengan inkumben, sebut saja misalnya Elin Suharliah, Istri Bupati Bandung Barat Abubakar yang maju dalam kontestasi pilkada Kab. Bandung Barat sebagai Calon Bupati, dan Anne Ratna Mustika, istri Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang juga maju sebagai Cabup dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Kab. Purwakarta.

Salah satu yang menjadi isu "panas" terkait politik dinasti adalah dikaitkan dengan kerawanan akan terjadinya tindak pidana korupsi, bahkan institusi sekelas KPK yang nota bene adalah institusi hukum pemberantasan korupsi telah masuk ke dalam ranah politik dengan pernyataan pernyataan bernilai "politik" yang mengkaitkan politik dinasti dengan kecenderungan terjadinya "korupsi"

 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan menuturkan dinasti politik patut dicurigai sengaja dibentuk untuk melindungi praktik korupsi di pemerintahan sebelumnya. "KPK akan terus memantau mereka yang mulai membentuk dinasti," kata dia. 

Semua itu merupakan "kekhawatiran" semata bahwa politik dinasti itu berbahaya karena yang hendak dibangun adalah regenerasi kekuasaan untuk mempertahankan jalur-jalur dan jaringan-jaringan korupsi yang sudah terbangun dan terorganisir selama suami/Istri/anak menjadi Kepala Daerah yang perlu untuk dipertahankan dan dilindungi, karena adanya perpaduan antara kekuatan politik oligarki, politik dinasti dan feodalisme dalam Partai Politik yang cenderung menguat.

Pertanyaan yang timbul sekarang apakah betul ada korelasi yang erat dan jelas antara "politik dinasti" dengan kecenderungan perilaku "korupsi" ?. ataukah ini hanya semacam kekhawatiran semata yang didasari oleh asumsi asumsi yang tidak didasarkan pada penelitian secara empiris dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah ?. Dalam konteks politik isu isu yang dimainkan seharusnya mempunyai dasar kajian dan bukti bukti logis dan ilmiah oleh orang orang yang berkompeten.

Semangat melawan korupsi adalah semangat kita semua, namun perlu pula disadari dan dicermati bahwa semangat untuk berpolitik secara demokratis juga harus menjadi semangat bersama, larangan terhadap "politik dinasti" pernah termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 7 huruf r yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan kepala daerah inkumben.